JAKARTA (Arrahmah.id) – Rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia menuai tanggapan dari sejumlah pihak.
Peneliti media dan politik Buni Yani meminta Jokowi membatalkan rencana safari politik tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Banyak rakyat yang menolak. Jokowi keliling Indonesia cuma bikin gaduh," kata Buni Yani, dikutip pada Sabtu (30/5/2026).
Menurut Buni Yani, Jokowi seharusnya tidak melakukan perjalanan politik ke berbagai daerah mengingat masih adanya polemik terkait keaslian ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dimilikinya.
"Masak terduga ijazah palsu tidak punya malu?" ujarnya.
Pernyataan tersebut kembali menyoroti polemik lama mengenai ijazah Jokowi yang selama beberapa tahun terakhir menjadi bahan perdebatan di ruang publik. Namun demikian, berbagai pihak sebelumnya telah memberikan klarifikasi terkait tuduhan tersebut.
Selain itu, muncul dugaan bahwa rencana safari nasional yang akan dilakukan Jokowi bertujuan memperkuat posisi politik putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjelang Pemilu 2029.
Safari tersebut juga dikaitkan dengan upaya memperkuat basis dukungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini dipimpin oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi telah mengonfirmasi rencananya untuk melakukan perjalanan ke berbagai daerah setelah kondisi kesehatannya membaik. Ia menyebut banyak menerima undangan dari masyarakat dan berencana memenuhi undangan tersebut.
"Ini kan saya banyak undangan-undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat. Saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada, dan itu juga untuk memberikan motivasi dan juga ketemu dengan PSI di daerah," kata Jokowi di kediamannya di Jalan Kutai Utara, Sumber, Solo, Senin (25/5/2026).
Jokowi menegaskan kunjungan tersebut dilakukan untuk memenuhi undangan masyarakat sekaligus bersilaturahmi dengan kader PSI dan para relawan yang selama ini mendukungnya.
Rencana safari politik itu pun diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah dinamika politik nasional menjelang kontestasi politik 2029.
(ameera/arrahmah.id)