TEHERAN (Arrahmah.id) - Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali menjadi sorotan setelah Presiden Donald Trump mengumumkan rencana pertemuan tingkat tinggi yang akan digelar di Doha, Qatar, pada Selasa (30/6/2026). Meskipun Trump mengklaim Iran yang meminta pertemuan tersebut, pihak Teheran secara tegas membantah adanya rencana negosiasi langsung dengan delegasi Amerika.
Presiden Trump melalui platform Truth Social menulis, "Iran telah meminta pertemuan. Itu akan berlangsung besok di Doha!" Pernyataan ini didukung oleh konfirmasi dari juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, yang menyebutkan bahwa utusan AS Steve Witkoff dan penasihat senior Jared Kushner akan terbang ke Doha untuk pertemuan tingkat tinggi.
Namun, narasi berbeda disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei. Ia mengakui bahwa delegasi ahli Iran akan berada di Doha pekan ini, tetapi ia membantah keras adanya perundingan dengan pihak AS. "Kami belum memasuki tahap negosiasi perjanjian final. Dalam beberapa hari mendatang, kami tidak akan mengadakan pertemuan negosiasi apa pun dengan pihak AS di tingkat mana pun," tegasnya.
Titik Sengketa: Kendali Selat Hormuz
Pertemuan ini berlatar belakang eskalasi militer di Selat Hormuz, jalur krusial yang mengalirkan seperlima minyak dan gas dunia. Ketegangan memuncak pada Ahad (28/6) pagi ketika Komando Pusat AS (CENTCOM) menyerang 10 target militer Iran sebagai balasan atas apa yang mereka sebut sebagai agresi Iran terhadap pelayaran komersial. Iran membalas dengan serangan terhadap pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain.
Iran bersikeras kapal yang melintas harus melalui koridor dekat pantainya, sementara kapal-kapal mulai menghindari jalur tersebut dan memilih jalur selatan melalui perairan Oman.
Terdapat perselisihan mengenai siapa yang berwenang melakukan pembersihan ranjau laut. Iran menolak keterlibatan Prancis (yang didukung Oman) dan bersikeras bahwa hanya Iran yang boleh melakukan operasi tersebut.
Data dari firma pelacakan maritim Kpler mencatat penurunan trafik kapal secara signifikan, dengan banyak kapal memilih untuk tidak menyiarkan posisi mereka secara publik guna menghindari risiko.
Pemerintah Iran, melalui penasihat Pemimpin Tertinggi Mohammad Mokhber, menegaskan bahwa selama Iran mengelola selat tersebut, "mimpi hegemoni Washington di kawasan tidak akan terwujud." Pakar dari Royal United Services Institute (RUSI), H.A. Hellyer, menilai bahwa bagi Iran, strategi "negosiasi yang panjang disertai tekanan terkontrol di selat" adalah langkah yang menguntungkan mereka. (zarahamala/arrahmah.id)