BAKU (Arrahmah.id) - Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa nota kesepahaman (MoU) Islamabad merupakan bukti nyata kegagalan kebijakan tekanan Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam pernyataannya sebelum bertolak ke Baku, Azerbaijan, untuk menghadiri Konferensi Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Ghalibaf menyebut perjanjian tersebut sebagai pengakuan atas kekalahan politik Washington.
"MoU Islamabad adalah deklarasi kekalahan bagi Amerika," ujar Ghalibaf. Ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut bukanlah hasil dari paksaan atau tekanan, melainkan buah dari ketahanan dan kekuatan rakyat Iran. Menurutnya, negosiasi dapat membuahkan hasil hanya ketika pihak lawan berhenti memaksakan kehendaknya dan mulai mengakui hak-hak Iran.
Ghalibaf menilai bahwa perang yang dilakukan oleh AS dan 'Israel' terhadap Iran bukan sekadar konfrontasi militer, melainkan upaya strategis untuk mengubah keseimbangan kekuatan di Asia Barat dan memaksa Teheran untuk menyerah secara politik. Namun, ia mengklaim bahwa tujuan tersebut gagal total.
"Perang ini adalah upaya untuk mengubah keseimbangan kekuatan regional dan memaksa ketundukan politik pada Iran. Berkat resistensi angkatan bersenjata dan keberanian rakyat di jalanan, Iran mampu memberikan kerugian besar bagi Amerika dan entitas Israel," tegasnya. Baginya, pengalaman ini menunjukkan bahwa perdamaian abadi tidak dicapai melalui penghinaan atau koersi, melainkan melalui martabat, kekuatan, dan rasa saling menghormati.
Keamanan Regional dan Isu Palestina
Dalam pidatonya di Baku, Ghalibaf juga menggarisbawahi beberapa poin penting mengenai arsitektur keamanan kawasan. Ia bersikeras bahwa keamanan kawasan harus dikelola oleh negara-negara di wilayah tersebut, bukan oleh kekuatan asing yang datang dari jarak ribuan kilometer. Iran mendukung pengaturan keamanan berbasis kerja sama antarnegara di kawasan, terutama di Teluk Persia.
Ghalibaf menekankan bahwa tidak ada kerangka kerja keamanan regional yang akan berhasil tanpa menyelesaikan masalah Palestina. Ia mendefinisikan dukungan terhadap hak-hak Palestina sebagai isu keadilan sekaligus prasyarat stabilitas kawasan.
Kunjungan Ghalibaf ke Baku dipandang sebagai kesempatan untuk mendiskusikan dampak dari peristiwa yang ia sebut sebagai "Perang Ramadan" serta konsekuensinya bagi dunia Islam, sekaligus mempererat hubungan bilateral dengan pihak berwenang Azerbaijan.
Pernyataan Ghalibaf ini mempertegas posisi diplomatik Iran yang mencoba menyeimbangkan narasi keberhasilan negosiasi di panggung internasional dengan tetap mempertahankan posisi keras terhadap kehadiran militer asing di Asia Barat. (zarahamala/arrahmah.id)