YERUSALEM (Arrahmah.id) - Persetujuan Kabinet Keamanan 'Israel' terkait pengerahan sebagian kecil pasukan internasional ke Jalur Gaza dinilai oleh para pengamat sebagai langkah formalitas belaka. Kebijakan ini dianalisis bertujuan untuk menghindari tekanan dari Amerika Serikat sekaligus memperkokoh cengkeraman pendudukan di wilayah tersebut di tengah rencana perjalanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Washington.
Sebelum keberangkatannya untuk menemui Presiden AS Donald Trump guna membahas kelanjutan rencana perdamaian yang macet, Kabinet 'Israel' memutuskan untuk mengizinkan masuknya 200 personel pasukan internasional. Namun, kehadiran mereka dibatasi secara ketat hanya dari negara-negara yang memiliki perjanjian damai dengan 'Israel' serta dikoordinasikan penuh dengan militer 'Israel'. Tel Aviv juga menegaskan tidak akan mundur dari Gaza sebelum Hamas dilucuti sepenuhnya.'
Analis politik Ahmad al-Tannani mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa langkah 'Israel' tersebut sebagai bentuk penipuan politik yang mendegradasi substansi Rencana Trump. Menurutnya, 'Israel' sengaja mengamputasi isi perjanjian, mulai dari pusat pengawasan yang dinonaktifkan secara praktis, pembatasan operasional penyeberangan Rafah yang kini hanya membatasi 50 orang per hari, hingga pengerahan pasukan internasional yang disusutkan dari 20 ribu personel menjadi sekadar 200 orang di area sempit Rafah.
Al-Tannani menilai langkah ini dirancang untuk mengelabui Washington seolah-olah Tel Aviv mematuhi rencana perdamaian, padahal di lapangan pasukan Israel terus memperluas zona Garis Kuning yang memicu gelombang pengungsian baru. Di sisi lain, faksi-faksi perlawanan diperkirakan tidak akan menolak keputusan tersebut secara frontal, melainkan memantaunya sebagai celah diplomasi bersama para mediator.
Pandangan serupa disampaikan oleh Direktur Program Studi 'Israel' di Carmel Center, Imtanes Shehadeh. Ia menyatakan bahwa keputusan kabinet yang minim penentangan internal, kecuali penolakan simbolis dari menteri sayap kanan Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, sengaja diambil untuk meredam tekanan AS dan mengecualikan negara-negara seperti Turki dan Qatar dari keterlibatan di Gaza.
Shehadeh menilai seluruh tindakan pemerintah Israel di Gaza dan Tepi Barat saat ini diarahkan untuk kepentingan politik domestik guna memastikan kemenangan koalisi petahana dalam pemilihan umum mendatang. Kebijakan di lapangan, termasuk pembatasan bantuan kemanusiaan dan perluasan kontrol militer, dinilai bertolak belakang dengan kerangka kesepakatan damai.
Sementara itu, mantan pejabat Deplu AS, Thomas Warrick, memandang keputusan tersebut sebagai langkah kecil yang dipersiapkan khusus menyongsong kunjungan Netanyahu ke Gedung Putih. Kendati implementasinya jauh dari ketentuan awal, termasuk rencana pembangunan puluhan ribu unit rumah sementara di Rafah dan Khan Yunis, Warrick menilai bahwa baik Israel maupun Hamas secara faktual masih berupaya menguji jalannya kerangka damai, yang kelak akan membutuhkan sokongan finansial besar serta pelibatan pasukan PBB pasca-pemilu 'Israel'. (zarahamala/arrahmah.id)
