ACEH TAMIANG (Arrahmah.id) — Banjir besar yang melumpuhkan Aceh Tamiang pada akhir November lalu ternyata bukan sekadar bencana alam biasa.
Sebuah analisis berbasis kecerdasan buatan (AI) yang diunggah akun X @RidhoRahmadi85 mengungkap fakta mengejutkan. Hutan penyangga di wilayah hulu telah hilang dan berganti menjadi hamparan perkebunan kelapa sawit dalam skala masif.
Berdasarkan analisis citra satelit, ditemukan sekitar 35.188 hektare perkebunan sawit mendominasi kawasan hulu. Luasan ini setara 11 kali lipat Kota Yogyakarta.
Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar perkebunan tersebut diduga telah melampaui batas hukum dengan merambah kawasan konservasi, termasuk sekitar 488 hektare di dalam kawasan Taman Nasional dan 525 hektare di wilayah Hutan Lindung.
Tak hanya itu, ratusan hektare lahan terbuka juga ditemukan dan diduga tengah disiapkan untuk ekspansi kebun baru, tepat di jantung benteng ekologi yang seharusnya melindungi wilayah hilir dari ancaman banjir.
Secara ilmiah, perubahan bentang alam dari hutan alami menjadi perkebunan sawit di wilayah perbukitan merupakan “resep bencana”.
Hutan alam memiliki kanopi berlapis dan akar yang kuat untuk menyerap air hujan. Sebaliknya, perkebunan sawit menciptakan tanah yang padat akibat penggunaan alat berat serta sistem monokultur.
Kondisi ini membuat air hujan tidak meresap, melainkan mengalir deras ke sungai dan memicu banjir besar yang menghantam permukiman warga, sekolah, hingga fasilitas kesehatan di wilayah hilir.
Analisis tersebut juga menyisakan pertanyaan besar mengenai pihak yang mengelola puluhan ribu hektare lahan sawit di zona terlarang tersebut.
Letaknya yang berada di kawasan lindung dan relatif sulit dijangkau membuat lahan tersebut kecil kemungkinan dikelola petani kecil.
Data menunjukkan masih ada sekitar 13.289 hektare lahan sawit yang status kepemilikannya misterius, di tengah dominasi korporasi besar yang menguasai lahan jauh lebih luas dibanding warga lokal.
Banjir Aceh Tamiang pada akhirnya menjadi peringatan keras bagi negara. Kerusakan di hulu yang dibiarkan demi kepentingan ekonomi jangka pendek pada akhirnya dibayar mahal oleh masyarakat melalui bencana yang berulang.
(ameera/arrahmah.id)