NEW YORK (Arrahmah.id) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Kamis (12/11/2026) Resolusi tersebut menuntut Houtsi menghentikan serangan militer mereka di Yaman. (Foto: PBB)memperpanjang sanksi terhadap Yaman dan menyepakati pembatasan pasokan komponen serta bahan kimia yang dapat digunakan milisi Houtsi untuk memproduksi drone dan rudal.
Resolusi yang disepakati secara bulat itu juga mengecam peningkatan aktivitas militer Houtsi di Yaman, serangan lintas batas terhadap Arab Saudi, serta ancaman terhadap pelayaran komersial. DK PBB menuntut kelompok tersebut menghentikan seluruh serangan itu.
Resolusi memperpanjang pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap sejumlah anggota Houtsi hingga 14 November 2027. Mandat panel ahli pemantau sanksi juga diperpanjang hingga 15 Desember 2027. Sementara itu, embargo senjata terhadap Houtsi sejak April 2015 tetap berlaku tanpa batas waktu.
Perwakilan Tetap Inggris untuk PBB, Sarah MacIntosh, mengatakan resolusi tersebut menunjukkan tekad DK PBB untuk mengambil tindakan terhadap serangan Houtsi yang mengancam keamanan Yaman dan kawasan.
Langkah baru ini juga menyasar komponen dual-use dan bahan kimia prekursor yang digunakan Houtsi untuk memproduksi senjata secara lokal. Barang dual-use merupakan komponen yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sipil maupun militer.
Pemantau PBB menemukan bahwa Houtsi memperoleh persenjataan melalui penyelundupan dan pengalihan komponen yang tersedia secara komersial. DK PBB akan menentukan paling lambat 11 Januari langkah untuk mencegah kelompok tersebut memperoleh sejumlah komponen yang masuk dalam daftar panel ahli.
Panel ahli juga diminta melacak pendapatan Houtsi dari penguasaan sektor-sektor ekonomi penting di Yaman serta merekomendasikan langkah untuk mencegah dana tersebut digunakan membiayai kegiatan militer.
DK PBB turut memperingatkan bahwa penahanan sewenang-wenang terhadap personel PBB, diplomat, dan pekerja kemanusiaan oleh Houtsi dapat menjadi dasar pemberian sanksi tambahan. Ketentuan ini menyusul kematian Mohammad El-Shami, pegawai Kantor PBB untuk Hak Asasi Manusia asal Yaman, yang meninggal dalam tahanan Houtsi setelah ditahan sejak Juni 2024.
Meski disepakati secara konsensus, perundingan resolusi berlangsung alot. Inggris gagal memasukkan kembali penyebutan Houtsi sebagai "kelompok teroris" setelah ditentang Rusia. China dan Rusia juga keberatan terhadap sejumlah ketentuan mengenai pembatasan komponen dual-use dan perluasan mandat panel ahli.
Duta Besar Yaman untuk PBB, Abdullah Al-Saadi, menyambut kecaman terhadap Houtsi, tetapi menilai resolusi tersebut belum cukup tegas menyebut berbagai tindakan kelompok itu. Ia juga menuduh Houtsi menggunakan kelaparan sebagai senjata perang dan mendesak diakhirinya pengepungan terhadap Kota Taiz.
Pengesahan resolusi berlangsung ketika konflik di Yaman kembali meningkat. Houtsi melancarkan serangan pada awal September dan merebut Pelabuhan Mokha di Laut Merah setelah bentrokan dengan pasukan pemerintah. Kelompok itu juga meningkatkan serangan rudal dan drone ke wilayah Arab Saudi, termasuk bandara sipil dan fasilitas minyak di Yanbu.
Perwakilan Inggris menyebut lebih dari 22,3 juta warga Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan, sementara lebih dari 330.000 orang mengungsi akibat pertempuran terbaru.
Al-Saadi menegaskan efektivitas resolusi tersebut akan bergantung pada penerapannya di lapangan, terutama dalam membendung aliran senjata kepada Houtsi. (zarahamala/arrahmah.id)