WASHINGTON (Arrahmah.com) – Sebuah firma hukum internasional yang disewa Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk menyelidiki tindakan keras militer tahun lalu terhadap Rohingya di Myanmar, mengatakan telah menemukan bukti genosida, mendesak komunitas internasional untuk membuat penyelidikan kriminal terhadap kekejaman dan memastikan keadilan bagi para korban.
Kelompok Hukum dan Kebijakan Internasional Publik (PILPG) mengatakan pada Senin (3/12/2018) bahwa temuannya, berdasarkan wawancara dengan lebih dari 1.000 Muslim Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh sebagai akibat dari penindasan di negara bagian Rakhine, juga menemukan alasan yang masuk akal untuk menyimpulkan bahwa tentara melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.
BacaJuga
“Jelas dari tinjauan hukum kami yang kuat bahwa ada, pada kenyataannya, dasar hukum untuk menyimpulkan bahwa Rohingya adalah korban kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida,” Paul Williams dari PILPG mengatakan pada konferensi pers di Washington DC.
“Dengan demikian, kami percaya ada dasar yang cukup untuk membawa proses pidana internasional terhadap para pelaku kekerasan dan merekomendasikan agar masyarakat internasional mengejar pertanggungjawaban hukum atas kejahatan kekejaman yang dilakukan di negara bagian Rakhine terhadap Rohingya.”
Myanmar, sebuah negara mayoritas Buddha dengan jumlah etnis minoritas yang signifikan, telah membantah tuduhan genosida ini. Myanmar bersikeras bahwa tindakan militer mereka adalah bagian dari perang melawan “terorisme” dan dipicu oleh serangkaian serangan terhadap pos polisi dan pos perbatasan oleh Kelompok bersenjata Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).
Lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri dari penumpasan tentara Myanmar, dan kelompok hak asasi manusia mengatakan ribuan orang tewas.
Laporan pengacara mendokumentasikan lebih dari 13.000 contoh “pelanggaran berat hak asasi manusia” dalam tindakan keras itu.
“Orang Rohingya yang berhasil ke Bangladesh meninggalkan tempat teror, kekerasan, dan kehancuran,” kata laporan itu. “Namun, meskipun kengerian yang mereka hadapi di sana, itu adalah tempat yang para pengungsi Rohingya masih gagal memanggil ‘tanah air’ mereka.”
Dari 1.024 orang Rohingya yang diwawancarai dalam laporan PILPG, 20 persen mengatakan kepada penyelidik bahwa mereka telah terluka secara fisik dalam serangan itu. Hampir 70 persen mengatakan mereka telah menyaksikan rumah atau desa mereka hancur, sementara 80 persen menyaksikan pembunuhan anggota keluarga, teman atau kenalan pribadi mereka.
Angkatan bersenjata Myanmar, yang dipimpin oleh tentara yang sering bekerja sama dengan pasukan keamanan lainnya, hanya menargetkan warga sipil Rohingya dalam serangan itu, kata badan hukum tersebut.
Tindakan militer “sangat terkoordinasi” dan membutuhkan perencanaan taktis dan logistik.
Serangan oleh ARSA hanyalah “pembenaran yang mudah” untuk penindasan di Rakhine, tambahnya.
“Skala dan keparahan dari serangan dan pelanggaran – khususnya pembunuhan massal dan kekerasan yang menyertainya terhadap anak-anak, wanita, wanita hamil, orang tua, pemimpin agama, dan orang-orang yang melarikan diri ke Bangladesh – menunjukkan bahwa, dalam pikiran para pelaku, tujuan tidak hanya untuk mengusir, tetapi juga untuk memusnahkan Rohingya,” kata laporan itu. (Althaf/arrahmah.com)
