SERANG (Arrahmah.com) – Penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka oleh KPK disambut sukacita oleh masyarakat Banten, khususnya para penggiat anti korupsi di provinsi itu. Saat ini Atut dijadikan tersangka dalam kasus suap terhadap ketua MK Akil Mukhtar dan korupsi pengadaan alat kesehatan di provinsi Banten.
Terlepas dari kasus hukum yang menjeratnya, seperti apa sesungguhnya keadaaan masyarakat provinsi Banten khususnya dalam hal kebutuhan pokok mereka. Satu hal saja yang disoroti yakni gizi para balita (anak usia di bawah lima tahun).
BacaJuga
Pemerintah Banten menyebut anggaran untuk penanganan gizi buruk terus ditambah dalam tiga tahun terakhir yakni, tahun 2010 sekitar Rp2,5 miliar, meningkat pada 2011 menjadi Rp5,4 miliar, dan meningkat lagi pada 2011 menjadi sekitar Rp9,7 miliar
Anggaran tersebut, kata Kepala Seksi Gizi Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat (Binkesmas) Dinkes Banten Andi Suhardi untuk penanganan masalah gizi balita terutama balita gizi buruk dan gizi kurang. Paling utama untuk pemberian makanan tambahan bagi balita penderita gizi buruk dan gizi kurang.
Menurut dia, penanganan balita gizi buruk di Banten persentasenya hanya sekitar 0,64 persen pada 2012. Angka ini jauh jika dibandingkan dengan angka balita gizi buruk rata-rata nasional yang mencapai 5 persen.
Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan jumlah balita penderita gizi buruk di Banten masih cukup tinggi yakni sekitar 7.213 balita dan balita gizi kurang mencapai 53.680 balita, dari jumlah total balita di Banten pada 2012 sebanyak 1.124.758 balita.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2012, sebanyak 60.893 balita di Banten mengalami gangguan masalah gizi dan sebanyak 7.213 balita diantaranya mengalami gizi buruk dan 53.680 balita lainnya kekurangan gizi.
Kata Andi daerah yang paling banyak balita gizi buruk dan kekurangan gizi di Banten berada di wilayah Selatan yakni Kabupaten Pandeglang dan Lebak.
Selain di kedua daerah itu ternyata gizi buruk terjadi di Kota Tangerang Selatan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan mencatat terdapat 25 warga setempat yang mengalami penderitaan gizi buruk berusia antara 2- 3 tahun.
Hingga akhir Januari tahun 2013, tercatat penderita gizi buruk di Tangerang Selatan sebanyak 25 orang, bahkan jumlah penderita penyakit serupa pada tahun 2012 mencapai 140 orang, kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Dadang M. Epid.
Realitas provinsi Banten sangat ironi, antara kemegahan para penguasa di pemerintahan yang elitis, dengan kondisi masyarakatnya yang fakir hingga menyebabkan banyaknya jumlah penderita gizi buruk pada balita. (azm/ant/arrahmah.com)
