![Smotrich dan Ben Gvir menghadiri konferensi pemukim sayap kanan. [Getty]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2024/01/konferensi.jpg?fit=1155%2C650&ssl=1)
TEL AVIV (Arrahmah.id) – Tokoh-tokoh penting di pemerintahan “Israel” telah bergabung dalam konferensi kontroversial sayap kanan yang menyerukan pengusiran warga Palestina dari Gaza dan membangun kembali atau memperluas permukiman ilegal Yahudi di daerah kantong dan Tepi Barat yang diduduki.
Konferensi tersebut, yang diselenggarakan oleh organisasi ekstemis Nahala – yang diklasifikasikan sebagai ilegal oleh kelompok internasional dan kemanusiaan – menyerukan pembangunan kembali permukiman Yahudi baru di Gaza dan perluasan di seluruh Wilayah Palestina yang diduduki.
Channel 12 “Israel” melaporkan bahwa 12 menteri – sekitar sepertiga dari kabinet – menghadiri konferensi tersebut, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, mengulangi seruan agar warga Palestina dikeluarkan dari Gaza.
Ben-Gvir sebelumnya mengatakan bahwa agresi “Israel” di Gaza memberikan “peluang untuk berkonsentrasi mendorong migrasi penduduk Gaza”.
“Kami tidak bisa menarik diri dari wilayah mana pun yang kami masuki di Jalur Gaza. Saya tidak hanya mengesampingkan permukiman Yahudi di sana, saya yakin itu juga merupakan hal yang penting,” ujarnya.
Politisi lain – seperti Smotrich – telah menggemakan pernyataan Ben-Gvir selama pertemuan faksi pada 1 Januari, menyatakan “solusi yang tepat” di Gaza adalah “mendorong migrasi sukarela penduduk Gaza ke negara-negara yang setuju untuk menampung para pengungsi”.
Beberapa video dari acara tersebut menunjukkan massa meneriakkan dukungan untuk kemungkinan pembangunan kembali permukiman di Gaza.
Video lain menunjukkan aktivis pemukim Zionis Ortodoks sayap kanan Daniella Weiss mengatakan kepada wartawan bahwa merampas makanan warga Palestina akan mengusir mereka dari Gaza dan memaksa negara lain untuk menerima mereka.
Hal ini akan membuka jalan bagi “Israel” untuk membangun kembali permukiman di Gaza.
Pertemuan kontroversial itu terjadi di tengah tekanan internasional terhadap “Israel” untuk menegaskan bahwa mereka akan menghormati negara Palestina setelah perang di Gaza berakhir.
Keputusan ini juga terjadi hanya beberapa hari setelah keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) mendesak “Israel” untuk mencegah genosida di Gaza.
Kementerian luar negeri Palestina mengecam peristiwa tersebut dan mengatakan bahwa seruan yang menghasut hanya akan menyebabkan kekerasan lebih lanjut.
“Pertemuan kolonial di Yerusalem merupakan tantangan terang-terangan terhadap keputusan Mahkamah Internasional, disertai dengan hasutan publik untuk menggusur paksa warga Palestina,” kata pernyataan itu.
“Pemerintah “Israel” memikul tanggung jawab penuh atas seruan-seruan yang menghasut tersebut, yang oleh para ekstremis Yahudi dianggap sebagai arahan untuk mendatangkan malapetaka terhadap rakyat Palestina.”
PBB telah menyatakan pembangunan permukiman “Israel” di wilayah pendudukan Palestina adalah tindakan ilegal dan terus mendesak “Israel” untuk menghentikannya.
“Israel” menarik militer dan pemukimnya dari Gaza pada 2005 setelah pendudukan selama 38 tahun, meskipun “Israel” tetap melakukan pengepungan di wilayah tersebut. (zarahamala/arrahmah.id)
