LONDON (Arrahmah.id) — Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengumumkan penghentian resmi perundingan perjanjian perdagangan bebas dengan Israel. Hal ini menyusul kecaman Inggris atas terus berlangsungnya agresi di Gaza dan blokade bantuan yang diberlakukan.
“Meskipun pemerintah Inggris tetap berkomitmen terhadap perjanjian perdagangan yang berlaku, tidak mungkin untuk memajukan diskusi mengenai FTA baru yang ditingkatkan dengan pemerintahan Netanyahu yang menerapkan kebijakan buruk di Tepi Barat dan Gaza,” demikian bunyi siaran pers pemerintah Inggrism dikutip dari The Guardian (21/5/2025).
Jeda tersebut terjadi ketika Lammy mengumumkan sanksi terhadap organisasi dan aktivis pemukim ilegal. Sikap resmi ini diumumkan sehari setelah Perdana Menteri Keir Starmer, bersama dengan rekan-rekannya dari Perancis dan Kanada, mengancam akan memberikan sanksi terhadap Israel karena tindakan mereka di Gaza.
Selain itu, Menteri Inggris untuk Timur Tengah Hamish Falconer juga telah memanggil Duta Besar Israel untuk Inggris Tzipi Hotovely terkait perluasan operasi militer di Gaza.
Lammy mengatakan tindakan Israel dalam perangnya di Gaza dan dukungan pemerintah terhadap pemukiman ilegal “merusak hubungan kami dengan pemerintah Anda”.
“Saya telah melihat sendiri konsekuensi dari kekerasan pemukim, ketakutan para korbannya, impunitas para pelakunya. Hari ini kami kembali menunjukkan bahwa kami akan terus bertindak melawan mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang keji,” kata Lammy kepada parlemen saat ia mengumumkan sanksi terhadap tiga orang dan empat entitas di Tepi Barat yang diduduki.
Ia juga mendesak Netanyahu untuk kembali melakukan gencatan senjata untuk meringankan penderitaan orang-orang dalam konflik tersebut.
“Dunia sedang menilai. Sejarah akan menilai mereka [Israel],” tambah Lammy. “Memblokir bantuan, memperluas perang, mengabaikan kekhawatiran teman dan mitra Anda – hal ini tidak dapat dipertahankan, dan harus dihentikan,” katanya, seraya menegaskan kembali bahwa solusi dua negara tetap menjadi “satu-satunya kerangka kerja untuk perdamaian yang adil dan abadi”.
David Lammy secara khusus mengutip Menteri Israel Bezalel Smotrich yang menggunakan kata “pembersihan” dalam kaitannya dengan populasi di Gaza.
Ia mengatakan kepada parlemen di London bahwa “kita harus menyebut hal ini sebagaimana adanya. Ini adalah ekstremisme. Ini berbahaya. Ini menjijikkan. Ini mengerikan, dan saya mengutuknya dengan keras.”
Ia melanjutkan, pemerintah Inggris sedianya menilai Israel mengalami “serangan keji” pada tanggal 7 Oktober, dan mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri. Namun, narasi pemusnahan yang digaungkan pejabat pemerintah Israel dinilai sudah keterlaluan.
“Hal ini tidak dapat dibenarkan secara moral. Ini tidak proporsional, sangat kontraproduktif. Apa pun klaim para menteri Israel, ini bukanlah cara untuk membawa pulang para sandera dengan selamat.”
Dia mengatakan taktik Israel tidak akan melenyapkan Hamas, tetapi akan meninggalkan generasi yang menjadi yatim piatu dan trauma, yang siap direkrut oleh Hamas.
“Seperti yang kita pelajari di Irlandia Utara, untuk mengalahkan teroris dan ideologi sesat mereka, Anda tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer. Anda harus menawarkan alternatif politik yang layak.” Lammy melanjutkan, “Dan sejak Israel memulai kembali serangan terhadap Gaza, pemerintah telah menuntut Israel mengubah arah… Kami telah menjelaskan bahwa tindakan Israel tidak dapat ditoleransi.”
Pemimpin SNP di Westminster, Stephen Flynn, menilai Inggris harus bertindak lebih jauh. Ia menyerukan pemungutan suara di parlemen untuk mengakui negara Palestina.
“Melihat Menteri Luar Negeri Inggris akhirnya menemukan titik terang dalam masalah ini tentu saja merupakan hal yang sangat kami hargai, namun sudah lama tertunda, namun pada akhirnya, seperti telah disebutkan sebelumnya, pemerintah masih belum bisa mengambil tindakan.”
Ia mendesak aksi nyata dengan mengizinkan parlemen mengeluarkan kebijakan soal dukungan bagi Mahkamah Internasional yang sedang menyidangkan Israel atas dakwaan genosida.
Selain itu juga mendukung Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mengeluarkan surat penangkapan untuk Benjamin Netanyahu atas kejahatan perang di Gaza. (hanoum/arrahmah.id)
