TUNIS (Arrahmah.id) -- Ribuan warga Tunisia menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di ibu kota Tunis untuk menuntut pengunduran diri Presiden Kais Saied, tepat lima tahun setelah langkah kontroversialnya membekukan parlemen dan mengambil alih kekuasaan eksekutif pada 25 Juli 2021.
Aksi tersebut menjadi salah satu unjuk rasa terbesar yang menentang Saied dalam beberapa tahun terakhir dan mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi, kebebasan politik, serta arah pemerintahan Tunisia saat ini.
Dilansir Barlaman Today (27/7/2026), massa yang terdiri dari aktivis, tokoh oposisi, kelompok masyarakat sipil, serta keluarga tahanan politik membawa spanduk bertuliskan "Saied Harus Pergi", "Game Over", dan "Rakyat Menginginkan Kejatuhan Rezim" pada Sabtu (26/7) di pusat Kota Tunis. Mereka juga kembali mengumandangkan slogan yang populer saat Revolusi Tunisia 2011, yaitu "Rakyat menginginkan jatuhnya rezim".
Aksi tersebut digelar untuk memperingati lima tahun sejak Presiden Kais Saied membekukan parlemen, memberhentikan perdana menteri, dan mulai memerintah melalui dekret darurat.
Langkah yang oleh para pendukungnya disebut sebagai upaya menyelamatkan negara dari krisis politik itu, oleh lawan-lawan politiknya dianggap sebagai pengambilalihan kekuasaan yang mengikis demokrasi hasil Revolusi Arab Spring.
Para demonstran menuduh pemerintahan Saied gagal memperbaiki kondisi ekonomi yang terus memburuk. Tingginya pengangguran, inflasi, menurunnya daya beli masyarakat, serta krisis keuangan yang berkepanjangan menjadi isu utama yang diangkat dalam aksi tersebut.
Selain itu, para pengunjuk rasa juga memprotes penahanan sejumlah tokoh oposisi, aktivis, jurnalis, dan kritikus pemerintah yang mereka nilai sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat.
Salah seorang demonstran yang diwawancarai Al Jazeera mengatakan bahwa kondisi Tunisia saat ini tidak lebih baik dibandingkan lima tahun lalu.
"Kami turun ke jalan karena kehidupan semakin sulit, harga-harga terus naik, dan kebebasan yang kami perjuangkan sejak revolusi perlahan hilang," ujar seorang peserta aksi.
Kelompok oposisi juga menyoroti nasib sejumlah tahanan politik, termasuk tokoh oposisi terkemuka Rached Ghannouchi yang masih mendekam di penjara. Keluarga dan pengacaranya bahkan mengaku kesulitan mendapatkan akses untuk mengetahui kondisi kesehatan mantan Ketua Parlemen Tunisia tersebut.
Isu ini semakin memperkuat tuduhan bahwa pemerintahan Saied menggunakan sistem peradilan untuk menekan lawan politiknya.
Di sisi lain, Presiden Kais Saied dan para pendukungnya tetap mempertahankan kebijakan yang diambil sejak 2021. Mereka berpendapat bahwa langkah tersebut diperlukan untuk mengatasi kebuntuan politik, korupsi, dan ketidakstabilan yang melanda Tunisia pascarevolusi. Pendukung Saied juga menilai banyak kritik terhadap pemerintah berasal dari elite politik lama yang kehilangan pengaruh setelah perubahan sistem pemerintahan.
Hingga akhir demonstrasi, aksi berlangsung relatif damai meskipun aparat keamanan dikerahkan dalam jumlah besar di berbagai titik strategis ibu kota. Para penyelenggara menyatakan protes akan terus berlanjut jika pemerintah tidak merespons tuntutan mereka terkait reformasi politik, pembebasan tahanan politik, dan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat Tunisia. (hanoum/arrahmah.id)
