Menghadapi suatu kekuatan besar adalah hal yang luar biasa. Namun, jika setelah itu mampu menghadapi kekuatan besar lainnya, tentu jauh lebih besar lagi. Bahkan mungkin hanya satu negara di dunia modern yang mampu melakukannya, yakni Afghanistan.
Semuanya bermula ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada akhir 1979 untuk melindungi pemerintahan komunis saat itu. Apa yang awalnya diperkirakan sebagai operasi singkat dengan cepat berubah menjadi persoalan besar dan perang panjang yang menghabiskan sumber daya. Konflik tersebut akhirnya memaksa Soviet menarik diri pada awal tahun 1989.
Uni Soviet tidak hanya keluar dalam keadaan kalah, namun kemudian menghilang dari panggung politik dunia. Pada akhir tahun 1991, negara itu terpecah menjadi 15 negara merdeka, dengan Rusia sebagai negara terbesar dan penerus utama Uni Soviet.
Runtuhnya Uni Soviet menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Sepuluh tahun kemudian, Washington menginvasi Afghanistan pada Oktober 2001 dengan alasan membalas serangan 11 September yang terjadi pada bulan sebelumnya.
Mungkin banyak orang mengira nasib Amerika Serikat akan berbeda. Pemerintahan Taliban memang segera runtuh dan pemerintahan baru yang didukung Amerika terbentuk. Namun, itu bukanlah akhir, melainkan awal dari perlawanan selama 20 tahun yang menjadikan konflik Afghanistan sebagai perang terpanjang yang pernah dilancarkan Amerika Serikat.
Seperti Uni Soviet yang akhirnya menarik diri, Amerika Serikat juga mengalami nasib serupa. Pemerintahan yang didukung Washington runtuh, kemudian pasukan Amerika terakhir meninggalkan Afghanistan pada akhir Agustus 2021 dan kembali menyerahkan kekuasaan kepada Taliban.
Namun, berakhirnya pendudukan bukan berarti dampaknya dapat diabaikan. Angka-angka menunjukkan ratusan ribu warga Afghanistan tewas. Jutaan lainnya terpaksa mengungsi di negeri maupun meninggalkan negara tersebut. Infrastruktur dan perekonomian pun mengalami kehancuran.
Hari Pembebasan
Sejak awal pekan ini, peringatan kepergian pasukan pendudukan Amerika kembali menjadi perhatian kantor-kantor berita dan media internasional. Namun, terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara cara masyarakat Afghanistan di dalam negeri memandang peristiwa tersebut dan bagaimana dunia internasional, khususnya Barat, melihatnya.
“Lima tahun lalu, dengan kemenangan dari Allah Yang Mahamulia, serta jihad dan pengorbanan rakyat Afghanistan yang heroik, Afghanistan terbebas dari pendudukan Amerika dan ibu kota serta seluruh provinsi dibebaskan oleh pasukan Imarah Islam,” demikian bunyi pernyataan yang dikeluarkan “Imarah Islam Afghanistan” pada Sabtu, 15 Agustus, dalam rangka memperingati “peringatan kelima Hari Pembebasan”.
Pada bagian akhir pernyataan tersebut disebutkan:
“Afghanistan ingin hidup bersama seluruh negara di dunia dalam suasana damai dan tenteram. Afghanistan tidak akan mengizinkan pihak mana pun menggunakan wilayahnya untuk melawan pihak lain. Afghanistan juga menyerukan negara-negara lain agar tidak terlibat dalam konspirasi apa pun terhadap Afghanistan serta menghormati wilayah, kedaulatan, dan kepentingannya.”
Juru bicara pemerintah Taliban, Zabihullah Mujahid, juga menulis di platform X bahwa “hari kemenangan ini akan selalu terukir dengan tinta emas dalam sejarah Afghanistan”.
Pernyataan tersebut diikuti berbagai perayaan di Kabul dan sejumlah kota utama. Para pemuda memenuhi jalan-jalan dengan mobil dan sepeda motor sambil membawa bendera Imarah. Jalan-jalan juga dihiasi spanduk yang menyatakan bahwa “15 Agustus adalah hari ketika bangsa Afghanistan mengangkat panji keimanan, Timur, dan kemerdekaan”.
