TEHERAN (Arrahmah.com) – Iran pada Selasa (25/5/2021) menyetujui tujuh kandidat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 18 Juni mendatang, dengan ketua pengadilan Ebrahim Raisi di antara kandidat yang sebagian besar ultrakonservatif sementara mantan presiden Mahmoud Ahmadinejad dan mantan ketua parlemen Ali Larijani dilarang mencalonkan diri.
Pengumuman yang disiarkan televisi pemerintah menempatkan Raisi, yang terkait dengan eksekusi massal pada 1988, berada di posisi dominan untuk pemungutan suara mendatang. Dia adalah kandidat paling terkenal dari tujuh calon lainnya, dengan jajak pendapat yang sebelumnya menunjukkan kampanye antikorupsinya menarik dukungan Iran. Dia juga diyakini menjadi favorit Pemimpin Tertinggi Iran yang berusia 82 tahun, Ayatollah Ali Khamenei.
Tapi mungkin yang paling menonjol adalah siapa yang dilarang oleh Dewan Penjaga Iran. Pemimpin di antara mereka adalah mantan ketua parlemen Ali Larijani, seorang konservatif yang bersekutu dengan Presiden Hassan Rouhani dalam beberapa tahun terakhir. Larijani telah memposisikan dirinya sebagai kandidat pragmatis yang akan mendukung kesepakatan nuklir 2015 yang ditandatangani Rouhani dengan kekuatan dunia.
Larijani tampaknya mengisyaratkan dia tidak akan melawan keputusan itu.
“Saya telah melakukan tugas saya di hadapan Tuhan dan bangsa tercinta, dan saya puas,” tulis Larijani di Twitter. “Terima kasih kepada semua orang yang mengungkapkan rasa terima kasih mereka dan saya harap anda akan berpartisipasi dalam pemilihan untuk mempromosikan Iran yang Islami.”
Yang juga dilarang adalah mantan presiden garis keras Mahmoud Ahmadinejad dan Wakil Presiden senior Rouhani Eshaq Jahangiri, seorang reformis. Ahmadinejad mengabaikan peringatan dari Khamenei pada tahun 2017 dan terdaftar, hanya untuk kemudian ditolak oleh Dewan Penjaga, sebuah panel beranggotakan 12 orang di bawah Khamenei.
Dalam sesi awal parlemen pada Selasa (25/5), anggota parlemen Ahmad Alirezabeigi menggambarkan rumah Ahmadinejad “dikepung” oleh pasukan keamanan sejak sehari sebelumnya. Dia juga memperingatkan bahwa keputusan itu akan menekan jumlah pemilih. Teokrasi Iran sejak Revolusi Islam 1979 telah mendasarkan legitimasinya, sebagian, pada partisipasi dalam pemilihan umum.
TV pemerintah sebelumnya mengutip Abbas Ali Kadkhodaei, juru bicara Dewan Penjaga, yang mengatakan “hanya tujuh” yang telah disetujui dari sekitar 590 orang yang mendaftar pada panel ulama dan ahli hukum yang diawasi oleh Khamenei. Pada 2017, 1.630 calon mendaftar untuk mencalonkan diri.
Raisi menulis di Twitter – sebuah layanan yang secara teknis dilarang oleh Iran sejak kerusuhan 2009 yang mengelilingi pemilihan kembali Ahmadinejad yang disengketakan – bahwa dia ingin pihak berwenang mempertimbangkan kembali keputusan untuk melarang beberapa kandidat.
“Saya telah melakukan kontak dan saya mengadakan konsultasi untuk membuat suasana pemilu lebih kompetitif dan partisipatif,” tulisnya.
Pakar PBB dan lainnya telah mengkritik Iran karena menahan warga negara ganda dan mereka yang memiliki hubungan di luar negeri untuk digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan Barat.
Nama lain yang disebut sebagai kandidat pada Selasa (25/5) termasuk Saeed Jalili, mantan negosiator nuklir; Mohsen Rezaei, mantan komandan Pengawal Revolusi; Ali Reza Zakani, mantan anggota parlemen; Amir Hossein Ghazizadeh, anggota parlemen saat ini; Mohsen Mehralizadeh, mantan gubernur provinsi; dan Abdolnasser Hemmati, kepala Bank Sentral Iran saat ini. (Althaf/arrahmah.com)
