MOGADISHU (Arrahmah.id) -- Krisis politik di Somalia berubah menjadi bentrokan bersenjata di ibu kota Mogadishu setelah keputusan yang memungkinkan Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, tetap menjabat lebih lama dan penundaan pemilu memicu kemarahan kelompok oposisi.
Pertempuran antara pasukan pemerintah dan milisi yang berafiliasi dengan oposisi meletus di sejumlah wilayah kota, memaksa warga sipil mengungsi dan meningkatkan kekhawatiran akan instabilitas baru di negara yang masih berjuang melawan ancaman kelompok militan Asy Syabaab.
Menurut laporan Reuters dan Associated Press (4/6/2026), ribuan personel keamanan dikerahkan di distrik Howlwadaag dan Abdiasis,
ketika kelompok oposisi bersiap menggelar demonstrasi menentang keputusan politik yang memungkinkan perpanjangan masa jabatan Presiden Hassan Sheikh Mohamud dan penundaan proses pemilu nasional.
Ketegangan bermula setelah parlemen Somalia pada Maret lalu menyetujui perubahan politik yang membuka jalan bagi penundaan pemilu dan memungkinkan Mohamud tetap menjabat hingga satu tahun lebih lama dari jadwal semula.
Keputusan tersebut ditentang sejumlah tokoh oposisi yang menilai langkah itu bertentangan dengan prinsip demokrasi dan konsensus politik yang selama ini menjadi dasar transisi pemerintahan Somalia.
Mantan Presiden Somalia, Sharif Sheikh Ahmed, termasuk salah satu tokoh yang paling keras mengkritik kebijakan tersebut. Ia menuduh pemerintah menggunakan aparat keamanan untuk menekan lawan-lawan politik dan mengubah konstitusi secara sepihak.
“Pasukan pemerintah mengepung dan menyerang rumah saya. Saya tidak takut terhadap serangan agresif mereka dan saya akan melawan,” kata Sharif Sheikh Ahmed dalam pernyataan video yang dipublikasikan di media sosialnya.
Kritik serupa juga disampaikan mantan Perdana Menteri Somalia, Hassan Ali Khaire. Ia menuduh pemerintah menggunakan kekuatan militer secara berlebihan di kawasan permukiman sipil yang padat penduduk.
“Untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari 24 jam, Hassan Sheikh Mohamud mengarahkan pasukan bersenjata terhadap pertemuan damai kami,” ujar Hassan Ali Khaire.
Pemerintah Somalia membantah tuduhan tersebut. Kepolisian Mogadishu menyatakan bentrokan bukan berasal dari aksi demonstrasi damai, melainkan akibat serangan terkoordinasi yang dilakukan kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan oposisi terhadap posisi-posisi keamanan pemerintah.
Aparat juga mengumumkan penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kekerasan tersebut.
Warga sipil menjadi pihak yang paling terdampak akibat pertempuran yang berlangsung berjam-jam. Sejumlah saksi mata melaporkan rumah-rumah rusak akibat tembakan mortir, kendaraan lapis baja terbakar, dan ratusan keluarga meninggalkan kawasan konflik untuk mencari tempat yang lebih aman.
“Ada mortir yang menghantam rumah tetangga saya dan melukai seorang ibu. Banyak warga terus melarikan diri sambil membawa anak-anak mereka,” kata Ahmed Ismail, seorang warga Mogadishu yang menyaksikan pertempuran tersebut.
Krisis terbaru ini memperdalam ketegangan politik yang telah berkembang selama berbulan-bulan. Sejumlah negara bagian federal, termasuk Puntland dan Jubaland, sebelumnya telah menyampaikan keberatan terhadap perubahan konstitusi dan arah reformasi politik yang didorong pemerintah pusat.
Perselisihan tersebut menambah kompleksitas situasi keamanan Somalia yang juga masih menghadapi pemberontakan berkepanjangan dari kelompok Asy Syabaab..
Komunitas internasional segera menyerukan penghentian kekerasan. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Mogadishu menyebut bentrokan tersebut sebagai tindakan yang membahayakan stabilitas negara, sementara Inggris dan sejumlah mitra internasional mendesak seluruh pemimpin Somalia untuk kembali ke meja dialog dan mencari solusi politik secara damai. (hanoum/arrahmah.id)