Menurut Reuters, kendaraan lapis baja milik Taliban turut ambil bagian dalam parade di depan bekas Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kabul. Kendaraan-kendaraan tersebut membawa bendera dan spanduk, merayakan apa yang disebut pemerintah sebagai “Hari Kemenangan” atas dominasi Barat.
Gambaran dari Kacamata Barat
Namun, jika meninggalkan Afghanistan dan melihat pemberitaan kantor-kantor berita serta media Barat, akan terlihat gambaran yang berbeda. Terutama dalam momentum seperti ini, pemberitaan lebih banyak menyoroti tindakan represif Taliban atau kebebasan yang dianggap tidak dimiliki masyarakat Afghanistan.
Bahkan ketika pendudukan berakhir, Deutsche Presse-Agentur (DPA) hanya menyoroti mereka yang bekerja sama dengan pendudukan dan sebagian di antaranya berusaha bergelantungan pada pesawat di Bandara Kabul dengan harapan dapat meninggalkan Afghanistan bersama pasukan Amerika. Peristiwa tersebut digambarkan sebagai pemandangan keputusasaan, ketakutan, dan perasaan dikhianati.
Mungkin kondisi di dalam Afghanistan memang belum ideal—atau lebih tepatnya, jelas belum ideal. Namun, melihat pemberitaan media Barat dalam peringatan kali ini membuat kita terkejut karena pemberitaannya cenderung sangat negatif. Afghanistan dan pemerintahnya lebih sering digambarkan sebagai negara yang meniadakan kebebasan, membatasi perempuan, melarang musik, serta menghadapi krisis ekonomi dan hak asasi manusia yang menurut berbagai organisasi internasional terus memburuk.
Memang tidak dapat dikatakan bahwa seluruh tuduhan Barat adalah palsu atau tidak benar. Pembatasan terhadap perempuan merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal. Namun, sejumlah kolega saya yang pernah tinggal di negara tersebut menunjukkan bahwa sebagian persoalan itu pada dasarnya berkaitan dengan tradisi kesukuan yang telah mengakar di kalangan etnis Pashtun yang merupakan mayoritas penduduk Afghanistan.
Ada pula larangan bagi perempuan untuk menempuh pendidikan menengah dan perguruan tinggi. UNESCO menyebut kebijakan tersebut berdampak terhadap sekitar 2,5 juta anak perempuan. Selain itu, perempuan juga kehilangan akses terhadap sejumlah pekerjaan, menghadapi pembatasan bepergian tanpa wali, serta dilarang mengakses pusat kebugaran dan taman-taman umum.
Berbagai laporan, intensitas pemberitaan, dan kesaksian para saksi memang dapat mengonfirmasi sisi negatif tersebut. Namun, hal itu tidak serta-merta menghalangi seseorang untuk menganggap pemberitaan tersebut bias ketika membandingkan sikap negara-negara Barat terhadap pelanggaran yang dialami kelompok oposisi, perempuan, dan pihak lainnya di negara-negara lain yang pemerintahnya tidak mendapat kecaman serupa dari Barat.
Adakah Pencapaian?
Kita akan terlebih dahulu melihat jawaban dari pihak Taliban sendiri. Gerakan tersebut mengatakan bahwa mereka berhasil memperkuat keamanan, meningkatkan infrastruktur, dan mengurangi perdagangan narkoba. Taliban juga mengakui bahwa mereka masih menghadapi kritik yang menghambat pengakuan internasional terhadap pemerintahannya.
Koresponden Al Jazeera, Nasser Shadeed, menegaskan bahwa pemerintah Afghanistan berupaya memperkuat legitimasinya di dalam negeri melalui pembangunan infrastruktur. Ia mencontohkan perluasan jalan, pembangunan jembatan dan proyek perkeretaapian, serta perluasan jaringan irigasi dan pembangunan ratusan bendungan untuk melindungi para petani.
