AMMAN (Arrahmah.id) - Yordania dan Mesir pada Selasa (17/11/2026) mengecam keras tindakan infiltrasi "Israel" yang terus berlanjut di wilayah pedesaan Qunaitirah dan Daraa, beserta serangan dan pelanggaran berulang terhadap warga sipil. Keduanya menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah, serta pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
Yordania: Penolakan terhadap pelanggaran
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Duta Besar Fouad al-Majali, menyatakan melalui platform X bahwa Kerajaan Yordania menolak dengan tegas dan mengecam keras pelanggaran serta serangan "Israel" di pedesaan Qunaitirah dan Daraa, Suriah selatan. Ia menekankan perlunya menghentikan semua langkah "Israel" yang menyasar keamanan dan stabilitas Suriah, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB serta kewajiban "Israel" berdasarkan Perjanjian Pemisahan Pasukan (Disengagement Agreement) tahun 1974, lansir SANA.
Al-Majali mendesak komunitas internasional untuk menjalankan tanggung jawab hukum dan moralnya guna memaksa "Israel" menghentikan serangan ilegal terhadap Suriah dan mengakhiri pendudukan atas sebagian wilayah Suriah. Ia menegaskan pentingnya bagi "Israel" untuk menghormati hukum internasional, resolusi-resolusi legitimasi internasional, serta kedaulatan negara-negara.
Ia menegaskan kembali posisi teguh Yordania dalam mendukung rekonstruksi Suriah di atas landasan yang menjamin persatuan, kedaulatan, keamanan, stabilitas, dan integritas wilayah Suriah, serta menjaga hak-hak seluruh rakyat Suriah.
Mesir: Penolakan terhadap upaya memaksakan fakta melalui kekerasan
Kementerian Luar Negeri Mesir, dalam pernyataan di situs web resminya, mengecam keras infiltrasi "Israel" yang terus berlanjut serta serangan berulang terhadap warga sipil. Mesir menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah, serta melanggar ketentuan hukum internasional dan hukum humaniter internasional.
Mesir menyatakan penolakan penuh terhadap praktik "Israel" yang bertujuan memaksakan fakta di lapangan melalui kekerasan. Mesir menuntut agar otoritas pendudukan "Israel" menarik diri dari wilayah Suriah yang diduduki dan mematuhi Perjanjian Pemisahan Pasukan tahun 1974.
Kementerian Luar Negeri Mesir juga mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan tanggung jawab mereka guna mengakhiri serangan "Israel" yang terus berlangsung, yang dinilai merusak upaya penciptaan keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut. Pada Selasa sebelumnya, Suriah mengecam keras tindakan infiltrasi berkelanjutan oleh Israel di wilayah pedesaan Quneitra dan Daraa, beserta serangan dan pelanggaran berulang terhadap warga sipil yang menyertainya. Suriah menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional serta ancaman langsung bagi keamanan dan keselamatan penduduk setempat.
Damaskus mendesak masyarakat internasional untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna menghentikan praktik-praktik tersebut dan mencegah terulangnya kembali, seraya menegaskan kembali hak sahnya untuk menjalankan kedaulatan penuh atas seluruh wilayahnya, serta menuntut penarikan total pendudukan "Israel" dari Suriah bagian selatan. (haninmazaya/arrahmah.id)
