JAKARTA (Arrahmah.id) - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan program sekolah gratis mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Untuk mewujudkan rencana besar tersebut, Fikri menilai bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2026 yang sebesar Rp769 triliun sebenarnya sudah mencukupi. Syaratnya, pemerintah dan DPR dapat bersinergi melakukan penataan ulang alokasi dana secara proporsional.
Selama ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasikan anggaran sebesar Rp56 triliun, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendapatkan Rp61 triliun.
Sebagian besar sisa anggaran pendidikan justru mengalir ke kementerian atau lembaga lain, serta dialokasikan melalui Dana Transfer Umum ke daerah.
Sebagai solusi konkret dan terukur di tahap awal, Fikri mendorong pemerintah agar berfokus pada eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan kewajiban penyelenggaraan pendidikan SD dan SMP gratis.
"Untuk mendukung hal tersebut, DPR telah menyetujui peningkatan pagu anggaran Kemendikdasmen menjadi total Rp89,1 triliun guna disahkan di Rapat Paripurna," ujar Fikri.
Setelah memperkuat fondasi pendidikan dasar, Fikri mengungkapkan bahwa penyusunan peta jalan atau roadmap penataan anggaran ditargetkan rampung pada 2028.
Dengan peta jalan tersebut, skema penggratisan biaya pendidikan hingga perguruan tinggi negeri yang diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp700 triliun dapat disimulasikan secara matang tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Melalui penataan anggaran yang melibatkan persetujuan parlemen, ia optimis bahwa peningkatan kualitas pendidikan dan terjaganya daya tahan keuangan negara dapat berjalan beriringan.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada kuantitas lulusan atau keterjangkauan biaya semata, melainkan tetap memprioritaskan kualitas mutu pendidikan serta keberlanjutan fiskal.
"Pemerintah diharapkan agar tidak hanya berfokus pada kuantitas lulusan atau keterjangkauan biaya, melainkan kualitas pendidikan dan keberlanjutan fiskal," tegasnya.
Dukungan konstruktif dari pihak parlemen ini diberikan untuk merespons komitmen Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya disampaikan dalam acara puncak Hari Ulang Tahun ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas agar biaya pendidikan negeri dari tingkat dasar hingga universitas dapat digratiskan demi memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa.
(ameera/arrahmah.id)