Koresponden tersebut mengutip Shahabuddin Dilawar, anggota delegasi perundingan Doha yang mempertemukan Washington dan Taliban. Menurutnya, Taliban telah mematuhi kesepakatan Doha yang ditandatangani dengan Amerika Serikat, meskipun terjadi sekitar 3.500 pelanggaran dari pihak Amerika.
Analis politik Obaidullah Bahir bahkan memberikan penilaian lebih jauh. Ia menyebut perkembangan ekonomi dan keamanan yang dicapai Taliban saat ini sebagai sesuatu yang “mirip mukjizat”, mengingat gerakan tersebut mengambil alih pemerintahan dalam kondisi keamanan yang sangat buruk.
Kesaksian dari Barat
Menariknya, media Barat yang secara umum mengkritik Taliban juga tidak menyangkal adanya sejumlah perbaikan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal keamanan.
Majalah Inggris The Economist mengatakan korespondennya melakukan perjalanan darat sejauh sekitar 1.000 kilometer di Afghanistan. Ia menemukan bahwa Taliban memiliki kendali penuh atas negara tersebut dan situasinya secara umum tampak cukup tenang, kecuali bentrokan sporadis di perbatasan dengan Pakistan.
Majalah tersebut juga menyebut Taliban telah menciptakan perdamaian yang relatif stabil dan mengelola negara modern dengan jauh lebih baik dibandingkan pada era 1990-an.
“Ketika itu, para pemimpinnya tidak banyak mengetahui kehidupan di luar desa-desa Pashtun mereka di wilayah selatan. Kini, banyak di antara mereka telah melihat dunia yang lebih luas, terutama negara-negara Teluk, tempat sebagian dari mereka menghabiskan waktu selama perang.”
Surat kabar Amerika The New York Times juga mengakui bahwa Afghanistan mengalami sejumlah stabilitas dalam beberapa tahun terakhir. Dalam laporan mengenai peringatan tersebut, surat kabar itu menyebut bendera Taliban kini berkibar di jalan-jalan Kabul meskipun Afghanistan masih menghadapi berbagai krisis internal dan eksternal.
Agence France-Presse (AFP) melaporkan pertumbuhan ekonomi Afghanistan mencapai 4,8 persen pada 2025. Namun, AFP juga menyoroti penurunan standar hidup, terutama setelah lebih dari enam juta warga Afghanistan kembali dari Iran dan Pakistan sejak 2023.
Reuters juga menyoroti keberhasilan Taliban di bidang lain, termasuk diplomasi. Reuters menyebut sejumlah negara mulai mengevaluasi kembali batas pengaruh mereka di Afghanistan serta kebutuhan untuk berhubungan dengan pemerintah yang berkuasa di Kabul.
Akankah Hubungan Afghanistan dengan Dunia Berubah?
Sebelum membahas kemungkinan perubahan hubungan Afghanistan dengan dunia luar, penting untuk merangkum realitas yang selama lima tahun terakhir menjadi fakta penting: hanya satu negara di dunia yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban, dan ironisnya negara tersebut adalah Rusia, pewaris Uni Soviet.
Namun, tampaknya arus baru mulai mengalir dalam hubungan tersebut. Meskipun Rusia masih menjadi satu-satunya negara yang memberikan pengakuan resmi, realitas menunjukkan bahwa hubungan Afghanistan dengan banyak negara semakin berkembang meski tanpa pengakuan formal.
Menteri Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Muttaqi membahas persoalan tersebut dalam wawancara khusus dengan Al Jazeera. Ia mengatakan bahwa Kabul kini menjalankan hubungan resmi dengan banyak negara secara normal dan menegaskan bahwa Afghanistan tidak terburu-buru mendapatkan pengakuan formal.
Secara lebih rinci, Muttaqi mengatakan Kabul saat ini berhubungan dengan lebih dari 40 misi diplomatik, baik kedutaan maupun konsulat aktif di berbagai negara. Selain itu, terdapat puluhan misi asing dan organisasi internasional yang beroperasi di Kabul meskipun belum ada pengakuan resmi.
Menurut Muttaqi, penerbitan visa, penerimaan paspor, pertukaran delegasi, serta kontrak ekonomi telah berlangsung dengan banyak negara. Ia menambahkan bahwa Afghanistan terus membangun hubungan diplomatiknya secara bertahap.
