TEHERAN (Arrahmah.com) – Iran menuduh negara-negara Eropa bersikap munafik karena mengkritik dan mengancam untuk memberlakukan kembali sanksi setelah Teheran mengambil langkah besar dari perjanjian bersejarah yang ditandatangani tahun 2015.
Presiden dan menteri luar negeri Iran pada Selasa (12/11/2019) mengatakan Inggris, Perancis, Jerman, dan Uni Eropa telah gagal menegakkan akhir dari tawar-menawar mereka untuk melindungi Teheran dari sanksi “tekanan maksimum” yang diberlakukan oleh Amerika Serikat setelah penarikan Amerika kesepakatan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) pada 2018.
Pada Selasa (12/11), Presiden Hassan Rouhani mengatakan Iran hanya mulai mengurangi komitmen nuklirnya setahun setelah penarikan AS untuk memberi pihak lain waktu menegakkan janji mereka di bawah JCPOA.
“Kami menunggu satu tahun,” kata Rouhani pada konferensi pers yang disiarkan televisi. “Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyalahkan kami dengan mengatakan ‘mengapa kamu meninggalkan komitmenmu di bawah JCPOA?'”
“Ini adalah masalah yang diciptakan musuh,” katanya, merujuk pada saingan Iran, Amerika Serikat.
To my EU/E3 Colleagues
1."Fully upheld commitments under JCPOA"
YOU? Really?
Just show ONE that you've upheld in the last 18 months
2.Iran triggered-& exhausted-dispute resolution mechanism while you were procrastinating
We're now using para36 remedies
Look at my 6/11/18 letter pic.twitter.com/G6n4hwqS6s— Javad Zarif (@JZarif) November 12, 2019
Para pejabat Iran tidak secara langsung menanggapi laporan baru pada Badan Energi Atom Internasional (IAEA), pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengatakan para inspekturnya mendeteksi partikel uranium yang berasal dari buatan manusia di sebuah situs yang tidak diumumkan di Iran.
Sebaliknya, mereka menanggapi kecaman dan ancaman untuk memberlakukan kembali sanksi dari negara-negara Eropa atas pengumuman Teheran minggu lalu bahwa mereka mulai memperkaya uranium di situs Fordow – fasilitas yang dibangun di sisi gunung untuk melindunginya dari pemboman udara. Teheran telah menyembunyikan situs itu dari inspektur PBB hingga 2009.
Fordow mempercepat pengayaan dengan berbagai sentrifugal canggih yang juga dilarang oleh kesepakatan itu, kata IAEA.
Negara-negara Eropa menyebut langkah-langkah itu “tidak konsisten” dengan perjanjian itu, dan menambahkan bahwa mereka telah menindaklanjuti dengan janji mereka.
Baik Rouhani maupun Zarif tidak mereferensikan penemuan inspektur IAEA tentang partikel uranium di situs yang tidak diumumkan di Iran. Partikel-partikel tersebut diyakini merupakan produk uranium yang ditambang dan yang menjalani proses awal, tetapi tidak diperkaya.
Inggris, Prancis, Jerman, dan UE mengatakan mereka “sangat prihatin” dengan temuan ini.
Utusan Iran untuk IAEA di Wina, Gharib Abadi, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pengawas PBB telah diberi akses ke situs itu “dengan kerja sama dan klarifikasi terbaik”.
“Setiap upaya untuk berprasangka dan menyajikan penilaian yang tidak matang tentang situasi ditujukan untuk mendistorsi fakta demi keuntungan politik,” kata Abadi.
Menurut ketentuan kesepakatan JCPOA 2015, jika ada pihak yang percaya pihak lain tidak menjunjung tinggi komitmen mereka, mereka dapat merujuk masalah ini ke komisi bersama yang terdiri dari Iran, Rusia, Cina, tiga kekuatan Eropa, dan Uni Eropa.
Jika pihak pengadu tidak dapat menyelesaikan masalah di tingkat komisi, maka pihaknya dapat memberi tahu Dewan Keamanan PBB, yang harus memberikan suara dalam waktu 30 hari pada resolusi tentang kelanjutan pemberian sanksi Iran.
Jika ini tidak diadopsi dalam rentang waktu itu, sanksi yang didasarkan resolusi PBB sebelumnya akan diberlakukan kembali – atau dikenal sebagai “snapback” – kecuali Dewan Keamanan memutuskan sebaliknya. (Althaf/arrahmah.com)
