![Pemerintah sayap kanan “Israel” telah menyetujui pembangunan ribuan unit pemukiman di Tepi Barat dalam beberapa pekan terakhir. [Jaafar Ashtiyeh/AFP via Getty]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/02/pemukim.jpg?fit=1155%2C650&ssl=1)
AMMAN (Arrahmah.id) – Pejabat “Israel” berjanji untuk sementara membekukan pembangunan pemukiman dan persetujuan di Tepi Barat yang diduduki dalam pertemuan di Yordania yang jarang terjadi pada Ahad (26/2/2023), tetapi menteri sayap kanan “Israel” menolak komitmen itu, dan berjanji untuk melanjutkan pembangunan pemukiman.
“Pemerintah ‘Israel’ dan Otoritas Palestina mengonfirmasi kesiapan dan komitmen bersama mereka untuk segera bertindak menghentikan tindakan sepihak untuk jangka waktu tiga hingga enam bulan”, demikian isi sebuah pernyataan bersama setelah pertemuan di resor Laut Merah Aqaba.
Ini termasuk komitmen “Israel” untuk berhenti membahas pembentukan unit pemukiman baru untuk jangka waktu empat bulan dan untuk tidak melegalkan pos terdepan tidak resmi selama enam bulan, menurut pernyataan tersebut.
Bezalel Smotrich, pemimpin partai Zionisme Religius sayap kanan dan menteri keuangan “Israel”, dilansir oleh The Times of Israel mengatakan setelah pertemuan: “Ada satu hal yang saya tahu, tidak akan ada pembekuan pembangunan di permukiman. bahkan hanya untuk satu hari (dan itu di bawah otoritas saya).”
Pemerintah sayap kanan “Israel” telah menyetujui pembangunan ribuan unit permukiman di Tepi Barat dalam beberapa pekan terakhir, yang memicu kemarahan internasional.
Pembicaraan Aqaba, yang dihadiri oleh koordinator Dewan Keamanan Nasional AS untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Brett McGurk serta pejabat keamanan Yordania dan Mesir, tidak diterima dengan baik oleh banyak faksi Palestina setelah pembantaian Nablus di Tepi Barat.
Sekitar 62 warga Palestina telah tewas di Tepi Barat yang diduduki sejak awal 2023, menurut kementerian kesehatan Palestina, menempatkan tahun ini berada di jalur yang paling mematikan dalam beberapa dekade.
“Keputusan untuk mengambil bagian dalam pertemuan Aqaba meskipun rasa sakit dan pembantaian yang dialami oleh rakyat Palestina berasal dari keinginan untuk mengakhiri pertumpahan darah,” kata gerakan Fatah presiden Mahmoud Abbas yang berkuasa di Twitter.
Khaled al-Batsh, seorang pemimpin kelompok milisi Jihad Islam di Gaza, mengatakan kepada wartawan bagian pembicaraan Otoritas Palestina adalah “pelanggaran nasional yang berbahaya dari semua norma nasional mengingat kejahatan pendudukan yang sedang berlangsung di Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem”.
Dia memperingatkan Otoritas Palestina tentang “konsekuensi”.
Kelompok Islam Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, dalam sebuah pernyataan juga menolak partisipasi Otoritas Palestina, menyebut pembicaraan itu sebagai “upaya terang-terangan untuk menutupi kejahatan pendudukan yang sedang berlangsung”.
Saat pembicaraan sedang berlangsung, dua warga sipil “Israel” tewas dalam penembakan di dekat Nablus.
Di Yordania, penyiar negara Al-Mamlaka mengatakan pertemuan itu “yang pertama dalam beberapa tahun antara Palestina dan “Israel” dengan partisipasi regional dan internasional”, dan akan membahas “situasi di wilayah Palestina”.
Raja Abdullah II bertemu McGurk dan menekankan “pentingnya mengintensifkan upaya untuk mendorong ketenangan, de-eskalasi di wilayah Palestina, dan menghentikan tindakan sepihak yang akan mengganggu stabilitas dan merusak peluang mencapai perdamaian,” kata pernyataan pengadilan kerajaan. (zarahamala/arrahmah.id)
