KAIRO (Arrahmah.id) -- Otoritas Palestina (PA) yang dipimpin faksi Fatah dan kelompok perlawanan Palestina Hamas mencapai kesepakatan rekonsiliasi bersejarah setelah lebih dari satu dekade terpecah akibat konflik politik dan keamanan. Kesepakatan yang ditandatangani di Kairo, Mesir, pada Kamis (12/10/2017) itu diharapkan menjadi langkah penting menuju persatuan politik Palestina setelah perpecahan yang dimulai sejak Hamas mengambil alih Jalur Gaza pada 2007.
Kesepakatan tersebut dicapai melalui mediasi intensif pemerintah Mesir yang mempertemukan delegasi Hamas dan Fatah selama beberapa hari perundingan. Dalam perjanjian itu, Hamas setuju menyerahkan kendali administratif Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina, sementara kedua pihak berkomitmen mempersiapkan pemerintahan persatuan dan membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilu nasional Palestina.
Perdamaian ini menjadi perkembangan penting karena selama sepuluh tahun terakhir Palestina terpecah menjadi dua wilayah pemerintahan. Hamas menguasai Jalur Gaza sejak konflik internal Palestina pada 2007, sedangkan Otoritas Palestina yang didominasi Fatah mengendalikan Tepi Barat di bawah kepemimpinan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Perpecahan tersebut selama bertahun-tahun melemahkan posisi politik Palestina di tingkat internasional serta memperburuk kondisi ekonomi dan kemanusiaan di Gaza.
Menurut isi kesepakatan, Otoritas Palestina akan mengambil alih pengelolaan penyeberangan Rafah yang menghubungkan Gaza dengan Mesir. Selain itu, ribuan personel kepolisian Otoritas Palestina dijadwalkan ditempatkan di Gaza untuk membantu proses transisi pemerintahan. Kedua pihak juga menyepakati pembentukan pemerintahan sementara dan pelaksanaan pemilu dalam waktu sekitar satu tahun setelah penandatanganan perjanjian.
Kepala delegasi Fatah, Azzam al-Ahmad, menyebut kesepakatan tersebut sebagai titik balik bagi rakyat Palestina.
“Kami telah mencapai kesepakatan yang memungkinkan persatuan nasional dan mengakhiri perpecahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun,” kata Azzam al-Ahmad dalam pernyataannya yang dikutip dari Wall Street Journal (11/6/2026).
Dari pihak Hamas, Wakil Kepala Biro Politik Hamas, Saleh al-Arouri, menegaskan komitmen organisasinya untuk menyukseskan proses rekonsiliasi yang difasilitasi Mesir. Ia menyatakan bahwa persatuan nasional menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi rakyat Palestina.
Keberhasilan Mesir mempertemukan kedua kubu mendapat apresiasi dari sejumlah negara Arab. Pemerintah Mesir menilai rekonsiliasi tersebut dapat memperkuat stabilitas kawasan sekaligus membuka peluang baru bagi upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel. Sementara itu, Arab Saudi dan sejumlah negara regional menyambut baik kesepakatan tersebut sebagai langkah menuju pemulihan hak-hak rakyat Palestina.
Meski demikian, sejumlah analis menilai tantangan terbesar masih berada pada tahap implementasi. Isu sensitif seperti penguasaan senjata Hamas, integrasi aparat keamanan, serta pembagian kewenangan politik antara Gaza dan Tepi Barat masih menjadi persoalan yang berpotensi memicu ketegangan baru. Pengalaman sejumlah upaya rekonsiliasi sebelumnya menunjukkan bahwa kesepakatan politik sering kali gagal diwujudkan sepenuhnya di lapangan.
Para pengamat Timur Tengah menyebut kesepakatan Kairo sebagai momentum paling signifikan dalam hubungan Hamas-Fatah sejak konflik internal Palestina pecah satu dekade sebelumnya. Jika berhasil diterapkan, rekonsiliasi ini berpotensi mengakhiri dualisme pemerintahan Palestina dan memperkuat posisi diplomatik Palestina dalam menghadapi berbagai tantangan politik di kawasan. (hanoum/arrahmah.id)