GAZA (Arrahmah.id) - Board of Peace (Dewan Perdamaian) pada Kamis (12/11/2026) mendesak agar rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald Trump segera dilaksanakan menyusul serangan pasukan pendudukan 'Israel' terhadap kompleks medis Nasser di Jalur Gaza selatan. Serangan tersebut menewaskan enam warga Palestina, termasuk seorang anak dan dokter, serta melukai sekitar 30 orang lainnya.
Dalam pernyataan yang dirilis Kamis (12/11) malam, Dewan Perdamaian menyebut jatuhnya korban jiwa akibat serangan 'Israel' terhadap Rumah Sakit Nasser di Khan Yunis sebagai bukti perlunya pelaksanaan segera rencana perdamaian komprehensif yang diajukan Trump, tanpa penundaan lebih lanjut.
Meski mengakui bahwa 'Israel' melancarkan serangan tersebut, Dewan Perdamaian juga mengecam apa yang disebutnya sebagai tindakan Hamas yang terus memanfaatkan rumah sakit dan fasilitas infrastruktur sipil penting lainnya untuk kepentingan militer.
Namun, dalam pernyataannya, Dewan Perdamaian tidak menyertakan bukti atas tuduhan tersebut. Hamas sendiri membantah tudingan bahwa mereka menggunakan fasilitas medis untuk kepentingan militer.
Militer 'Israel' mengakui telah melancarkan serangan udara ke Rumah Sakit Nasser pada Kamis (12/11) dini hari. Militer mengklaim serangan itu menargetkan Muhammad Abu Ismail, yang mereka sebut sebagai komandan Brigade Khan Yunis Hamas, bersama sejumlah anggota kelompok tersebut yang berada di dalam kompleks medis.
Militer 'Israel' juga menuduh Hamas menggunakan rumah sakit itu sebagai pusat kegiatan militer dan menyimpan senjata di dalamnya, tetapi tidak memberikan bukti untuk mendukung tuduhan tersebut.
Hamas menyebut serangan terhadap Rumah Sakit Nasser sebagai “kejahatan perang yang nyata dan tindakan terorisme”.
Hamas menyatakan menolak isi pernyataan Dewan Perdamaian. Kelompok tersebut menilai dewan itu sepenuhnya mengadopsi narasi 'Israel' yang dianggap menyesatkan.
Hamas mengatakan Dewan Perdamaian justru menutupi fakta mengenai agresi yang terus berlangsung tanpa alasan serta pelanggaran sistematis terhadap warga sipil dan fasilitas sipil, terutama rumah sakit di Jalur Gaza.
Dalam pernyataan yang dirilis Kamis (12/11) malam, Hamas mengatakan bahwa upaya membebankan tanggung jawab kepada korban atas kejahatan yang menimpa mereka, dengan mengulang tuduhan dan kebohongan 'Israel' mengenai penggunaan rumah sakit untuk kepentingan militer, menunjukkan keberpihakan yang bertentangan dengan tanggung jawab Dewan Perdamaian serta prinsip dasar objektivitas dan keadilan.
Hamas menilai Dewan Perdamaian seharusnya mengecam serangan terhadap warga sipil dan fasilitas medis, serta mendesak penyelidikan internasional independen untuk mengungkap fakta dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.
Kelompok itu juga mengecam sikap diam masyarakat internasional terhadap tindakan 'Israel' yang disebutnya brutal, serta upaya untuk membenarkan kebohongan militer 'Israel'. Hamas mendesak lembaga-lembaga internasional menjalankan tanggung jawab mereka dan mengambil langkah untuk menghentikan pelanggaran terhadap rakyat Palestina.
Sementara itu, Komite Perlawanan Rakyat Palestina menyatakan Dewan Perdamaian memikul tanggung jawab politik dan moral atas kondisi bencana yang dialami warga Gaza karena dewan tersebut merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kesepakatan.
Dalam pernyataannya pada Kamis (12/11), Komite Perlawanan Rakyat menyoroti ketidakmampuan Dewan Perdamaian untuk memaksa 'Israel' menghormati perjanjian gencatan senjata, membuka perlintasan, mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, menyediakan kebutuhan tempat tinggal dan rekonstruksi, serta mengakhiri penderitaan para pengungsi.
Komite tersebut menilai pernyataan Dewan Perdamaian mengenai serangan terhadap kompleks medis Nasser justru mengalihkan perhatian dari akar persoalan dan mengaburkan tanggung jawab langsung atas berlanjutnya agresi 'Israel' serta pelanggaran berulang terhadap kesepakatan gencatan senjata.
Komite Perlawanan Rakyat juga mengkritik sikap Dewan Perdamaian yang menyamakan pihak pendudukan 'Israel' dengan rakyat Palestina. Menurut mereka, sikap tersebut merupakan upaya untuk menghindari tanggung jawab yang melekat pada pihak yang mengawasi dan menjamin pelaksanaan kesepakatan.
Mereka menegaskan bahwa serangan terhadap rumah sakit dan berlanjutnya blokade merupakan dampak langsung dari kebijakan pendudukan 'Israel' serta tidak adanya langkah internasional yang efektif untuk melindungi warga sipil dan mengakhiri bencana kemanusiaan di Gaza.
Komite Perlawanan Rakyat mendesak Dewan Perdamaian menjalankan tanggung jawabnya dengan mengambil langkah untuk memaksa 'Israel' melaksanakan seluruh ketentuan gencatan senjata. Mereka juga meminta agar bantuan, bahan bakar, perlengkapan medis, dan kebutuhan kemanusiaan dapat masuk tanpa hambatan, seluruh perlintasan dibuka, serta proses rekonstruksi segera dimulai.
Serangan terhadap Rumah Sakit Nasser merupakan bagian dari rangkaian pelanggaran 'Israel' terhadap kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025.
Sejak Oktober 2023, 'Israel' dengan dukungan Amerika Serikat melancarkan perang genosida di Jalur Gaza. Serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 74.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 175.000 lainnya, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Sekitar 90 persen infrastruktur di wilayah tersebut juga dilaporkan mengalami kerusakan. (zarahamala/arrahmah.id)