DAMASKUS (Arrahmah.id) -- Sidang perdana parlemen transisi Suriah bukan hanya menandai dimulainya babak baru politik pasca-runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad, tetapi juga menghadirkan wajah-wajah baru dari kalangan perempuan dengan latar belakang yang beragam. Dari aktris televisi, akademisi, dokter, aktivis hak perempuan, hingga istri komandan jihad, komposisi 21 legislator perempuan—15 di antaranya ditunjuk langsung Presiden Ahmad asy-Syaraa—menjadi salah satu perhatian utama dalam pembentukan parlemen baru Suriah.
Dilansir TRT World (12/7/2026), parlemen transisi Suriah yang beranggotakan 210 orang menggelar sidang perdananya di Damaskus pada 12 Juli 2026. Pemerintah menyebut penunjukan anggota tambahan oleh Presiden Ahmad asy-Syaraa dilakukan untuk memperbaiki ketimpangan representasi yang muncul dari proses pemilihan tidak langsung sebelumnya, terutama terkait keterwakilan perempuan dan kelompok profesional. Dengan penambahan tersebut, jumlah legislator perempuan meningkat dari enam menjadi 21 orang atau sekitar 10 persen dari keseluruhan anggota parlemen.
Dalam pidato pembukaan sidang, Presiden Ahmad asy-Syaraa menegaskan bahwa parlemen baru harus menjadi simbol perubahan bagi Suriah.
"Jadikan majelis ini sebagai teladan tanggung jawab dan kompetensi. Suriah sedang menulis sejarah baru yang mencerminkan keberanian rakyatnya, dan kini kita memikul tanggung jawab untuk membangun kembali negara serta manusianya," kata asy Syaraa.
Salah satu nama yang paling menyita perhatian adalah Rozina (Rouzaina) Lazkani, aktris Suriah yang dikenal luas lewat serial televisi populer, termasuk Al Hayba. Penunjukannya memicu perdebatan di dalam negeri karena ia belum pernah terjun ke dunia politik. Pendukungnya menilai kehadiran Lazkani melambangkan wajah baru Suriah yang lebih terbuka, sedangkan para pengkritik mempertanyakan minimnya pengalaman politik sang aktris. Setelah ditunjuk, Lazkani menyatakan akan menjalankan amanah tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada negara.
Nama lain yang banyak mendapat sorotan adalah Aisha Al-Dibs, Kepala Kantor Urusan Perempuan pada pemerintahan transisi. Selama ini ia dikenal aktif mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam pemerintahan. Masuknya Al-Dibs ke parlemen dipandang sebagai langkah untuk menghadirkan perspektif perempuan dalam proses penyusunan kebijakan di Suriah pascaperang, meskipun sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai representasi perempuan masih jauh dari ideal.
Selain figur publik dan pejabat perempuan, parlemen baru juga diisi kalangan profesional. Media internasional menyebut di antara anggota yang ditunjuk Presiden asy-Syaraa terdapat dokter, profesor universitas, peneliti, pengacara, aktivis masyarakat sipil, mantan tahanan politik, hingga penyintas serangan senjata kimia pada era perang saudara. Komposisi tersebut dinilai mencerminkan upaya pemerintah membangun lembaga legislatif yang tidak hanya diisi politisi, tetapi juga tokoh dari berbagai bidang keahlian.
Di sisi lain, perhatian publik Suriah juga tertuju pada nama Umm Muhammad al-Saraqibi (atau Umm Mohammed al-Saraqeb). Dalam sejumlah media dan kanal informasi berbahasa Arab, ia disebut sebagai salah satu perempuan yang masuk dalam komposisi parlemen baru. Umm Muhammad dikenal sebagai istri Abu Omar al-Saraqib (Abdul Rahman al-Tunisi), komandan senior Jabhah Nusra yang oleh banyak analis disebut sebagai salah satu perancang operasi militer besar di Aleppo sebelum tewas dalam serangan pesawat nirawak Amerika Serikat pada 2016. Namun, hingga kini pemerintah Suriah belum merilis profil resmi seluruh anggota perempuan parlemen, sehingga identitas dan status keanggotaannya belum dapat diverifikasi secara independen oleh kantor-kantor berita internasional seperti Reuters.
Keberagaman latar belakang para legislator perempuan itu memunculkan reaksi beragam di Suriah. Sebagian kalangan memandang parlemen baru lebih inklusif dibanding era sebelumnya karena melibatkan tokoh dari dunia seni, akademik, kesehatan, dan masyarakat sipil. Namun, kelompok hak asasi manusia menilai proses pembentukan parlemen masih terlalu bergantung pada penunjukan presiden sehingga belum sepenuhnya mencerminkan representasi politik yang demokratis. Mereka juga menilai proporsi perempuan yang hanya sekitar 10 persen masih belum memadai. (hanoum/arrahmah.id)