COX’S BAZAR (Arrahmah.com) – Menurut laporan media, Pasukan Keamanan Perbatasan India (BSF) mengambil kembali 31 Rohingya yang terdampar dari tanah tak bertuan di perbatasan India-Bangladesh dekat Brahmanbaria setelah kebuntuan yang berlangsung selama lima hari.
Kebuntuan tersebut terjadi setelah upaya BSF untuk membawa mereka ke Bangladesh disambut dengan perlawanan keras dari Penjaga Perbatasan Bangladesh (BGB).
Sejak awal tahun, tidak kurang dari 1.300 Muslim Rohingya menyeberangi perbatasan menuju Bangladesh dari India, di mana banyak dari mereka telah tinggal di India selama bertahun-tahun.
Sebelum ini, pada 3 Januari 2019, India mendeportasi satu keluarga Rohingya yang terdiri dari lima orang, dan tahun lalu, tujuh Muslim Rohingya dideportasi ke Myanmar oleh pemerintah India meskipun ada permintaan dari PBB untuk tidak melakukan itu.
Baru-baru ini, Arab Saudi juga mendeportasi pengungsi Rohingya yang tidak berdokumen yang pergi ke sana dengan dokumen perjalanan yang diperoleh secara ilegal.
Rohingya adalah kelompok etnis minoritas Muslim yang berbasis di Negara Bagian Rakhine Myanmar.
Menurut banyak sejarawan, mereka adalah keturunan pedagang Arab dan kelompok lain yang pada abad ke-15 bermigrasi ke Rakhine, sebelumnya disebut Kerajaan Arakan.
Terlepas dari jumlah mereka yang besar dan telah berakar secara kuat di wilayah itu, pemerintah Myanmar terus-menerus menolak klaim historis Rohingya dan menolak untuk mengakui mereka sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi negara itu.
Myanmar mengklaim mereka adalah imigran ilegal. Mereka tidak mendapatkan hak-hak dasar manusia dan diperlakukan seperti binatang tanpa akses ke pendidikan, kedokteran, atau layanan pemerintah lainnya.
Mereka bahkan tidak diizinkan untuk bergerak bebas atau meninggalkan pemukiman mereka di Rakhine tanpa persetujuan pemerintah.
Banyak yang terlantar di tempat kelahiran mereka sendiri, hidup seperti pengungsi.
Keadaan menjadi lebih buruk ketika gerilyawan menyerang pasukan keamanan di Negara Bagian Rakhine utara pada 25 Agustus 2017.
Sebagai tanggapan, tentara Myanmar melancarkan serangan tanpa ampun terhadap Rohingya yang mengikuti gaya taktik perang Jepang— “bakar semua, bunuh semua, hancurkan semua”.
Tentara dan kolaboratornya membantai ribuan warga sipil, memperkosa anak perempuan dan wanita, sementara itu anggota keluarganya disiksa dan dibunuh, rumah-rumah dibakar, memaksa ratusan ribu orang meninggalkan rumah mereka.
Sejak itu, orang-orang Rohingya berusaha melarikan diri melalui laut ke Malaysia, Indonesia, dan Thailand, tetapi sayangnya, tidak satu pun dari negara-negara ini yang mengizinkan mereka memasuki wilayah mereka, dengan alasan bahwa mereka secara finansial tidak dapat menerima atau menampung mereka dan dengan demikian kapal mereka ditolak.
Di saat negara-negara lain di banyak yang menutup perbatasannya, Bangladesh, yang merupakan negara miskin dan salah satu yang berpenduduk paling padat di dunia, menyambut kaum Rohingya dengan membuka perbatasannya.
Sejak Agustus 2017, lebih dari 750.000 orang Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh. Bagi Bangladesh, masuknya pengungsi Rohingya bukanlah fenomena baru.
Berbagai laporan media mengkonfirmasi bahwa antara 1974 dan 2016, lebih dari 260.000 orang Rohingya melarikan diri dari Rakhine akibat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer Myanmar, termasuk penyitaan tanah, kerja paksa, pemerkosaan, dan penyiksaan.
Bangladesh terus menerima 11.432 Rohingya lainnya sejak awal 2018 hingga akhir Juni 2018.
Saat ini, lebih dari satu juta pengungsi Rohingya tinggal di kebanyakan kamp sementara di Cox’s Bazar.
