JAKARTA (Arrahmah.id) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk mengungkap aktor intelektual yang berada di balik peristiwa tersebut.
Menurut Yusril, penyidikan tidak boleh hanya berhenti pada pihak yang diduga melakukan penyadapan secara langsung. Aparat penegak hukum perlu menelusuri siapa yang merencanakan, memerintahkan, hingga mengendalikan tindakan tersebut.
Bahkan, penyidikan berpeluang berkembang kepada pihak-pihak di luar institusi Polri apabila ditemukan bukti yang mengarah ke sana.
“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ujar Yusril di Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu (18/11/2026).
Yusril menjelaskan, berdasarkan temuan terbaru, dugaan penyadapan tersebut memiliki tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan.
Karena itu, temuan tersebut harus didalami guna mengungkap kemungkinan adanya pihak yang merancang sekaligus mengendalikan operasi penyadapan terhadap Presiden.
Terkait dugaan pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan yang mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Yusril menilai penyidik perlu menelusuri lebih jauh tujuan penggunaan perangkat tersebut serta pihak-pihak yang berada di balik pengoperasiannya.
Ia juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum internal Polri dalam perkara tersebut. Namun, Yusril mengingatkan bahwa dugaan keterlibatan individu tidak serta-merta dapat dikaitkan dengan institusi secara keseluruhan.
Menurutnya, sejak Indonesia merdeka pada 1945, institusi Polri tidak pernah terlibat dalam tindakan makar. Oleh sebab itu, pengungkapan kasus harus dilakukan secara menyeluruh agar dapat diketahui pihak-pihak yang benar-benar bertanggung jawab.
Yusril meminta seluruh fakta diungkap secara objektif sehingga setiap pihak yang terbukti terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah Dorong Penguatan Regulasi Penyadapan
Selain mendorong pengusutan perkara, Yusril mengungkapkan pemerintah terus menjalin komunikasi dengan DPR untuk memperkuat regulasi terkait kewenangan penyadapan.
Menurutnya, pengaturan mengenai penyadapan perlu diperjelas, terutama menyangkut batas kewenangan, prosedur pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh aparat maupun lembaga negara.
Namun, Yusril menegaskan pemerintah tidak dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diberlakukan secara surut untuk menangani peristiwa penyadapan tersebut.
“Prinsip hukum pidana kita tidak membenarkan hal tersebut. Kita juga memiliki preseden ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pemberlakuan surut Perppu dalam kasus Bom Bali,” ujar Yusril.
Ia menegaskan, prinsip hukum pidana tidak membenarkan penerapan aturan secara retroaktif yang dapat merugikan pihak tertentu. Karena itu, penguatan regulasi harus dilakukan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Pengawasan Perangkat Penyadapan Akan Diperketat
Sebagai langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan kewenangan, pemerintah berkomitmen mengevaluasi dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang.
Sejumlah lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum antara lain Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Yusril menilai pengawasan internal maupun eksternal perlu diperkuat untuk memastikan penggunaan perangkat penyadapan dilakukan sesuai prosedur dan tidak menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan.
“Kewenangan penyadapan diberikan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga harus dijalankan sesuai prosedur dan diawasi secara ketat. Jangan sampai kewenangan tersebut justru disalahgunakan,” kata Yusril.
Pemerintah Minta Penanganan Kasus Transparan
Lebih lanjut, pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Yusril menegaskan pemerintah mendukung aparat penegak hukum untuk mengungkap seluruh fakta, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan penyadapan.
Ia berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
Pengusutan secara menyeluruh dinilai penting agar perkara tersebut tidak hanya mengungkap pelaksana di lapangan, tetapi juga memastikan apakah terdapat pihak yang mengorganisasi atau mengendalikan dugaan penyadapan tersebut.
Dengan demikian, penegakan hukum diharapkan dapat berjalan tanpa tebang pilih sekaligus menjadi momentum memperkuat pengawasan terhadap penggunaan teknologi penyadapan oleh lembaga negara.
(ameera/arrahmah.id)
