YERUSALEM (Arrahmah.id) -- Sejumlah kelompok Yahudi ultra-Ortodoks dan komunitas Yahudi anti-Zionis di 'Israel', Amerika Serikat, dan Eropa semakin terbuka mengkritik kebijakan pemerintah 'Israel' serta menyatakan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina. Gelombang penolakan tersebut kembali menjadi sorotan setelah berbagai aksi protes Yahudi anti-Zionis berlangsung di tengah perang Gaza dan meningkatnya ketegangan politik di 'Israel'.
Di 'Israel', puluhan kelompok Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi) beberapa kali turun ke jalan dalam demonstrasi yang tidak hanya menentang kebijakan wajib militer pemerintah, tetapi juga menyuarakan penolakan terhadap ideologi Zionisme yang menjadi dasar berdirinya negara 'Israel' modern. Dalam salah satu aksi terbaru, demonstran berkumpul di luar rumah Ketua Mahkamah Agung Israel Isaac Amit untuk memprotes penangkapan pelajar agama Yahudi yang menolak wajib militer.
Sementara itu, kelompok Yahudi anti-Zionis Neturei Karta kembali menarik perhatian internasional setelah sejumlah anggotanya menghadiri aksi solidaritas Palestina dan secara terbuka menyatakan bahwa negara 'Israel' tidak mewakili seluruh umat Yahudi. Organisasi yang berdiri di Yerusalem pada 1938 tersebut selama puluhan tahun dikenal menolak Zionisme dan menyerukan pembentukan solusi damai bagi Palestina tanpa dominasi politik 'Israel'.
“'Israel' tidak berbicara atas nama seluruh orang Yahudi. Kami menolak penggunaan agama Yahudi untuk membenarkan penindasan terhadap rakyat Palestina,” kata sejumlah aktivis Yahudi anti-Zionis dalam aksi yang dilaporkan Al Jazeera (14/6/2026).
Fenomena serupa juga terlihat di Amerika Serikat. Laporan Al Jazeera menyebut semakin banyak anggota komunitas Yahudi progresif yang menolak dikaitkan dengan kebijakan pemerintah 'Israel', terutama setelah meningkatnya korban sipil dalam perang Gaza. Mereka mengusung slogan “Not in My Name” atau “Bukan Atas Nama Saya” sebagai bentuk penolakan terhadap anggapan bahwa seluruh komunitas Yahudi mendukung tindakan pemerintah 'Israel'.
Menurut laporan tersebut, ketegangan antara sebagian komunitas Yahudi diaspora dan pemerintah 'Israel' semakin terlihat setelah kehadiran tokoh-tokoh sayap kanan 'Israel' dalam sejumlah acara komunitas Yahudi di Amerika Serikat. Banyak kelompok Yahudi progresif menilai kebijakan pemukiman, operasi militer di Gaza, dan sikap pemerintah 'Israel' terhadap Palestina bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang mereka yakini.
Di dalam negeri 'Israel' sendiri, perpecahan juga terlihat dari protes besar kalangan Haredi terhadap kebijakan wajib militer. Ribuan demonstran memblokir jalan raya dan jalur kereta api sebagai bentuk penolakan terhadap upaya pemerintah merekrut pelajar sekolah agama ke dalam militer 'Israel'. Sejumlah spanduk dalam aksi tersebut secara terbuka mengecam Zionisme dan menolak keterlibatan komunitas mereka dalam operasi militer negara.
Para pengamat menilai munculnya suara-suara Yahudi yang mengkritik 'Israel' menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Yahudi global terhadap konflik Palestina tidaklah seragam. Di tengah perang yang masih berlangsung dan meningkatnya tekanan internasional terhadap 'Israel', kelompok-kelompok Yahudi anti-Zionis maupun Yahudi progresif terus berupaya menunjukkan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah 'Israel' tidak identik dengan penolakan terhadap identitas atau agama Yahudi itu sendiri. (hanoum/arrahmah.id)