TEL AVIV (Arrahmah.id) -- Menteri Keamanan Nasional 'Israel', Itamar Ben-Gvir, menolak segala bentuk gencatan senjata di Lebanon dan menyatakan bahwa negara tersebut harus menjadi arena bermain bagi operasi militer 'Israel'.
Pernyataan kontroversial itu disampaikan di tengah upaya diplomatik Amerika Serikat, Iran, Qatar, dan sejumlah pihak internasional untuk mengakhiri perang yang telah menewaskan ribuan orang di Lebanon sejak awal 2026.
Penolakan tersebut disampaikan Ben-Gvir dalam wawancara dengan penyiar publik Israel KAN pada Ahad (22/6/2026). Ia mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menyampaikan secara langsung kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Israel tidak dapat menerima usulan penghentian permusuhan di Lebanon.
Pernyataan itu muncul ketika Washington tengah mendorong implementasi kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya dicapai melalui negosiasi tidak langsung antara 'Israel', Lebanon, Iran, dan mediator internasional.
“Israel tidak bisa menyetujui gencatan senjata di Lebanon. Trump adalah sahabat sejati, tetapi kita harus mengatakan kepadanya bahwa kita tidak dapat menerima gencatan senjata. Kitalah yang membuat keputusan dan ada hasil yang baik bagi para prajurit kita,” kata Itamar Ben-Gvir sebagaimana dikutip Anadolu Agency (23/6).
Dalam pernyataan yang sama, Ben-Gvir bahkan menyebut Lebanon harus menjadi arena bermain 'Israel', sebuah ungkapan yang memicu kecaman dari berbagai pihak karena dinilai mencerminkan dukungan terhadap kelanjutan operasi militer 'Israel' di wilayah negara tetangganya tersebut.
Pernyataan itu memperlihatkan adanya perbedaan pandangan yang semakin tajam di dalam pemerintahan dan elite politik 'Israel' terkait upaya diplomasi yang sedang berlangsung.
Penolakan Ben-Gvir juga berkaitan dengan kesepakatan yang tengah dirancang antara Amerika Serikat dan Iran untuk meredakan konflik regional. Sejumlah tokoh politik 'Israel' menilai pendekatan Washington terhadap Teheran berpotensi memperkuat posisi Iran dan milisi Syiah Hizbullah di Lebanon. Pemimpin oposisi 'Israel', Avigdor Lieberman, bahkan menyebut kesepakatan AS-Iran sebagai “bencana politik terbesar” bagi Israel sejak negara itu berdiri.
Sikap keras Ben-Gvir muncul ketika kondisi di lapangan masih sangat rapuh. Meskipun sejumlah kesepakatan penghentian tembak-menembak telah diumumkan dalam beberapa pekan terakhir, bentrokan dan serangan lintas perbatasan terus terjadi.
Reuters melaporkan bahwa dua warga Lebanon tewas akibat tembakan pasukan 'Israel' di Lebanon selatan pada Senin (23/6), menjadikannya salah satu insiden mematikan pertama sejak upaya gencatan senjata terbaru diberlakukan.
Menurut data resmi pemerintah Lebanon, perang yang berlangsung sejak Maret 2026 telah menewaskan lebih dari 4.100 orang dan melukai lebih dari 12.000 lainnya. Konflik tersebut juga menyebabkan sekitar 1,2 juta warga mengungsi dari rumah mereka, sementara sebagian wilayah Lebanon selatan mengalami kerusakan parah akibat serangan udara dan operasi darat.
Di sisi lain, pemerintah 'Israel' tetap bersikeras mempertahankan kehadiran militernya di sejumlah wilayah Lebanon selatan dengan alasan keamanan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz sebelumnya menegaskan bahwa 'Israel' akan terus mempertahankan “zona keamanan” untuk mencegah serangan Hizbullah, meskipun langkah tersebut mendapat penolakan dari pemerintah Lebanon dan Iran. (hanoum/arrahmah.id)