LONDON (Arrahmah.id) – Kampanye propaganda online yang menargetkan negara-negara Timur Tengah termasuk Aljazair, Iran, Irak, Yaman, dan Suriah terkait dengan militer AS, klaim perusahaan teknologi Meta.
Dalam laporan terbarunya, perusahaan ini mengatakan jaringan yang mengoordinasikan kampanye menggunakan akun media sosial palsu untuk mempromosikan narasi pro-Barat, ditutup pada Agustus setelah kelompok riset independen menandai profil tersebut ke perusahaan induk Facebook.
Temuan laporan tersebut mengatakan: “Jaringan AS – terkait dengan individu yang terkait dengan militer AS – beroperasi di banyak layanan internet dan berfokus pada Afghanistan, Aljazair, Iran, Irak, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia, Somalia, Suriah, Tajikistan, Uzbekistan, dan Yaman.”
Raksasa media sosial itu mengatakan 39 akun Facebook, 16 halaman Facebook, dua grup, dan 26 akun Instagram telah dihapus karena melanggar kebijakannya tentang “perilaku tidak autentik yang terkoordinasi,” sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan koordinasi akun dan adopsi teknik untuk menerbitkan, mempromosikan, dan menyebarkan konten palsu.
Kampanye tersebut, yang diyakini sebagai yang pertama dari jenisnya, dirancang untuk mendiskreditkan Rusia, Cina, Iran, dan negara lain, sambil mempromosikan pandangan dan nilai Amerika.
Taktik yang diadopsi oleh jaringan AS serupa dengan yang digunakan dalam kampanye anti-Barat, seperti penggunaan orang palsu dan penyebaran foto yang dibuat secara artifisial di berbagai platform.
“Orang-orang di belakang aktivitas ini mengunggah terutama dalam bahasa Arab, Persia, dan Rusia tentang berita dan peristiwa terkini, termasuk kekhawatiran terorisme dan pujian terhadap militer AS, serta konten tentang pandemi COVID-19 (virus corona) — beberapa di antaranya telah kami hapus karena melanggar kebijakan misinformasi kami,” tambah laporan itu.
Meskipun para ahli percaya bahwa kampanye tersebut sebagian besar tidak efektif dan jangkauannya sangat terbatas, Meta berpendapat bahwa operasi tersebut berjalan di banyak layanan internet, termasuk Twitter, YouTube, Telegram, VKontakte, dan Odnoklassniki.
“Meskipun orang-orang di balik operasi ini berusaha menyembunyikan identitas dan koordinasi mereka, penyelidikan kami menemukan kaitan dengan individu yang terkait dengan militer AS,” kata Meta dalam laporan tersebut, menambahkan bahwa, “mayoritas postingan operasi ini memiliki sedikit keterlibatan atau tidak sama sekali. komunitas otentik.”
Laporan itu muncul untuk mengkonfirmasi spekulasi sebelumnya yang dibuat oleh berbagai media bahwa militer AS berada di balik kampanye tersebut.
Pada September, Pentagon memerintahkan penyelidikan mendalam terhadap operasi media sosialnya di luar negeri setelah Gedung Putih dan pejabat pemerintah lainnya dilaporkan semakin khawatir tentang penggunaan perang online rahasia dan operasi pengaruh.
Kegiatan rahasia seperti itu, menurut Kongres, berisiko merusak kredibilitas AS dengan membangkitkan operasi propaganda yang digunakan oleh pemerintah otoriter untuk mempromosikan agenda di dalam dan luar negeri.
Departemen Pertahanan AS mengatakan telah, “mengetahui laporan yang diterbitkan oleh Meta, tetapi saat ini, kami tidak memiliki komentar lebih lanjut atas laporan tersebut atau tindakan potensial yang dapat diambil oleh departemen sebagai akibat dari laporan tersebut.” (zarahamala/arrahmah.id)
