RAMALLAH (Arrahmah.id) – Pihak berwenang “Israel” telah meningkatkan penghancuran rumah warga Palestina di beberapa bagian Yerusalem Timur dan Tepi Barat, menyusul kebijakan yang dirumuskan oleh menteri sayap kanan ekstrem dalam pemerintahan baru negara itu, kata para pemimpin setempat.
Pada Rabu (1/2/2023), buldoser “Israel” merobohkan bangunan di wilayah Sur Baher, Wadi Al-Hummus dan Silwan di Yerusalem. Aktivis HAM mendesak orang-orang untuk secara terbuka mengecam penghancuran tersebut dengan mengunggah pesan di situs media sosial seperti Twitter menggunakan tagar #Stop_Demolishing_Jerusalem.
BacaJuga
Mereka juga meminta Otoritas Palestina, komunitas internasional dan lembaga global untuk segera turun tangan untuk memaksa “Israel” menghentikan penghancuran dan pemindahan yang mengancam komunitas Palestina di Yerusalem.
Sejak awal Januari ini, pasukan pendudukan telah meratakan 30 rumah di sejumlah wilayah kota bersejarah itu. Tahun lalu, 211 rumah Palestina dihancurkan di Yerusalem.
Di desa Al-Khan Al-Ahmar, sebelah timur Yerusalem, protes duduk dilakukan oleh penduduk desa dan aktivis dari Tembok Palestina dan Komisi Perlawanan Permukiman berlanjut untuk hari kedua pada Rabu (1/2).
Penduduk desa dan komunitas Badui sekitarnya khawatir otoritas “Israel” akan menghancurkan rumah mereka, setelah batas waktu enam bulan bagi mereka untuk pergi berakhir pada Rabu (1/2).
Eid Khamis Jahalin, seorang pemimpin Badui dari Al-Khan Al-Ahmar, mengatakan kepada Arab News bahwa orang-orang takut buldoser “Israel” akan menghancurkan desa dan menggusur 250 penduduknya.
“Program pemilihan Itamar Bin-Gvir (menteri keamanan nasional “Israel” yang baru) dan Bezalel Yoel Smotrich (menteri keuangan) didasarkan pada penghancuran Al-Khan Al-Hamar dan pemindahan penduduknya,” katanya.
Hussein Al-Sheikh, dari Organisasi Pembebasan Palestina, meminta masyarakat internasional untuk segera campur tangan menghentikan penghancuran yang dilakukan oleh pasukan pendudukan “Israel” di Yerusalem Timur dan Tepi Barat, yang dia gambarkan sebagai kelanjutan dari kebijakan pemindahan dan apartheid. Dia mengatakan Otoritas Palestina akan mengadakan pertemuan pada Jumat (3/2) untuk membahas hal masalah ini.
Di tempat lain, pasukan tentara “Israel” terus mengepung Jericho, di Tepi Barat timur, untuk hari kelima pada Rabu (1/2) saat mereka mencari dua pemuda yang bertanggung jawab atas percobaan serangan senjata di restoran pemukim di pintu masuk kota lima hari lalu.
Kritikus menuduh otoritas “Israel” memberlakukan kebijakan hukuman kolektif di kota dengan menghalangi pergerakan bebas penduduk, menggeledah mobil mereka dan memeriksa identitas mereka, mengakibatkan antrian panjang sehingga orang-orang terjebak dalam kendaraan mereka selama berjam-jam.
Wartawan Adel Abu Nima dari Jericho mengatakan kepada Arab News bahwa tentara “Israel” pada Sabtu (28/1) mendirikan pos pemeriksaan militer di semua pintu masuk utama ke kota Jericho dan kamp-kampnya, Aqbat Jabr dan Ein Al-Sultan, dan memblokir pintu masuk sekunder dengan gundukan tanah, menyebabkan gangguan besar bagi kehidupan penduduk kota dan pengunjung.
“Beberapa warga dan pekerja menunggu di pos pemeriksaan militer “Israel” selama empat jam, dan beberapa dicegah meninggalkan Jericho,” kata Abu Nima.
Jericho adalah satu-satunya tempat di mana 3 juta warga Palestina di Tepi Barat dapat melakukan perjalanan ke negara lain, sehingga pos pemeriksaan telah mempengaruhi orang yang bepergian ke luar negeri dan mereka yang kembali.
“Sebagai seorang jurnalis yang meliput peristiwa di Tepi Barat, termasuk Jenin dan Nablus, saya belum pernah melihat tindakan militer “Israel” terhadap seluruh kota seperti yang terjadi sekarang terhadap Jericho,” kata Abu Nima.
Sementara itu, sebuah organisasi hak asasi manusia “Israel” menuduh otoritas “Israel” mentolerir kekerasan pemukim terhadap warga Palestina selama lebih dari 17 tahun.
Yesh Din mengatakan dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada 1 Februari bahwa hanya 3 persen kasus kejahatan yang dilakukan oleh “Israel” terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan selama waktu itu menghasilkan sejumlah hukuman dan 93 persen kasus ditutup tanpa dakwaan yang diajukan.
Data yang dimuat dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa antara 2005 dan 2022, polisi “Israel” gagal menyelidiki 81,5 persen dugaan kejahatan yang dilakukan oleh orang “Israel” terhadap warga Palestina dan harta benda mereka.
Para peneliti mengatakan: ““Israel” menghindari kewajibannya untuk melindungi warga Palestina dari warga “Israel” yang berusaha menyakiti mereka di Tepi Barat, seperti yang diwajibkan oleh hukum internasional.
“Pemantauan jangka panjang Yesh Din atas hasil penyelidikan polisi atas insiden kejahatan yang dilakukan oleh orang “Israel” menunjukkan kegagalan sistemik yang bertahan lama dari otoritas “Israel” untuk menegakkan hukum terhadap warga sipil “Israel” yang merugikan warga Palestina dan harta benda mereka di wilayah pendudukan.
“Fakta bahwa kegagalan sistemik ini telah bertahan setidaknya selama dua dekade menunjukkan bahwa ini adalah kebijakan negara “Israel” yang disengaja, yang menormalkan kekerasan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat, mendukungnya dan kemudian menuai hasil darinya. ”
Dalam perkembangan lain, Kabinet “Israel” akan membahas keputusan untuk menghentikan pengakuan gelar yang diberikan oleh universitas-universitas Palestina.
Avi Dichter, menteri pertanian “Israel”, yang sebelumnya adalah kepala agen mata-mata “Israel”, Shin Bet, mengatakan: “Selama masa studi mahasiswa Palestina dari “Israel” di universitas-universitas Palestina, mereka dihadapkan pada materi dan pesan anti-“Israel”, yang dengannya mereka kembali ke negara dan diteruskan ke siswa mereka.
Sheeran Haskel, seorang anggota Partai Likud, mengklaim bahwa lebih dari 20 persen guru di sekolah-sekolah Arab di “Israel” telah lulus dari universitas-universitas Palestina “setelah mereka menyerap implikasi dari penggambaran “Israel” sebagai musuh.”
Ribuan warga Palestina yang tinggal di “Israel” belajar di universitas di Tepi Barat. (zarahamala/arrahmah.id)
