NEW YORK (Arrahmah.id) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), otoritas Palestina, dan pemerintah Jerman melayangkan kritik tajam terhadap rencana sepihak Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu untuk memperluas pendudukan militer di Jalur Gaza. Langkah ini dinilai sebagai sinyal publik paling jelas bahwa Tel Aviv berniat memperdalam cengkeraman teritorialnya, meskipun kesepakatan gencatan senjata telah berlaku sejak Oktober 2025.
Dalam seminar di wilayah pendudukan Lembah Yordan pada Kamis (28/5/2026), Netanyahu menyatakan bahwa pasukan pendudukan 'Israel' saat ini mengendalikan sekitar 60 persen wilayah Gaza dan ia telah menginstruksikan militer untuk memperluas wilayah tersebut hingga mencapai 70 persen.
Merespons pengumuman tersebut, Juru Bicara PBB Stephane Dujarric secara tegas menolak rencana tersebut dalam konferensi pers di Markas Besar PBB, New York, pada Jumat (29/5)."
Seratus persen wilayah Gaza seharusnya adalah untuk rakyat Palestina," ujar Dujarric dengan lugas. Ia menambahkan bahwa PBB mendesak 'Israel' untuk mundur sepenuhnya dari area yang mereka duduki di dalam Gaza, termasuk wilayah di sekitar "Garis Kuning" (Yellow Line).
Sengketa batas wilayah ini merujuk pada kesepakatan gencatan senjata fase pertama yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump tahun lalu.
Militer 'Israel' mengumumkan mereka menarik diri ke posisi yang ditentukan di sepanjang Garis Kuning, dengan menguasai 53 persen wilayah Gaza (terutama sektor timur), pada Oktober 2025. Kesepakatan awal ini mengamanatkan penarikan mundur pasukan 'Israel' secara bertahap pada fase berikutnya.
Pejabat senior Hamas, Bassem Naim, mengungkapkan bahwa 'Israel' secara bertahap menggeser batas Garis Kuning ke arah barat. Tel Aviv secara ilegal menambah 8 hingga 9 persen wilayah baru, sehingga kontrol de facto militer Israel saat ini telah menembus lebih dari 60 persen area Gaza.
Klaim terbaru Netanyahu menunjukkan ambisi untuk melegalkan perluasan wilayah tersebut hingga mencapai batas target 70 persen.
Para pejabat Palestina memperingatkan bahwa jika target perluasan teritorial 70 persen yang diinginkan Netanyahu tercapai, maka lebih dari dua juta penduduk Gaza akan dipaksa bertahan hidup di sisa wilayah yang luasnya kurang dari sepertiga total Jalur Gaza.
Kondisi ini dipastikan akan memperparah krisis kemanusiaan ekstrem, mengingat sebagian besar wilayah yang tersisa tersebut telah hancur total akibat genosida, pengusiran paksa, dan pemboman masif selama hampir tiga tahun terakhir. Otoritas Palestina menegaskan bahwa manuver ini sengaja dilakukan 'Israel' untuk menciptakan realitas geografis baru di lapangan guna menggagalkan penyelesaian politik final secara adil. (zarahamala/arrahmah.id)