SANA’A (Arrahmah.id) – Juru bicara militer Ansarullah (Houtsi), Yahya Sare’e, menyatakan bahwa kekuatan rudal Angkatan Bersenjata Yaman telah melaksanakan operasi militer kualitatif yang menargetkan sasaran militer ‘Israel’ (yang tidak disebutkan secara spesifik) di selatan Tel Aviv dengan menggunakan rudal balistik hipersonik jenis “Palestine-2”.
Dalam pernyataan televisi, dia menambahkan bahwa operasi ini berhasil mencapai tujuannya, dan menegaskan bahwa ini adalah operasi kedua dalam kurun waktu 24 jam.
Dia juga menekankan bahwa operasi Angkatan Bersenjata yang mendukung Gaza (di bawah kendali Houtsi) tidak akan berhenti, apa pun yang terjadi, meskipun agresi Amerika terhadap Yaman terus berlanjut.
Juru bicara militer Houtsi itu menambahkan, “Operasi-operasi ini, bersama dengan larangan navigasi ‘Israel’, akan terus berlanjut hingga agresi terhadap Gaza dihentikan dan blokade dicabut.”
Pada Kamis dini hari (20/3/2025), militer ‘Israel’ mengeluarkan pernyataan yang mengonfirmasi bahwa alarm peringatan telah diaktifkan di beberapa wilayah negara itu setelah rudal diluncurkan dari Yaman. Mereka mengklaim bahwa Angkatan Udara ‘Israel’ berhasil mencegat rudal tersebut sebelum memasuki wilayah udara ‘Israel’.
Namun, media ‘Israel’ mengonfirmasi bahwa rudal tersebut berhasil dicegat di wilayah udara ‘Israel’ dan menyebabkan kepanikan, yang mengakibatkan 13 orang ‘Israel’ terluka saat berlindung di Tel Aviv. Selain itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dievakuasi dari Knesset (parlemen Israel) saat sedang mengadakan sidang.
Sebagai bentuk solidaritas dengan Gaza dalam menghadapi pembantaian oleh ‘Israel’, kelompok Houtsi sejak November 2023 telah mulai menargetkan kapal-kapal kargo milik ‘Israel’ atau yang terkait dengan ‘Israel’ di Laut Merah atau di mana pun yang dapat dijangkau dengan rudal dan drone.
Pada Selasa dini hari (18/3), ‘Israel’ kembali melanjutkan perang pemusnahan terhadap Gaza, mengingkari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Hamas yang berlangsung selama 58 hari sejak 19 Januari 2025, dengan mediasi Qatar dan Mesir serta dukungan Amerika Serikat.
Meskipun Hamas mematuhi semua ketentuan perjanjian, Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu menolak untuk melanjutkan ke fase kedua, merespons tekanan dari kelompok-kelompok ekstremis dalam pemerintahannya. (zarahamala/arrahmah.id)