Terlibat Tanpa Mengakui
“Terlibat tanpa mengakui” merupakan istilah yang digunakan koresponden Al Jazeera Net, Hamidullah Muhammad Shah, untuk menggambarkan meluasnya hubungan Afghanistan dengan dunia tanpa adanya pengakuan resmi.
China: Pertambangan dan Sumber Daya Alam
China merupakan salah satu mitra utama Taliban meskipun belum mengakui pemerintah Afghanistan secara resmi. Beijing tetap mengoperasikan kedutaannya di Kabul dan berhubungan dengan pemerintah Afghanistan dalam berbagai bidang, termasuk keamanan, perdagangan, dan investasi.
Kerja sama tersebut terutama didorong oleh keinginan China untuk mencegah wilayah Afghanistan menjadi sumber ancaman bagi Xinjiang.
Dalam bidang ekonomi, pertambangan menjadi salah satu sektor utama kerja sama. Perusahaan-perusahaan China juga telah memasuki sektor minyak di Afghanistan bagian utara. Kabul pada saat yang sama berupaya menarik lebih banyak investasi China di sektor pertambangan, energi, dan infrastruktur.
Pakistan: Dari Sekutu Historis Menjadi Lawan di Perbatasan
Pakistan merupakan kasus paling kompleks dalam hubungan Taliban dengan negara-negara tetangga. Selama bertahun-tahun, Pakistan menjadi negara yang paling dekat dengan Taliban. Namun, setelah Taliban kembali berkuasa, hubungan kedua pihak justru memasuki fase perselisihan yang semakin meningkat, terutama terkait perbatasan dan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).
Perselisihan tersebut berpusat pada Garis Durand, yang ditolak Afghanistan sebagai batas internasional final. Pakistan juga menuduh Taliban Afghanistan membiarkan militan TTP beroperasi dari wilayah Afghanistan. Kabul membantah tuduhan tersebut.
Uzbekistan: Afghanistan sebagai Jembatan Menuju Samudra Hindia
Uzbekistan semakin menempati posisi penting di antara negara-negara yang aktif membangun hubungan ekonomi dengan pemerintahan Taliban.
Pada 2026, kedua negara menandatangani puluhan kesepakatan perdagangan dan investasi dengan nilai yang diumumkan mencapai sekitar 520 juta dolar AS.
Namun, proyek yang paling strategis adalah jalur kereta api yang menghubungkan Uzbekistan dengan Afghanistan dan kemudian Pakistan. Jalur tersebut berpotensi memberikan negara-negara Asia Tengah akses menuju pelabuhan-pelabuhan di Laut Arab.
Turkmenistan: Energi Lebih Dahulu daripada Politik
Turkmenistan berhubungan dengan pemerintah Afghanistan melalui pendekatan yang relatif berbeda. Fokus utamanya adalah kepentingan ekonomi, keamanan perbatasan, serta proyek-proyek energi.
India: Pengaruh Melalui Perdagangan
India secara bertahap membangun kembali hubungan dengan Kabul setelah sebelumnya menjadi salah satu pendukung utama pemerintahan Afghanistan terdahulu.
Kepentingan India terutama berada di bidang perdagangan dan pembangunan. New Delhi menyadari bahwa sepenuhnya meninggalkan Afghanistan kepada China, Pakistan, dan Iran dapat merugikan kepentingan strategisnya. Karena itu, India berusaha mempertahankan kehadirannya tanpa memberikan pengakuan resmi kepada Taliban.
Taliban dan Dunia Arab
Setelah penarikan Amerika, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab tetap mempertahankan perwakilan diplomatik mereka di Kabul. Langkah tersebut mencerminkan keberlanjutan hubungan dengan pemerintah yang berkuasa, meskipun belum sampai pada tingkat pengakuan resmi.
Sementara itu, hubungan Oman, Kuwait, dan Mesir dengan Kabul terutama berfokus pada bidang kemanusiaan dan bantuan, tanpa keterlibatan politik maupun ekonomi yang luas.