Perlu dicatat bahwa tingkat kekerasan yang dialami oleh Rohingya sejak 25 Agustus 2017 adalah baru, tetapi penindasan yang mereka alami sudah sejak lama.
Sejak 1970-an, Rohingya menghadapi penganiayaan yang disponsori negara dan telah lama mengalami diskriminasi byang parah di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, dan menjadi sasaran kekerasan komunal.
Pada tahun 1982, pemerintah Myanmar secara efektif melembagakan diskriminasi terhadap Rohingya dengan memperkenalkan undang-undang kewarganegaraan.
Di bawah aturan tersebut, Rohingya tidak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis di negara itu.
Mereka tidak mendapatkan hak untuk belajar, menikah, pekerjaan, pendidikan, pilihan agama, dan kebebasan bergerak, membuat mereka rentan terhadap pelecehan. Selama bertahun-tahun, mereka telah menjalani kehidupan yang menyedihkan, menderita trauma yang cukup besar sebagai akibat dari kampanye pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran yang meluas yang sama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Karena itu, tidak ada pilihan lain, mereka telah bergerombol melarikan diri dengan berdesak-desakan di atas kapal dan diping-pong ke sana kemari oleh negara-negara yang tidak menginginkannya.
Bangladesh dan rakyatnya telah menunjukkan sikap kemanusiaan yang baik dan menyelamatkan ribuan nyawa dengan menyediakan tempat berlindung bagi komunitas Rohingya.
Negara ini telah mengalokasikan 5.000 hektar tanah untuk tempat penampungan sementara, menyediakan makanan, mengerahkan tim medis keliling, dan melakukan kampanye imunisasi skala besar.
Sementara sekarang ada cukup makanan dan tempat berlindung untuk menjaga agar Rohingya tetap hidup, dan sementara ada lebih dari cukup titik air dan fasilitas sanitasi untuk menampung mereka, orang tidak boleh melupakan keterbatasan negara miskin ini, yang sudah berjuang untuk mengatasi kemiskinan yang ekstrim, tinggi kepadatan penduduk, tingkat pengangguran yang tinggi dan efek dari bencana alam biasa dan perubahan iklim.
Sejauh ini, Bangladesh telah berhasil merekonsiliasi dua tuntutan yang saling bertentangan, dengan bantuan PBB dan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya, memasok bantuan kemanusiaan ke Rohingya sambil memastikan stabilitas dan keamanan di Bangladesh.
Tetapi jika proses repatriasi tidak segera dimulai, tidak hanya akan berdampak negatif pada ekonomi dan lingkungan; tetapi keamanan dan stabilitas regional dan global akan terpengaruh juga.
Saat ini, Rohingya sering digambarkan sebagai “minoritas paling teraniaya di dunia.” Mereka layak mendapat rumah di mana mereka dapat hidup damai tanpa takut akan penganiayaan. Dan rumah itu harus di tanah air asalnya, Negara Bagian Arakan / Rakhine.
Kesepakatan pemulangan yang ditandatangani pada November 2017 antara Bangladesh dan Myanmar sebagian besar terhenti karena, di antara alasan-alasan lain, orang-orang Rohingya takut kembali ke Rakhine tanpa jaminan keamanan dan hak-hak mereka.
Muslim Rohingya sekarang menghadapi masa depan yang tidak pasti. Karena itu, Bangladesh harus terus membuat kasusnya di panggung dunia. Ia tidak dapat membiarkan dunia berpikir bahwa masalah ini hanya milik Bangladesh.
Seperti yang dikatakan Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim. “Situasi pengungsi di seluruh dunia adalah masalah semua orang. Ini bukan hanya masalah bagi negara tuan rumah, atau hanya masalah bagi para pengungsi — ini adalah masalah semua orang.”
Perlu ada perubahan paradigma dalam cara menghadapi krisis ini. Daripada hanya menjanjikan uang dan bantuan kemanusiaan, sudah waktunya bagi komunitas internasional untuk menunjukkan kemauan politik dan otoritas moral untuk meningkatkan dan memberikan paket dukungan yang berani yang memenuhi kebutuhan pengungsi Rohingya dan mengatasi akar penyebab krisis, termasuk pengakuan kewarganegaraan Rohingya di Myanmar dan tentang hak-hak dasar orang-orang Rohingya.
Ketidakmampuan untuk melakukan hal tersebut akan memperburuk apa yang sudah menjadi salah satu tragedi besar di zaman sekarang.
Sumber: The Daily Star
(ameera/arrahmah.com)
