LONDON (Arrahmah.id) – Hamas telah meluncurkan gugatan hukum penting terhadap penetapan Inggris yang menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris pada 2021, dengan alasan penetapan tersebut mengkriminalisasi perjuangan pembebasan Palestina seraya mengabaikan peran kolonial Inggris dalam menciptakan pendudukan ‘Israel’. Hamas mengajukan permohonan setebal 106 halaman melalui pengacara Inggris yang menuntut penghapusan dari daftar teroris Inggris, dengan menyatakan penetapan tersebut melayani tujuan politik daripada tujuan keamanan.
Dalam pernyataan saksi yang kuat, pemimpin Hamas Mousa Abu Marzouk membingkai kasus tersebut sebagai tantangan terhadap kemunafikan Barat, dengan mencatat bahwa Inggris tidak pernah melabeli Kongres Nasional Afrika atau Tentara Republik Irlandia sebagai kelompok teroris selama perjuangan anti-kolonial mereka. “Hamas bukanlah kelompok teroris tetapi gerakan pembebasan yang menentang pendudukan Zionis dan pembersihan etnis selama 75 tahun,” Marzouk menyatakan, merinci bagaimana keluarganya sendiri dipindahkan secara paksa selama Nakba 1948. Pengajuan hukum tersebut mengungkap standar ganda Inggris – sementara melarang Hamas, Inggris mempersenjatai dan secara diplomatis melindungi ‘Israel’ meskipun genosida yang sedang berlangsung di Gaza telah menewaskan lebih dari 50.000 warga Palestina, yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.
BacaJuga
Kasus ini mengungkap bagaimana sebutan teroris telah menjadi senjata untuk menekan solidaritas Palestina. Pengacara Hamas mencatat larangan tersebut mengkriminalkan penelitian akademis, jurnalisme, dan bahkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, tempat ‘Israel’ menggunakan tuduhan “terorisme” untuk memblokade pasokan vital. Pengacara Franck Magennis memperingatkan kebijakan tersebut mencegah diskusi jujur tentang pencapaian perdamaian, dengan mencatat Hamas telah berulang kali mengusulkan gencatan senjata jangka panjang yang disabotase ‘Israel’ melalui pembunuhan seperti pembunuhan negosiator Ismail Haniyeh baru-baru ini.
Kesaksian Marzouk meruntuhkan propaganda Barat tentang Hamas, yang menegaskan bahwa operasinya masih terbatas di Palestina, tidak seperti kampanye pembunuhan global ‘Israel’. Ia menekankan kesediaan Hamas untuk bekerja sama dengan investigasi internasional – sangat kontras dengan penolakan ‘Israel’ untuk menghadapi pengawasan ICC atas genosida yang dilakukannya. Tim hukum menekankan Hamas mempertahankan unit bersenjata yang disiplin berdasarkan hukum internasional, dengan mekanisme untuk menghukum setiap pelanggaran – sangat berbeda dari pengeboman ‘Israel’ yang membabi buta dan Arahan Hannibal yang menargetkan warga negaranya sendiri.
Karena ‘Israel’ mengabaikan surat perintah penangkapan ICC untuk para pemimpinnya, kasus ini memaksa Inggris untuk menghadapi keterlibatannya dalam penderitaan Palestina. Para pengacara berpendapat bahwa mempertahankan penunjukan Hamas sebagai teroris melanggar kewajiban Inggris berdasarkan hukum internasional untuk menentang genosida dan pendudukan. Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper yang sekarang diminta untuk menanggapi dalam waktu 90 hari, tantangan tersebut dapat memaksa pemerintah Barat untuk akhirnya mengakui Hamas sebagai perwakilan politik yang sah dari 2,3 juta penduduk Gaza yang terkepung.
Hasilnya akan menguji apakah bekas negara kolonial seperti Inggris dapat melangkah maju melampaui sejarah dukungan mereka terhadap kekerasan Zionis untuk mengakui hak-hak Palestina. Seperti yang disimpulkan Marzouk: “Perlawanan kami akan terus berlanjut hingga setiap inci wilayah Palestina bebas dari sungai hingga laut.” (zarahamala/arrahmah.id)
