DOHA (Arrahmah.id) - Kementerian Luar Negeri Qatar membantah keras kebenaran sejumlah laporan media yang mengklaim bahwa Doha telah menawarkan dana segar sebesar 12 miliar dolar AS (sekitar Rp192 triliun) kepada Iran untuk menjamin tercapainya kesepakatan damai dengan Amerika Serikat.
Melalui pernyataan resmi di X hari ini (26/5/2026), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, menegaskan bahwa laporan-laporan tersebut sama sekali tidak berdasar. Al-Ansari mengindikasikan bahwa rumor ini sengaja diembuskan oleh pihak-pihak tertentu yang berniat menggagalkan kesepakatan dan merusak upaya diplomasi yang sedang berjalan untuk meredakan eskalasi serta menjaga stabilitas kawasan.
Ia menekankan bahwa peran diplomasi Qatar yang berkoordinasi dengan para mitra regional bersifat transparan dan jelas. "Narasi-narasi semacam ini tidak lebih dari upaya putus asa untuk merusak reputasi Qatar sebagai aktor internasional yang tepercaya dalam membangun perdamaian," ujar Al-Ansari.
Bantahan ini mengemuka setelah delegasi tingkat tinggi Iran melakukan kunjungan resmi ke Doha pada Senin (25/5). Delegasi tersebut dipimpin oleh Ketua Juru Runding Iran Mohammad Baqer Qalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi, sebagai bagian dari jalur diplomasi yang dimediasi oleh Pakistan guna mengakhiri perang komprehensif yang diluncurkan AS-'Israel' terhadap Iran sejak 28 Februari lalu.
Media lokal Iran melaporkan bahwa dalam rombongan tersebut, Teheran juga menyertakan Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnaser Hemmati. Kehadiran pejabat teras keuangan ini mengonfirmasi agenda krusial di balik diplomasi tersebut.
Poin utama perundingan terkait dana Iran berfokus pada status dana di mana kehadiran Gubernur Bank Sentral ditujukan khusus untuk membahas status aset-aset Iran yang saat ini dibekukan di luar negeri, yang mana hal tersebut menjadi salah satu klausul krusial dalam Nota Kesepahaman (MoU) menuju kesepakatan akhir.
Koresponden Al Jazeera di Teheran melaporkan bahwa masalah dana yang dibekukan ini merupakan poin fokus sengketa yang sangat sensitif bagi pihak Washington maupun Teheran, dengan perdebatan yang saat ini bertumpu pada nominal angka, mekanisme pencairan, serta penentuan waktu (timing) penyerahannya.
Di tengah kebuntuan tersebut, Doha memainkan peran mediator Qatar secara aktif dengan bertindak sebagai perantara logistik dan politik utama untuk menjembatani jurang perbedaan pendapat yang tajam antara Amerika Serikat dan Iran terkait masalah pembekuan aset tersebut.
Para pengamat menilai, melihat intensitas pertemuan di Doha dan sensitivitas poin-poin ekonomi yang dibahas, tidak menutup kemungkinan akan segera digelar pertemuan langsung antara delegasi Iran dan Amerika Serikat dalam waktu dekat demi memecahkan kebuntuan kontrak politik tersebut. (zarahamala/arrahmah.id)