GAZA (Arrahmah.id) - Hamas memperingatkan bahwa 'Israel' berupaya menciptakan "kekosongan administratif" di Jalur Gaza dengan menghambat implementasi kesepakatan gencatan senjata. Langkah ini diduga dilakukan setelah pembubaran Komite Darurat Pemerintah Gaza, yang seharusnya memuluskan transisi kepemimpinan sipil di wilayah tersebut.
Dalam pernyataan resminya pada Selasa (7/7/2026), Hamas menegaskan bahwa 'Israel' terus berupaya mencegah pengalihan administrasi sipil kepada "Komite Nasional untuk Administrasi Gaza". Hamas menilai taktik ini bertujuan untuk memperdalam penderitaan rakyat Palestina dan menggagalkan upaya pemulihan kehidupan normal di Gaza pasca perang.
"Hamas berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan kesepakatan gencatan senjata secara utuh sampai administrasi Jalur Gaza sepenuhnya diserahkan kepada Komite Nasional," tegas pihak Hamas dalam pernyataannya.
Transisi ini bermula dari pengunduran diri Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammad Abdul Khaleq al-Farra, dan pembubaran komite tersebut pada Senin lalu. Langkah administratif ini diambil sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025 untuk memberi jalan bagi Komite Nasional, yang dipimpin oleh Ali Shaath, untuk mengambil tanggung jawab atas urusan sipil.
Hamas mendesak para mediator dan negara penjamin gencatan senjata untuk segera melakukan intervensi guna menekan 'Israel' agar berhenti menghalangi pelaksanaan perjanjian. Seruan ini muncul di tengah berlangsungnya negosiasi di Kairo mengenai fase lanjutan dari gencatan senjata.
Ketua Komite Nasional, Ali Shaath, menyatakan kesiapannya untuk mulai bekerja segera setelah kondisi dan sumber daya yang diperlukan tersedia. Namun, ia menekankan bahwa operasional komite tersebut memerlukan prinsip "satu otoritas, satu hukum, dan satu senjata" di bawah referensi yang terpadu, sebuah pernyataan yang memicu beragam reaksi di kalangan politik Palestina.
Di pihak lain, Menteri Luar Negeri 'Israel', Gideon Saar, menolak transisi administratif ini dengan menyebutnya sebagai "sebuah tipu daya". 'Israel' mengeklaim bahwa Hamas hanya berusaha mempertahankan pengaruh militernya di Gaza melalui model yang menyerupai peran Hizbullah di Lebanon.
Transisi pemerintahan ini merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, yang mencakup pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina untuk mengelola urusan sipil di Gaza. Hamas menegaskan bahwa pihaknya telah memenuhi kewajiban fase pertama kesepakatan tersebut, sementara mereka menuduh 'Israel' terus melanggar komitmen melalui serangan militer harian di seluruh Jalur Gaza. (zarahamala/arrahmah.id)