Malaysia: Pendekatan Politik Bersyarat
Hubungan Malaysia dengan pemerintahan Taliban mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir, terutama di tingkat politik.
Kuala Lumpur menunjukkan kesiapan untuk memperluas hubungan dengan Kabul. Para pejabat Malaysia juga membahas persoalan pengakuan terhadap Taliban dalam kerangka yang lebih luas terkait sikap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Indonesia: Diplomasi Islam
Indonesia, negara Muslim dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, mempertahankan saluran komunikasi dengan Taliban. Jakarta berfokus pada dialog politik dan bantuan kemanusiaan.
Turki: Perdagangan dan Soft Power
Turki terus berhubungan dengan pemerintahan Taliban dalam bidang perdagangan, investasi, dan transportasi, sembari mempertahankan sikap politik tanpa memberikan pengakuan resmi.
Perusahaan-perusahaan Turki terlibat dalam sektor konstruksi, jasa, dan energi. Ankara juga berupaya meningkatkan perdagangan dengan Afghanistan serta menghubungkan negara tersebut dengan jaringan ekonomi Turki yang membentang hingga Asia Tengah.
Halaman Perang Telah Ditutup
Kita kembali pada hubungan kompleks antara Afghanistan dan Barat untuk melihat perubahan yang tampak jelas meskipun berlangsung perlahan dan mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir.
Pihak Afghanistan telah menyampaikan pesan yang cukup jelas mengenai hal tersebut melalui wawancara Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi dengan The New York Times. Ia mengatakan bahwa “halaman perang telah ditutup” dan menegaskan keinginan Afghanistan memasuki babak baru berupa kerja sama positif serta hubungan yang dibangun berdasarkan rasa saling menghormati.
Muttaqi menambahkan bahwa Amerika Serikat dapat “membuka kembali kedutaannya, mempertahankan kehadiran diplomatik, dan berinvestasi” dalam kekayaan mineral Afghanistan yang sangat besar, serta proyek bendungan dan jalan. The New York Times mencatat bahwa Washington dan sekutunya sebelumnya telah menghabiskan miliaran dolar untuk proyek-proyek tersebut.
Menteri tersebut juga mengatakan Afghanistan sedang melakukan negosiasi mengenai kesepakatan migrasi dengan sejumlah negara Eropa. Ia menyebut telah terjadi kemajuan dalam hal tersebut, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Media Barat turut mengonfirmasi adanya kontak tersebut. Sejumlah laporan menyebut pemerintah Afghanistan telah mengadakan pertemuan dengan perwakilan Jerman dan Prancis. Selain itu, delegasi diplomatik Afghanistan bertemu dengan diplomat dari 15 negara Uni Eropa di Brussel pada Juni lalu untuk membahas persoalan migrasi dan suaka.
The New York Times menilai Taliban menganggap pemulihan hubungan tertentu dengan Washington sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan diplomatik mereka, terutama di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang memberikan perhatian besar terhadap kesepakatan serta kepentingan perdagangan dan ekonomi.
Surat kabar tersebut menambahkan bahwa Taliban berusaha menampilkan diri kepada Amerika Serikat sebagai pemerintahan yang mampu menjamin keamanan dan stabilitas serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi asing. Namun, menurut surat kabar tersebut, keinginan itu masih menghadapi sejumlah hambatan besar di Washington.
Hambatan dan Kesulitan
Pemerintahan Amerika Serikat saat ini belum tampak siap menormalisasi hubungan dengan Taliban. Menurut The New York Times, Washington dalam beberapa waktu terakhir justru mengambil sejumlah langkah yang semakin memperlebar jarak antara kedua pihak.
Taliban juga menolak tuntutan Trump agar Amerika Serikat mendapatkan kembali kendali atas Pangkalan Udara Bagram, yang selama 20 tahun pernah diduduki pasukan Amerika.
Trump juga menuntut agar senjata-senjata yang ditinggalkan pasukan Amerika di Afghanistan setelah penarikan dikembalikan, serta meminta pembebasan seorang warga negara Amerika yang menurut Taliban tidak mereka tahan.
