GAZA (Arrahmah.id) - Tekanan diplomatik terhadap 'Israel' meningkat setelah koalisi luas negara-negara mengutuk tindakan angkatan lautnya yang mencegat dan menahan kapal Armada Sumud Flotilla di perairan internasional. Pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh menteri luar negeri dari 11 negara berisi kecaman dengan nada paling keras atas serangan yang menargetkan aktivis kemanusiaan yang sedang dalam perjalanan memberikan bantuan ke Jalur Gaza tersebut.
Pernyataan bersama ini dirilis melalui platform X oleh menteri luar negeri dari: Yordania, Spanyol, Pakistan, Brasil, Bangladesh, Turki, Afrika Selatan, Kolombia, Libya, Maladewa, dan Malaysia.
Para menteri menganggap bahwa penargetan kapal dan penahanan aktivis di perairan internasional merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional.
Pernyataan tersebut menekankan perlunya pembebasan segera seluruh aktivis yang ditahan dan jaminan keselamatan mereka, serta menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawab hukum dan moral dalam melindungi warga sipil dan menuntut pertanggungjawaban 'Israel' atas pelanggaran-pelanggaran ini.
Detail Operasi Militer 'Israel'
Menurut radio Militer 'Israel' pada Kamis subuh (30/4/2026), operasi dilakukan di perairan internasional dekat Pulau Kreta, Yunani, pada jarak lebih dari 1.000 kilometer dari pesisir 'Israel'.
Militer 'Israel' mengumumkan telah menguasai 21 kapal dari armada tersebut, mengeklaim tidak ada korban luka yang jatuh, dan mengancam akan melanjutkan operasi terhadap kapal-kapal yang tersisa jika mereka tidak mematuhi perintah untuk kembali.
Sebaliknya, penyelenggara armada menolak tindakan 'Israel' dan menganggapnya sebagai pembajakan laut. Mereka menegaskan bahwa mereka akan terus melanjutkan upaya untuk memutus blokade yang diberlakukan di Gaza.
Mereka menyerukan kepada pemerintah negara-negara di dunia untuk mengambil langkah nyata guna melindungi para peserta dan menuntut pertanggungjawaban 'Israel' atas pelanggaran hukum di laut lepas.
Langkah diplomatik ini muncul di saat isolasi internasional terhadap 'Israel' semakin meningkat, seiring dengan bertambahnya tuntutan masyarakat dan pemerintah dunia akan perlunya pembukaan koridor kemanusiaan yang aman bagi Gaza, serta penghentian praktik militer yang menargetkan inisiatif sipil yang damai. (zarahamala/arrahmah.id)
