DAMASKUS (Arrahmah.id) -- Kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai para muhajirin Uzbek dan Prancis di Suriah, termasuk jaringan Firqat al-Ghuraba, menerbitkan tanggapan bersama kepada ulama Suriah Abd al-Razzaq al-Mahdi. Mereka menyatakan menolak anjuran untuk bergabung dengan institusi pemerintah Suriah.
Dilansir Shabab al Sham (10/9/2026), kedua komunitas pejuang asing ini menilai integrasi ke dalam struktur negara tidak dapat mereka terima selama pemerintahan Presiden Ahmad asy Syaraa tetap menjalankan kerja sama keamanan dengan negara-negara asing.
Pernyataan tersebut merupakan respons terhadap seruan al-Mahdi yang, menurut dokumen itu, meminta para kombatan asing memilih salah satu dari tiga jalur: bergabung dengan lembaga pemerintah, berkonsentrasi pada aktivitas dakwah, atau beralih ke kegiatan perdagangan.
Dalam dokumen bagian pertama, kelompok tersebut menyatakan bahwa banyak kombatan asing datang ke Suriah sejak perang saudara dengan keyakinan bahwa mereka ikut membantu perjuangan melawan pemerintahan Bashar al-Assad. Namun pasca Assad lengser, mereka menuduh pemerintahan asy Syaraa justru bekerja sama dengan Amerika Serikat, Prancis, Rusia dan kekuatan asing lainnya, termasuk dalam penanganan terhadap para kombatan asing.
Penolakan para kombatan asing tersebut muncul di tengah persoalan yang lebih luas mengenai status ribuan pejuang asing setelah jatuhnya pemerintahan Assad. Sejumlah kelompok asing yang sebelumnya bertempur bersama kekuatan oposisi telah diupayakan untuk diintegrasikan ke dalam struktur keamanan dan militer Suriah.
Namun, proses tersebut tidak berjalan seragam. Center for Terrorism Research and Counterterrorism di West Point mencatat bahwa pada 2026 terjadi perpecahan yang semakin jelas antara kombatan asing yang menerima integrasi ke dalam pemerintah dan kelompok independen yang menolaknya.
Firqat al-Ghuraba menjadi salah satu kelompok yang berada di luar arus integrasi tersebut. Badan Uni Eropa untuk Suaka (EUAA) mencatat kelompok beranggotakan sekitar 50 kombatan itu dipimpin warga Prancis Omar Diaby alias Omar Omsen dan bermarkas di sebuah kamp di wilayah Harim, Idlib.
Ketegangan antara pemerintah Suriah dan kombatan asing bukan persoalan baru. EUAA mencatat bentrokan antara Firqat al-Ghuraba dan pasukan pemerintah Suriah terjadi pada Oktober 2025, sementara kombatan Uzbek kemudian datang membantu kelompok tersebut. Pada Mei 2026, ketegangan kembali meningkat setelah aparat Suriah menangkap 16 kombatan Uzbek dalam sebuah operasi keamanan di Idlib.
Dalam bagian kedua tanggapan, kelompok Uzbek dan Prancis tersebut menawarkan syarat yang bersifat ideologis untuk kemungkinan bergabung dengan pemerintahan. Mereka meminta al-Mahdi memberikan dasar keagamaan yang menurut mereka membenarkan sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk kerja sama pertahanan dengan koalisi pimpinan Amerika Serikat, pembentukan parlemen, kerja sama aparat keamanan dengan negara asing, serta integrasi dan pengawasan terhadap para kombatan asing.
“Jika Al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan bahwa sikap kami salah, jelaskan kepada kami dengan dalil yang jelas dari Kitab Allah,” demikian isi pernyataan tersebut. (hanoum/arrahmah.id)