(Arrahmah.id) – Administrasi Sipil ‘Israel’, badan militer pemerintahan di Tepi Barat, diam-diam menyerahkan kekuasaan pada Mei kepada pejabat sipil di bawah menteri sayap kanan Bezalel Smotrich – memicu kekhawatiran ‘Israel’ sedang memperkuat aneksasi wilayah Palestina yang diduduki.
Administrasi Pemukiman Smotrich sekarang akan bertanggung jawab atas segala hal yang mengatur kehidupan sipil di Tepi Barat yang diduduki, termasuk peraturan bangunan, pertanian, kehutanan, taman, dan lokasi pemandian.
Administrasi Sipil mengendalikan Area C Tepi Barat, wilayah yang sebagian besar pedesaan yang meliputi 60% wilayah Palestina yang diduduki. Pengalihan kewenangan hukum dari militer ke tangan sipil menandakan pendudukan militer ‘Israel’ selama 57 tahun di Tepi Barat tidak bersifat sementara dan negara tersebut secara resmi mencaplok wilayah Palestina.
Para analis dan ahli hukum internasional telah lama berpendapat bahwa Tepi Barat secara de facto dianeksasi tetapi tidak dianeksasi secara resmi.
“Salah satu ambang batas yang menandai perbedaan antara aneksasi de facto dan formal adalah bahwa pendudukan militer berarti wilayah yang diduduki pada dasarnya ditempatkan di bawah kekuasaan militer – menyiratkan bahwa itu bersifat sementara, bahwa itu dikelola secara terpisah dari pemerintahan negara pendudukan,” Mouin Rabbani, seorang analis Palestina-Belanda, menjelaskan kepada The New Arab.
Namun dengan perubahan kekuasaan ini, ‘Israel’ – menurut definisinya – mencaplok wilayah Palestina yang diduduki dengan memperluas hukum sipilnya ke wilayah tersebut dan memperlakukannya sebagai bagian dari ‘Israel’.
“Dalam jangka pendek, kita akan melihat pembangunan permukiman baru,” kata Mauricio Lapchik dari kelompok aktivis Israel Peace Now tentang konsekuensi utama dari langkah ini.
Konsekuensi ini sudah mulai terlihat. Pekan lalu, kabinet keamanan ‘Israel’ secara retroaktif melegalkan lima pos terdepan permukiman di Tepi Barat. Pos terdepan tersebut adalah permukiman ‘Israel’ yang dibangun tanpa persetujuan pemerintah, dan karenanya, ilegal menurut hukum ‘Israel’.
“Warga Palestina di Tepi Barat akan terus dirampas, dipindahkan secara paksa, dan menjadi korban seiring dengan meluasnya perluasan permukiman ‘Israel’,” kata Susan Akram, profesor hukum hak asasi manusia internasional di Universitas Boston, kepada TNA.
Namun, para ahli juga memberikan pandangan optimis terhadap perkembangan ini, yang menunjukkan hal itu dapat mengakibatkan isolasi ‘Israel’ dan tekanan internasional yang lebih besar terhadap negara tersebut.
“Seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai melihat gambaran yang lebih luas dan menyadari bahwa ini bukan hanya tentang Hamas dan Jalur Gaza, tetapi tentang ‘Israel’ yang berusaha membangun supremasi eksklusif atas seluruh wilayah Palestina yang wajib diduduki,” kata Rabbani kepada TNA. “Dan itu akan menyebabkan meningkatnya pertentangan terhadap ‘Israel’.”
Akram menambahkan hal ini juga dapat mendorong negara-negara untuk memberikan sanksi kepada ‘Israel’, karena kemungkinan tercapainya solusi dua negara menjadi hilang.
“Semakin banyak negara akan ikut mengisolasi ‘Israel’ dan kemungkinan besar sanksi global akan diberlakukan terhadap ‘Israel’ dengan cara yang sama seperti yang terjadi untuk mengakhiri rezim apartheid Afrika Selatan,” kata Akram.
