KABUL (Arrahmah.id) -- Pemimpin tertinggi Taliban atau Imarah Islam Afghanistan (IIA) Hibatullah Akhundzada menegaskan pemerintahannya tidak akan pernah tunduk kepada orang-orang kafir di tengah tekanan internasional terhadap rezim Taliban. Pernyataan keras itu disampaikan dalam pidato Idul Adha yang kembali menegaskan sikap ideologis IIA sejak mengambil alih Afghanistan pada 2021.
Menurut laporan Ariana News (27/5/2026), pidato tersebut disampaikan Hibatullah Akhundzada kepada para ulama dan pejabat IIA menjelang perayaan Idul Adha 2026. Dalam pidatonya, ia menyerukan persatuan internal dan menolak tekanan asing terhadap kebijakan IIA.
Hibatullah Akhundzada mengatakan, “Kami tidak akan pernah menundukkan kepala kami di hadapan orang-orang kafir.” Ia juga menegaskan bahwa IIA akan tetap mempertahankan sistem pemerintahan Islam versi mereka meski menghadapi sanksi dan kritik internasional.
Pidato tersebut muncul ketika IIA masih berupaya mendapatkan pengakuan resmi dari dunia internasional. Hingga kini belum ada negara yang secara formal mengakui pemerintahan IIA sejak kelompok itu kembali berkuasa setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan pada Agustus 2021.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat, dan negara-negara Barat terus menekan IIA terkait isu hak perempuan, pendidikan anak perempuan, kebebasan sipil, dan pembentukan pemerintahan inklusif. Taliban sendiri menolak sebagian besar tuntutan tersebut dengan alasan sesuai interpretasi syariat Islam.
Dalam pidatonya, Akhundzada juga meminta rakyat Afghanistan menjaga stabilitas nasional dan mendukung pemerintahan IIA. Dia mengatakan, “Kami telah mengorbankan banyak hal demi sistem Islam ini dan akan terus mempertahankannya.”
Media internasional mencatat pidato Akhundzada sering digunakan untuk memperkuat legitimasi internal IIA, terutama di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya kritik domestik. Afghanistan hingga kini masih menghadapi krisis kemanusiaan serius dengan jutaan warga bergantung pada bantuan internasional.
Bank Dunia dan badan bantuan PBB sebelumnya memperingatkan ekonomi Afghanistan masih berada dalam kondisi rapuh akibat sanksi internasional, pembekuan aset luar negeri, dan tingginya angka pengangguran. Banyak pegawai negeri, guru, dan pekerja sektor publik dilaporkan mengalami keterlambatan pembayaran gaji dalam beberapa bulan terakhir.
Meski menghadapi tekanan global, IIA terus menunjukkan sikap konfrontatif terhadap Barat dan menegaskan mereka tidak akan mengubah prinsip ideologi utama pemerintahan Islam yang mereka terapkan di Afghanistan. (hanoum/arrahmah.id)