JAKARTA (Arrahmah.id) — Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin, menilai pembentukan Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru berpotensi melemahkan perjuangan Palestina serta memperkuat dominasi "Israel" di kawasan.
Menurut Din, komposisi dewan tersebut menimbulkan pertanyaan besar karena melibatkan Israel tetapi tidak memasukkan unsur Palestina, padahal lembaga itu disebut bertujuan membantu rekonstruksi Gaza.
Ia menilai kondisi tersebut bertentangan dengan logika dasar diplomasi internasional.
“Bagaimana mungkin sebuah lembaga yang diklaim untuk membantu rekonstruksi Palestina justru tidak melibatkan Palestina sebagai pihak yang akan dibantu,” ujar Din dalam pernyataannya.
Ia menilai Board of Peace hanya menjadi kamuflase yang pada praktiknya berubah menjadi “Board of War” atau dewan yang justru memperkuat konflik.
Din juga menyoroti bahwa di tengah keberadaan lembaga tersebut, "Israel" dinilai semakin intens melancarkan serangan terhadap wilayah Palestina, termasuk terhadap kawasan suci seperti Masjid Al-Aqsa pada bulan suci Ramadan.
Ia menyebut serangan itu terjadi bersamaan dengan dukungan Amerika Serikat terhadap operasi militer yang menargetkan Iran.
Menurutnya, serangan terhadap Iran juga berpotensi memicu ketegangan baru di dunia Islam dengan memancing konflik antara Iran dan negara-negara Arab.
Ia menyebut adanya dugaan upaya provokasi, termasuk melalui aktivitas agen intelijen yang bertujuan memperkeruh situasi di kawasan Timur Tengah.
Din menilai skenario tersebut berpotensi memporak-porandakan solidaritas dunia Islam.
Ia juga mengingatkan bahwa pelibatan sejumlah negara Islam, termasuk Indonesia dan Turkiye, dapat menjadi bagian dari strategi politik yang lebih luas dari Israel dan Amerika Serikat.
Dalam konteks Indonesia, Din mengkritik langkah pemerintah yang dinilai terlibat dalam inisiatif tersebut.
Ia menyebut upaya Indonesia untuk menjadi mediator konflik dinilai sulit terwujud karena keterbatasan pengaruh politik global.
Din bahkan menyebut kebijakan tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi landasan diplomasi Indonesia.
Ia menilai Presiden Prabowo Subianto perlu meninjau kembali keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace.
“Tidak ada pilihan lain bagi Presiden Prabowo Subianto kecuali segera keluar dari Board of Peace dan kembali pada khittah kenegaraan Indonesia yang sejati,” kata Din.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan masukan dari para pakar dan kalangan kritis terkait kebijakan luar negeri, terutama dalam situasi geopolitik global yang semakin kompleks.
Di akhir pernyataannya, Din mengajak Presiden Prabowo untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan semangat yang pernah disampaikan saat kampanye pemilihan presiden.
“Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi,” ujarnya, seraya mengingatkan bahwa masih ada waktu bagi Indonesia untuk mengambil keputusan sebelum situasi semakin terlambat diperbaiki.
(ameera/arrahmah.id)