YERUSALEM (Arrahmah.id) -- Pemerintah 'Israel' menyatakan pasukannya akan tetap berada untuk waktu yang tidak ditentukan di wilayah-wilayah yang berhasil direbut dan dikuasai selama konflik di Gaza, Lebanon, dan Suriah. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan 'Israel', Israel Katz, di tengah munculnya kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran yang bertujuan mengakhiri perang dan meredakan ketegangan di Timur Tengah.
Katz menegaskan, seperti dilansir France24 (15/6/2026), bahwa militer Israel tidak akan menarik diri dari zona-zona yang disebutnya sebagai “wilayah keamanan” di Jalur Gaza, Lebanon selatan, dan sejumlah area di Suriah.
Menurutnya, kehadiran pasukan 'Israel' diperlukan untuk mencegah serangan kelompok bersenjata seperti Hamas dan Hizbullah serta menjamin keamanan warga 'Israel' di wilayah perbatasan.
“Tidak seperti di masa lalu, militer 'Israel' tidak akan meninggalkan wilayah yang telah dibersihkan dan direbut. Pasukan akan tetap berada di zona keamanan sebagai penyangga antara musuh dan komunitas Israel dalam situasi apa pun, baik di Gaza, Lebanon maupun Suriah,” kata Menteri Pertahanan 'Israel', Israel Katz.
Pernyataan tersebut menjadi sikap resmi pertama pemerintah 'Israel' setelah diumumkannya nota kesepahaman sementara antara Washington dan Teheran yang dimediasi Pakistan dan Qatar.
Kesepakatan itu bertujuan menghentikan operasi militer di berbagai front konflik Timur Tengah, termasuk yang melibatkan Iran dan kelompok-kelompok sekutunya di kawasan. Namun, 'Israel' menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak akan mengubah kebijakan keamanannya.
Menurut laporan France 24, keputusan mempertahankan pasukan di wilayah yang direbut berpotensi mempersulit implementasi kesepakatan damai regional. Pemerintah Lebanon dan sejumlah pihak internasional sebelumnya mendorong penarikan pasukan 'Israel' dari wilayah Lebanon selatan sebagai bagian dari upaya stabilisasi kawasan pascaperang.
Di Lebanon, 'Israel' sejak awal tahun memperluas operasi militernya terhadap Hizbullah dan membentuk zona penyangga di wilayah selatan negara itu. Katz sebelumnya bahkan menyatakan bahwa warga Lebanon yang mengungsi belum akan diizinkan kembali ke sejumlah daerah perbatasan selama Hizbullah masih dianggap sebagai ancaman keamanan.
Sementara itu di Suriah, pasukan 'Israel' masih mempertahankan posisi di sejumlah wilayah strategis yang diduduki selama eskalasi konflik regional. Pemerintah 'Israel' beralasan bahwa kehadiran militer diperlukan untuk mencegah infiltrasi kelompok bersenjata yang didukung Iran dan menjaga stabilitas di sepanjang perbatasan utara.
Di Gaza, sikap 'Israel' diperkirakan akan memicu kritik lebih lanjut dari komunitas internasional. Sejumlah negara dan organisasi kemanusiaan sebelumnya menyerukan agar wilayah tersebut tidak mengalami pendudukan jangka panjang serta meminta dimulainya proses politik yang memungkinkan pemerintahan sipil Palestina mengambil alih pengelolaan wilayah pascakonflik.
Pernyataan Katz juga memunculkan perbedaan pandangan dengan upaya diplomatik yang sedang dijalankan Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump sebelumnya mendorong tercapainya perdamaian yang lebih luas di Timur Tengah, termasuk penghentian pertempuran di Lebanon dan pengurangan eskalasi militer di berbagai front. Namun, para pejabat 'Israel' menilai keberadaan pasukan di wilayah yang telah direbut merupakan syarat mutlak bagi keamanan jangka panjang negara tersebut.
Keputusan Israel mempertahankan kontrol militer tanpa batas waktu atas sebagian wilayah di Gaza, Lebanon, dan Suriah diperkirakan akan menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam proses perdamaian Timur Tengah. Selain berpotensi memicu penolakan dari negara-negara Arab, kebijakan tersebut juga dapat memperumit negosiasi lanjutan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat, Iran, Lebanon, dan pihak-pihak terkait lainnya. (hanoum/arrahmah.id)