GAZA (Arrahmah.id) - Ketegangan di Laut Mediterania kian memuncak setelah militer 'Israel' mencegat konvoi kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla. Pihak penyelenggara armada dengan tegas mengutuk tindakan tersebut sebagai pembajakan laut dan terorisme negara karena dilakukan di perairan internasional, jauh dari zona konflik.
Penyelenggara armada mengungkapkan rincian mengejutkan mengenai agresivitas militer 'Israel' dalam operasi pencegatan tersebut. Intervensi dilakukan oleh militer 'Israel' pada jarak lebih dari 500 mil laut dari pesisir Gaza, sebuah wilayah yang secara hukum internasional berada di luar yurisdiksi 'Israel'.
Para aktivis melaporkan bahwa militer 'Israel' menggunakan taktik melumpuhkan mesin kapal, melakukan sabotase komunikasi, dan menahan para aktivis di tengah kondisi cuaca buruk yang mengancam keselamatan jiwa.
Sebanyak 175 aktivis dilaporkan telah dibawa ke wilayah pendudukan, sementara nasib mereka hingga kini belum diketahui secara pasti.
Gurr Tsabar, juru bicara armada, menyatakan bahwa tindakan 'Israel' mencerminkan ketakutan besar mereka terhadap solidaritas sipil global. Meski 22 kapal telah disita, Tsabar menegaskan bahwa 31 kapal lainnya masih terus berlayar dan didukung oleh lebih dari 200 aksi solidaritas di daratan seluruh dunia.
Pihak penyelenggara mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk segera mengecam tindakan 'Israel' dan menuntut jaminan keamanan bagi para aktivis kemanusiaan.
Yousef Adjsa, Kepala Komite Internasional untuk Memecah Blokade Gaza, dalam pernyataannya menyebut operasi ini sebagai eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menegaskan bahwa tujuan 'Israel' bukan sekadar keamanan, melainkan upaya paksa untuk mematahkan semangat solidaritas global agar tragedi di Gaza tidak terungkap ke dunia luar.
Senada dengan hal tersebut, Marika Stamm, koordinator delegasi Belanda di armada tersebut, mengungkapkan bahwa komunikasi dengan banyak rekan mereka terputus tepat saat militer 'Israel' memulai intervensi. Saat ini, para peserta yang tersisa sedang melakukan koordinasi intensif untuk mengatur ulang strategi dan langkah berikutnya.
Pemerintah negara-negara asal para aktivis sejauh ini belum memberikan respons resmi yang tegas, meskipun tekanan publik terus meningkat agar ada intervensi diplomatik untuk memastikan pembebasan para aktivis yang ditahan dan keselamatan mereka yang masih berada di perairan internasional. (zarahamala/arrahmah.id)