YANGON (Arrahmah.com) – Sekelompok biksu nasionalis di Myanmar berencana untuk mendirikan sebuah stasiun radio untuk melindungi dan menyebarkan agama mereka. Beberapa pihak merasa khawatir bahwa mereka akan menggunakannya sebagai platform untuk memicu sentimen anti-Muslim. Demikian kontributor Arrahmah, Mohammad Ayub melansir laporan Radio Free Asia layanan siar Myanmar, Senin (6/7/2015).
Anggota Komite untuk Perlindungan Kebangsaan dan Agama, lebih dikenal sebagai Ma Ba Tha, ingin menggunakan stasiun radio untuk menyebarkan ajaran Buddha di negara mayoritas Buddha, kata kelompok biksu senior Parmaukka.
“Ini [mendirikan stasiun radio] sesuai dengan disiplin atau kode etik kami, karena kami melakukan ini untuk melindungi dan menyebarkan agama kita, untuk tidak terlibat dalam konflik dan kebencian,” katanya kepada RFA layanan siar Myanmar.
Dia menambahkan bahwa Ma Ba Tha sedang dalam proses mencoba untuk mendapatkan lisensi siaran dan mencari tempat untuk mendirikan stasiun radio.
Biksu Buddha dari Thailand telah melemparkan dukungan mereka di belakang proyek ini. Mereka menawarkan untuk mengatur stasiun bagi mereka karena mereka menyukai apa yang telah dilakukan Ma Ba Tha untuk Buddhisme di Myanmar, kata Parmaukka.
Ma Ba Tha telah mendorong hukum kontroversial “perlindungan agama” di Myanmar dan protes terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya, yang pemerintah sebut sebagai “Bengali” karena memandang mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.
Pada bulan Mei, lebih dari 1.000 biksu dan aktivis lainnya menggelar aksi protes di ibukota komersial Yangon, mendesak pemerintah untuk tidak menerima kewarganegaraan Rohingya, beberapa di antaranya berada di antara muatan kapal imigran yang ditemukan terapung di laut dekat Myanmar.
PBB memperkirakan bahwa sekitar 130.000 etnis Rohingya telah melarikan diri dari laut Myanmar sejak bentrokan kekerasan dan mematikan dengan mayoritas Buddha di pertengahan 2012. Lainnya, yang mengungsi akibat kekerasan, tetap ditempatkan di kamp-kamp di negara bagian Rakhine, barat negara itu.
Pada saat itu, Parmaukka telah mengatakan kepada RFA bahwa para biksu mengulangi seruan mereka kepada pemerintah untuk tidak pernah menerima Rohingya dan manusia perahu lainnya.
Tidak ada kebijakan kebencian
Ketika ditanya apakah kelompok itu akan menggunakan stasiun radio sebagai platform untuk berbicara menentang agama-agama lain, Parmaukka berkata atas nama para biksu bahwa tidak pelabuhan kebijakan kebencian, yang akan bertentangan dengan ajaran Buddha.
“Kami tidak memiliki kebijakan apapun yang berisi kebencian,” katanya. “Menurut ajaran Buddha, kita bahkan tidak bisa membunuh semut. Kebijakan kami adalah salah satunya tanpa kekerasan, dan melarang kita dari membunuh siapa pun. Bahkan ketika kita memiliki konflik di masyarakat kita, kebijakan kami adalah untuk mengatasinya dengan cara damai. Itu sebabnya kita tidak boleh menuai konflik karena stasiun radio ini.”
Tapi Ye Htut, menteri informasi dan juru bicara kepresidenan, mengatakan pemerintah tidak akan mengizinkan para biksu untuk membuat sebuah stasiun radio.
“Tidak, tidak boleh. Kita tidak bisa membiarkan mereka melakukannya karena kita belum memiliki hukum penyiaran,” katanya kepada surat kabar Myanmar beberapa pekan lalu, ketika ditanya apakah pemerintah berencana untuk memberikan para biksu lisensi radio.
Saat tujuh stasiun radio FM negara memiliki perjanjian bisnis patungan dengan BUMN Radio Myanmar, yang berada di bawah lingkup Departemen Penerangan. (adibahasan/arrahmah.com)
