WASHINGTON (Arrahmah.id) – Menjelang pertemuan Perdana Menteri "Israel" Benjamin Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington pada Selasa (28/7/2026), sekitar 600 mantan pejabat tinggi "Israel" mengirim surat kepada Trump. Mereka mendesaknya agar mengangkat isu kekerasan yang dilakukan pemukim Yahudi terhadap warga Palestina di Tepi Barat dalam pembicaraan dengan Netanyahu.
Para penandatangan surat tersebut berasal dari kalangan mantan petinggi militer, badan intelijen Mossad, Shin Bet, serta korps diplomatik "Israel". Menurut laporan Al Jazeera, mereka merupakan bagian dari kelompok oposisi yang selama ini aktif memimpin aksi protes besar menentang pemerintahan Netanyahu.
Meski demikian, kekhawatiran mereka bukan didasarkan pada simpati terhadap rakyat Palestina, melainkan pada kekhawatiran bahwa meningkatnya kekerasan pemukim akan semakin merusak posisi dan masa depan "Israel" di mata dunia.
Dalam surat itu, mereka meminta Trump mengambil langkah untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai "teror pemukim Yahudi". Mereka memperingatkan bahwa eskalasi kekerasan di Tepi Barat dapat memicu krisis yang lebih berbahaya dibanding peristiwa 7 Oktober 2023, mengancam stabilitas Otoritas Palestina, sekaligus mengguncang keamanan kawasan.
Surat tersebut juga secara tidak langsung menuding pemerintah Netanyahu membiarkan bahkan mendukung aksi para pemukim. Dukungan itu disebut datang dari sejumlah menteri sayap kanan ekstrem, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, yang selama ini dikenal sebagai pendukung utama perluasan permukiman Yahudi.
Di dalam negeri "Israel", isu kekerasan pemukim semakin memicu perdebatan. Pemimpin Partai Demokrat Yair Golan menuduh Netanyahu dan Menteri Pertahanannya telah mengubah Tepi Barat menjadi "ladang kekerasan yang direncanakan", serta menyalahkan keduanya atas pertumpahan darah yang terus terjadi.
Sebaliknya, kubu kanan menuduh oposisi menyebarkan fitnah terhadap para pemukim. Namun, data lembaga keamanan "Israel" sendiri menunjukkan peningkatan signifikan serangan pemukim dalam beberapa tahun terakhir, sementara aparat penegak hukum dinilai gagal membawa para pelaku ke pengadilan.
Para mantan pejabat itu juga mengingatkan bahwa kekerasan yang terus meningkat dapat membuat "Israel" semakin kehilangan legitimasi internasional dan memperkuat tuduhan bahwa negara tersebut menjalankan sistem apartheid terhadap rakyat Palestina.
Sebelumnya, organisasi HAM Human Rights Watch juga menuduh pemerintah "Israel" menciptakan lingkungan yang memungkinkan impunitas bagi para pelaku kekerasan pemukim, sehingga pelanggaran terhadap warga Palestina di Tepi Barat terus meningkat.
Data Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menunjukkan bahwa sejak awal 2026 sedikitnya 68 warga Palestina gugur di Tepi Barat, termasuk 13 orang yang tewas akibat serangan pemukim. Lembaga itu juga mencatat lonjakan tajam aksi kekerasan sejak pecahnya perang terhadap Iran.
Surat dari ratusan mantan pejabat tersebut diperkirakan akan menambah tekanan terhadap Netanyahu dalam lawatannya ke Washington, di tengah upayanya memperkuat hubungan dengan pemerintahan Trump setelah muncul berbagai laporan mengenai ketegangan antara kedua pemimpin tersebut dalam beberapa waktu terakhir.
(Samirmusa/arrahmah.id)
