YERUSALEM (Arrahmah.id) - Otoritas penduduk 'Israel' kembali melangkah maju dalam rencana perluasan organisasi dengan menyetujui pembangunan sekitar 450 unit perumahan baru di kawasan organisasi Palestina, Um Lison, Yerusalem Timur. Proyek ini dinilai sebagai salah satu skema perluasan organisasi terbesar yang menempatkan warga 'Israel' langsung di tengah-tengah lingkungan penduduk Palestina.
Menurut laporan kantor berita Palestina, WAFA , "Komite Distrik untuk Perencanaan dan Konstruksi" di bawah Pemerintah Kota Yerusalem 'Israel' telah menyetujui pengajuan rencana pembangunan tersebut. Um Lison, yang secara geografis terletak di antara Jabal al-Mukabbir dan Sur Baher, saat ini merekrut sekitar 800 keluarga Palestina dengan sebagian besar bangunan bertingkat rendah.
Rencana 'Israel' ini mencakup pembangunan gedung-gedung tinggi hingga sepuluh lantai, yang akan mengubah secara radikal lanskap perkotaan dan struktur demografi di wilayah baru tersebut. Proyek ini diperkirakan dapat menampung hingga dua ribu warga Israel di jantung kawasan Palestina.
Organisasi HAM 'Israel', Ir Amim , mengeluarkan peringatan keras terkait proyek ini. Dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa keterlibatan aktif Pemerintah Kota Yerusalem dalam memfasilitasi proyek ini bukan sekadar keputusan teknis perencanaan, melainkan pilihan politik yang sengaja diambil untuk mendukung perluasan organisasi.
Ir Amim menyoroti bahwa proyek ini sempat tertunda selama dua tahun karena kendala infrastruktur, namun Pemerintah Kota Yerusalem turun tangan untuk mengatasi hambatan tersebut agar pembangunan dapat segera berjalan. “Proyek ini akan memicu terjadinya antara penduduk dan menggoyahkan stabilitas kawasan secara signifikan,” demikian pernyataan asosiasi tersebut.
Laporan dari surat kabar 'Israel', Haaretz , mengungkapkan bahwa inisiatif ini dipimpin oleh perusahaan real estate yang dikelola oleh seorang aktivis sayap kanan 'Israel'. Berbeda dengan proyek organisasi lain yang biasanya bersinggungan dengan lingkungan Yahudi yang sudah ada, lokasi pembangunan ini berada jauh di kedalaman wilayah Palestina.
Bagi masyarakat Palestina, langkah ini dipandang sebagai upaya sistematis 'Israel' untuk mempercepat penciptaan fakta di lapangan, yang bertujuan menghambat terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Secara internasional, organisasi di wilayah penduduk Palestina dianggap ilegal menurut hukum internasional dan dinilai sebagai hambatan utama bagi solusi dua negara.
Sejak Oktober 2023, ketegangan di wilayah Yerusalem Timur dan Tepi Barat terus meningkat. Data resmi Palestina mencatat bahwa dalam periode tersebut, aksi militer dan serangan pemukim telah mengakibatkan 1.751 warga Palestina tewas, lebih dari 12.000 orang terluka, dan ribuan lainnya ditahan, serta puluhan ribu penduduk terpaksa mengungsi dari kediaman mereka. (zarahamala/arrahmah.id)