Pergeseran kekuasaan ini bukan saja memadamkan peluang berdirinya negara Palestina di Tepi Barat, tetapi Peace Now berpendapat hal itu juga berisiko membahayakan keamanan Palestina dan ‘Israel’.
“Membangun permukiman baru atau melegalkan pos-pos baru di Tepi Barat akan meminta tentara ‘Israel’ untuk membawa lebih banyak tentara ke daerah-daerah tersebut,” kata Lapchik, yang mencatat ‘Israel’ tidak memiliki kapasitas untuk mengintensifkan kehadiran militernya di Tepi Barat di tengah perang yang sedang berlangsung di Gaza dan perang yang mengancam dengan Lebanon.
“Kami melihat pada 7 Oktober, berapa banyak tentara yang melindungi permukiman di Tepi Barat dan berapa banyak tentara yang hilang di Selatan untuk melindungi komunitas ‘Israel’ di dalam [perbatasan ‘Israel’],” kata Lapchik.
Bagi warga Palestina, perkembangan terakhir ini akan semakin membatasi kebebasan bergerak mereka di Tepi Barat karena populasi pemukim meningkat dan jalan khusus pemukim bertambah banyak. Selain itu, ‘Israel’ akan terus merampas lahan pertanian Palestina untuk pembangunan dan pertanian ‘Israel’, sehingga melemahkan ekonomi Tepi Barat.
“Orang-orang Palestina akan melihat bahwa tidak ada masa depan, tidak ada harapan di wilayah ini dan ini akan membawa lebih banyak kekerasan, lebih banyak pertikaian, dan lebih banyak kehancuran,” kata Lapchik.
Visi Smotrich terwujud
Pada 2017, Smotrich menyampaikan solusinya untuk perdamaian antara Palestina dan ‘Israel’ dalam Rencana Tegas untuk ‘Israel’.
Dalam dokumen ini, ia menolak pembentukan negara Palestina dan menyerukan pengusiran warga Palestina yang ingin menentukan nasib sendiri. Sebaliknya, ia menganjurkan percepatan pembangunan permukiman dari Sungai Yordan ke Laut Mediterania. Lima tahun kemudian, Smotrich berhasil menduduki jabatan tinggi di pemerintahan dan kini tengah melaksanakan visinya.
“Kami datang untuk menempati tanah itu, membangunnya, dan mencegah pemisahannya serta pembentukan negara Palestina,” kata Smotrich dalam sebuah konferensi internal pada Juni untuk partai Zionisme Religiusnya. “Dan cara untuk mencegahnya adalah dengan membangun permukiman.”
Smotrich mengatakan kepada peserta konferensi bahwa peralihan dari kekuasaan militer ke pemerintahan merupakan hal yang penting untuk mengubah DNA di lapangan dan menyelesaikan aneksasi.
“Yang sebenarnya adalah bahwa pada awalnya kami berpikir untuk memindahkannya sepenuhnya dari Kementerian Pertahanan. Pada akhirnya, [kami melakukannya dengan cara yang] lebih mudah diterima dalam konteks politik dan hukum, sehingga mereka tidak akan mengatakan bahwa kami sekarang melakukan aneksasi,” kata Smotrich kepada hadirin dalam rekaman yang bocor yang diperoleh Peace Now.
Ketika Smotrich tidak secara diam-diam mencaplok wilayah Palestina, warga Palestina seperti Jamal Juma, koordinator Stop the Wall, sebuah kampanye akar rumput melawan tembok yang dibangun ‘Israel’ yang memisahkan Tepi Barat dari Yerusalem, mengatakan, dengan goresan pena, ‘Israel’ dengan cepat menghapus hak-hak yang telah lama diperjuangkan warga Palestina.
“Smotrich membuang – sekali dan selamanya – negara Palestina ke dalam tong sampah sejarah,” kata Juma. (zarahamala/arrahmah.id)
*Penulis adalah jurnalis yang berbasis di Yerusalem yang meliput berita Palestina dan ‘Israel’.
