WASHINGTON (Arrahmah.id) - Putaran kelima perundingan antara Lebanon dan 'Israel' di Washington resmi dimulai dengan sesi pembukaan maraton yang berlangsung hampir delapan jam di Departemen Luar Negeri AS. Para pejabat Lebanon menggambarkan awal perundingan ini sebagai sulit dan kompleks di tengah perbedaan tajam mengenai status pendudukan 'Israel' di wilayah Lebanon selatan.
Diskusi pada hari pertama fokus pada pengaturan keamanan dan mekanisme penarikan militer 'Israel'. Lebanon secara konsisten menuntut penarikan total pasukan 'Israel' dari wilayah di mana Tentara Lebanon akan dikerahkan, guna menegakkan otoritas negara sepenuhnya.
Terdapat kesenjangan posisi yang signifikan antara kedua belah pihak dalam perundingan tersebut. Pemerintah Lebanon, melalui pernyataan Presiden Joseph Aoun dan Ketua Parlemen Nabih Berri, menegaskan bahwa diplomasi harus menghasilkan restorasi kedaulatan penuh atas setiap inci wilayah Lebanon, penarikan total pasukan 'Israel' hingga ke perbatasan internasional, serta pemulangan warga yang mengungsi ke kota dan desa mereka.
Di sisi lain, 'Israel' menunjukkan sikap resisten terhadap penarikan penuh, di mana Menteri Pertahanan 'Israel', Israel Katz, secara tegas menyatakan bahwa negaranya tidak akan menarik diri dari Lebanon selatan meski diminta oleh Washington. Laporan media Israel, Channel 13, mengindikasikan bahwa Tel Aviv hanya mempertimbangkan penarikan terbatas melalui proposal "zona percontohan" (pilot zones), yang rencananya akan menyerahkan kontrol wilayah secara bertahap kepada tentara Lebanon, sementara pendudukan 'Israel' di wilayah lainnya akan tetap berlanjut.
Seorang pejabat senior 'Israel' bahkan mengonfirmasi bahwa mereka baru saja menduduki wilayah tambahan demi kepentingan negosiasi, menegaskan bahwa setiap penarikan yang dilakukan akan bersifat terbatas dan hanya ditujukan untuk menguji rencana zona percontohan yang didukung AS.
Upaya Mediasi Amerika Serikat
Pihak Amerika Serikat, yang diwakili oleh penasihat Departemen Luar Negeri Dan Haller dan Deputi Asisten Menteri Pertahanan Daniel Zimmerman, berupaya memfasilitasi dialog ini. Pejabat AS menyatakan bahwa tujuan bersama mereka adalah mengakhiri siklus kekerasan secara permanen dengan memposisikan Lebanon dan 'Israel' untuk bernegosiasi sebagai negara berdaulat.
Sesi perundingan selanjutnya dijadwalkan akan mencakup pembahasan teknis antara militer-ke-militer yang fokus pada jadwal penarikan pasukan dan detail implementasi zona percontohan. Kerangka kerja akhir dari putaran perundingan ini diharapkan mulai terlihat setelah pertemuan berakhir pada hari ini.
Presiden Lebanon Joseph Aoun tetap optimis namun waspada, dengan menyatakan bahwa diplomasi adalah satu-satunya jalur yang diakui secara internasional untuk mencapai tujuan nasional Lebanon. Meskipun menghadapi tantangan besar, pemerintah Lebanon bersikeras bahwa setiap kesepakatan harus berujung pada pengembalian kedaulatan penuh di wilayah selatan yang saat ini masih diduduki oleh pasukan 'Israel'. (zarahamala/arrahmah.id)