JAKARTA (Arrahmah.id) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp101,1 triliun hingga akhir triwulan II 2026.
Anggaran tersebut telah menjangkau 63,13 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Purbaya menjelaskan, APBN dioptimalkan untuk menjalankan tiga fungsi utama, yakni sebagai shock absorber, agent of development, serta pelindung masyarakat miskin dan rentan.
Selain itu, APBN juga berperan menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program subsidi.
"Sebagai agent of development, APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas termasuk program MBG yang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat," ujar Purbaya dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor LPS, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Selain program MBG, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,1 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang mencakup 104 sekolah permanen.
Pemerintah juga melanjutkan berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
Menurut Purbaya, realisasi anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp14,5 triliun,
Kartu Sembako sebesar Rp19,7 triliun, serta Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp8,8 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya memaparkan kinerja APBN hingga akhir triwulan II 2026.
Pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Dari sisi perpajakan, penerimaan mencapai Rp1.035,7 triliun atau meningkat 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya kondisi ekonomi, implementasi sistem Coretax, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.
Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp152 triliun atau tumbuh 3,4 persen secara tahunan.
Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp271 triliun atau meningkat 21,6 persen.
Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen hingga akhir triwulan II 2026.
Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.298,6 triliun atau meningkat 29,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Purbaya mengatakan peningkatan belanja pemerintah pusat dipengaruhi oleh pelaksanaan program MBG, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 aparatur negara, pembayaran manfaat pensiun, serta subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
"Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.298,6 triliun atau tumbuh sebesar 29,4 persen year on year. Realisasi belanja dipengaruhi antara lain oleh pelaksanaan program MBG, penyaluran bansos, pembangunan infrastruktur, pembayaran THR dan gaji ke-13, pembayaran manfaat pensiun serta pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik," tutup Purbaya.
(ameera/arrahmah.id)
