BAMAKO (Arrahmah.com) – Sebuah pesawat kargo telah mengirimkan empat helikopter, senjata dan amunisi dari Rusia ke Mali, menurut pihak berwenang yang dipimpin militer di negara Afrika Barat itu.
Menteri Pertahanan Sementara Sadio Camara mengatakan pada Kamis malam (30/9/2021) bahwa Mali telah memperoleh pesawat tersebut dalam kontrak yang disepakati pada Desember 2020 untuk mendukung angkatan bersenjatanya dalam pertempuran mereka – bersama pasukan Prancis, Eropa, dan PBB – melawan pejuang yang terkait dengan ISIL (ISIS) dan al- Qaeda.
“Mali membeli helikopter-helikopter ini dari Federasi Rusia, negara sahabat di mana Mali selalu menjalin kemitraan yang sangat bermanfaat,” katanya kepada media lokal di landasan setelah pesawat mendarat di ibu kota, Bamako.
Dia menambahkan bahwa senjata dan amunisi itu adalah hadiah dari Rusia.
Pengiriman itu dilakukan pada saat hubungan menegang antara Mali dan mitra militer utamanya Prancis atas laporan Bamako dapat merekrut tentara bayaran dari kelompok militer bayangan Rusia saat Paris membentuk kembali misi militernya di wilayah tersebut.
Sumber diplomatik dan keamanan mengatakan kepada kantor berita pemerintah Mali yang didominasi militer hampir merekrut Kelompok Wagner yang kontroversial. Prancis telah meluncurkan upaya diplomatik untuk menggagalkannya, dengan mengatakan pengaturan seperti itu tidak sesuai dengan kehadiran Prancis yang berkelanjutan.
Prancis, yang telah mengerahkan lebih dari 5.000 tentara di wilayah Sahel di bawah misi Barkhane tetapi telah menjanjikan penarikan pasukan besar-besaran, telah memperingatkan Mali bahwa mempekerjakan pejuang Wagner akan mengisolasi negara itu secara internasional.
Hubungan antara kedua negara telah memburuk dengan tajam setelah dua kudeta militer di Bamako sejak Agustus 2020, serta setelah keputusan Prancis awal tahun ini untuk mendesain ulang operasi militernya di wilayah tersebut.
Jerman, yang juga memiliki pasukan di Mali, juga mengatakan akan mempertimbangkan kembali penempatannya jika pemerintah Mali mencapai kesepakatan dengan Wagner.
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan Mali mendekati perusahaan swasta Rusia untuk meningkatkan keamanan di negara yang dilanda konflik, menambahkan bahwa Kremlin tidak terlibat.
Pada Sabtu pekan lalu, Perdana Menteri sementara Mali Choguel Maiga menuduh Prancis meninggalkan negaranya dalam pidatonya di PBB.
Menanggapi tuduhan ini untuk pertama kalinya, Presiden Emmanuel Macron pada Kamis (30/9) mempertanyakan legitimasi otoritas Mali yang mengawasi transisi ke pemilihan setelah dua kudeta hanya dalam waktu setahun. (Althaf/arrahmah.com)
