![Imran Khan, kanan, dan Bushra Bibi berbicara kepada wartawan di Pengadilan Tinggi Lahore di Lahore. [File: KM Chaudary/AP]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2024/02/imran-khan.jpg?fit=770%2C513&ssl=1)
ISLAMABAD (Arrahmah.id) – Pengadilan di Pakistan menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun terhadap mantan Perdana Menteri Imran Khan dan istrinya, Bushra Bibi setelah diputuskan bahwa pernikahan mereka pada 2018 melanggar hukum Islam.
Pengadilan sipil, yang didirikan di dalam Penjara Adiala di kota Rawalpindi tempat Khan dipenjara, menjatuhkan hukuman pada Sabtu (3/2/2024) di hadapan pasangan tersebut. Mereka juga dikenakan denda satu juta rupee ($3.560).
Gugatan terhadap pasangan tersebut diajukan tahun lalu oleh mantan suami Bibi, Khawar Maneka, yang menuduh bahwa istrinya yang telah bercerai tidak mematuhi masa ‘iddah tiga bulan sebelum menikah lagi dengan Khan.
Maneka mengklaim dia menceraikan istrinya pada November 2017. Khan mengumumkan pernikahan ketiganya dengan Bibi pada Februari 2018, beberapa bulan sebelum dia menjadi perdana menteri.
Ini adalah hukuman ketiga bagi Khan pekan ini – dan yang kedua bagi istrinya – menjelang pemilihan umum pada Kamis (8/2).
Pada Selasa (30/1), Khan, bersama dengan pembantu dekatnya Shah Mehmood Qureshi, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena membocorkan informasi rahasia – yang disebut cypher – yang dikirim oleh mantan duta besar Pakistan untuk Amerika Serikat.
Khan mengklaim dokumen tersebut berisi bukti bahwa militer Pakistan, yang berkolusi dengan lawan politiknya dan pejabat AS, berkonspirasi untuk menggulingkannya dari kekuasaan pada April 2022. Washington dan tentara Pakistan membantah tuduhan tersebut.
Sehari kemudian, Khan dan Bibi dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupee ($5,3 juta) dalam kasus terkait penjualan hadiah ilegal yang mereka terima ketika Khan menjadi perdana menteri.
Bibi telah ditahan di kediaman Khan di Islamabad.
Syed Zulfiqar Bukhari, seorang pejabat dari partai Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), mengatakan kepada Al Jazeera bahwa keputusan yang terburu-buru terhadap Khan merupakan sebuah “ejekan terhadap hukum”.
“Cara persidangan ini dilakukan meninggalkan tanda tanya besar pada pemilu 8 Februari. Ini adalah sebuah ujian bagi pengadilan tertinggi di Pakistan,” katanya, seraya menyebut kasus pernikahan tersebut “palsu” dan mempertanyakan keputusan pengadilan yang mengangkat kasus tersebut.
“Di satu sisi, ini adalah kemenangan bagi Imran Khan. Ini membuktikan bahwa semua tuduhan terhadapnya juga salah, sehingga kasus-kasus dan hukuman-hukuman konyol seperti itu ditimpakan padanya. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun negara-negara lain berkonsentrasi pada kemajuan ekonomi, namun pada tingkat inilah kita beroperasi di sini,” tambahnya.
Presiden PTI Gohar Ali Khan mengatakan sidang hukum perkawinan itu “memalukan” dan putusannya “diduga”. Dia mengatakan partainya akan mengajukan banding atas hukuman tersebut di pengadilan yang lebih tinggi.
Serangkaian hukuman terhadap Khan telah membayangi pemilu 8 Februari, yang mana Khan dilarang ikut serta. Pemungutan suara juga diadakan di tengah tindakan keras terhadap PTI, yang juga dilarang menggunakan simbol pemilunya, sehingga memaksa kandidatnya untuk ikut serta sebagai calon independen.
Namun, sebagian besar survei terus menunjukkan Khan sebagai pemimpin paling populer di negara tersebut. (zarahamala/arrahmah.id)