Muttaqi memanfaatkan wawancaranya dengan surat kabar Amerika tersebut untuk menegaskan bahwa sejarah telah membuktikan warga Afghanistan tidak dapat menerima keberadaan militer asing di wilayah mereka ataupun mentoleransinya.
Ia berusaha mendorong hubungan yang berlandaskan investasi dan perdagangan, bukan pangkalan militer.
Namun, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat membantah kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik dengan Taliban. Washington menuduh Taliban gagal menciptakan stabilitas di Afghanistan dan memenuhi komitmennya dalam memerangi terorisme.
Departemen tersebut menambahkan bahwa Amerika Serikat hanya berkomunikasi dengan Taliban “ketika hal tersebut menjadi kepentingan rakyat Amerika”.
Apakah Ada Perubahan dalam Sikap Barat?
Arah umum yang terlihat dalam sejumlah media besar Barat tampaknya justru berbeda dari sikap pemerintah Amerika. Sejumlah media tersebut menyatakan bahwa Washington perlu mengubah cara pandang dan kebijakannya terhadap Afghanistan serta pemerintahannya.
The Economist mengatakan Amerika Serikat pada dasarnya telah melupakan Afghanistan. Menurut majalah tersebut, hal itu merupakan kesalahan karena Afghanistan kembali dapat memicu gejolak geopolitik apabila diabaikan.
Selain itu, terus mengisolasi Afghanistan dapat membuat negara tersebut semakin mudah masuk ke dalam pengaruh China atau Rusia.
Majalah tersebut mengatakan negara-negara Barat membutuhkan pendekatan baru yang berangkat dari sejumlah fakta sulit:
- Mengisolasi Taliban tidak membuahkan hasil.
- Menargetkan para pejabat Taliban dengan sanksi dan membekukan cadangan keuangan Afghanistan di luar negeri juga tidak berhasil.
- Taliban tidak akan menghilang dan tidak akan berubah. Jika Barat tidak bekerja sama dengan mereka, pihak lain akan melakukannya.
- Kelompok garis keras di dalam Taliban tidak akan mengubah ideologinya hanya karena Barat mengirim duta besar atau mengembalikan dana yang dibekukan.
The Economist menilai tanda-tanda pendekatan baru Barat sebenarnya mulai muncul. Majalah tersebut menunjuk pada perundingan antara pihak Eropa dan Afghanistan mengenai migran serta pencari suaka. Selain itu, Washington disebut telah melakukan pertukaran informasi intelijen secara rahasia dengan Taliban dalam rangka perang melawan kelompok-kelompok Islam ekstremis.
Sementara itu, The New York Times menyoroti semakin banyaknya seruan dari para analis dan mantan diplomat Amerika agar dialog Amerika-Afghanistan diperbarui.
Surat kabar tersebut mengutip mantan diplomat Amerika Robin Raphel yang mengatakan Trump memiliki peluang untuk mencapai sesuatu yang gagal dilakukan Presiden sebelumnya, Joe Biden, dalam persoalan ini.
Menurutnya, “mengatasi kebuntuan saat ini dapat membuka peluang baru untuk mengakses sumber daya mineral, memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga Afghanistan di Asia Tengah, serta menghadapi China dan Rusia yang memiliki hubungan perdagangan dan diplomatik dengan Afghanistan.”
Surat kabar tersebut juga mengutip Michael Kugelman, pakar Asia Selatan, yang menilai isu mineral merupakan pilihan terbaik untuk ditawarkan kepada pemerintahan Trump.
Afghanistan memiliki cadangan besar yang belum dimanfaatkan berupa litium, tembaga, menghasilkan besi, serta berbagai unsur tanah jarang.
________
Artikel opini politik ini diterjemahkan dari Al Jazeera Arab dengan judul Arab من العزلة إلى أبواب العواصم.. هل تفرض طالبان نفسها على العالم؟ dan judul Indonesia “Dari Isolasi Menuju Pintu Ibu Kota Dunia, Mungkinkah Taliban Memaksa Dunia Mengakuinya?”.
(Samurmusa/arrahmah.i)
