TEL AVIV (Arrahmah.id) - Seiring kembalinya delegasi perwira tinggi 'Israel' dari negosiasi di Washington, muncul keraguan mendalam mengenai operasionalisasi kerangka kesepakatan gencatan senjata dengan Lebanon. Menurut laporan Haaretz, militer 'Israel' (IDF) saat ini berada dalam posisi menunggu tanpa jadwal yang jelas mengenai kapan dan bagaimana penarikan pasukan akan dilakukan.
Ada aspek menarik dalam narasi diplomatik yang dicatat oleh para pejabat 'Israel'. Kesepakatan tersebut sengaja menghindari kata "penarikan" (withdrawal) dan lebih memilih istilah "penyusunan kembali secara progresif" (progressive redeployment) atau reposisi pasukan.
Berdasarkan kerangka kerja yang ada, penarikan pasukan 'Israel' hanya akan dilakukan setelah Tentara Lebanon mengambil alih tanggung jawab keamanan di zona percontohan dan memastikan infrastruktur militer Hizbullah dibongkar. Namun, Haaretz mengungkapkan bahwa lampiran militer dari kesepakatan tersebut tidak memuat jadwal waktu yang konkret mengenai kapan pelucutan senjata Hizbullah harus selesai atau kapan pasukan 'Israel' harus angkat kaki dari wilayah tersebut.
Wacana yang tengah berkembang mencakup rencana pelatihan pasukan Lebanon di negara ketiga dan embentukan mekanisme koordinasi yang didukung AS, mirip dengan yang mengawasi gencatan senjata di Gaza.
Pejabat militer 'Israel' mengaku terjebak di antara dua jalur diplomatik yang saling bertolak belakang. Meskipun negosiasi 'Israel'-Lebanon difokuskan pada koordinasi keamanan dengan tentara Lebanon, para perwira militer khawatir bahwa negosiasi paralel antara AS dan Iran justru lebih berdampak signifikan. Mereka khawatir kesepakatan AS-Iran dapat mengembalikan pengaruh politik Iran dan Hizbullah, yang pada akhirnya akan mengikis keuntungan militer yang telah dicapai 'Israel' di lapangan.
Dalam hal teknis penarikan, beberapa wilayah yang disebut akan menjadi fokus awal meliputi desa Froun, al-Ghandouriyah, dan Zawtar al-Gharbiyah. Namun, militer 'Israel' menyatakan keberatan keras terhadap pengaturan apa pun yang memungkinkan pejuang Hizbullah di fasilitas bawah tanah dekat Kastil Beaufort untuk pergi tanpa menyerahkan diri.
Sementara proses diplomasi sedang berlangsung, situasi di lapangan justru menunjukkan eskalasi yang kontradiktif karena Hizbullah melaporkan bahwa pasukan Israel terus melakukan pelanggaran gencatan senjata sepanjang Ahad (28/6/2026).
Berbagai aksi yang dituduhkan tersebut meliputi serangan udara oleh pesawat tempur Israel terhadap bangunan tempat tinggal di Nabatieh dan Mefdoun, serta serangan drone di Froun. Selain itu, terdapat tindakan demolisi dan provokasi berupa penghancuran rumah di Taybeh, Hadatha, dan Majdal Zoun, serta pelemparan bom suara di dekat warga sipil di Burj Qalawiya dan Barashit.
Tidak hanya itu, aksi tersebut juga mencakup tindakan teror psikologis melalui penjatuhan benda-benda mencurigakan di atas wilayah Nabatieh al-Fawqa dan Kfar Tebnit.
Menanggapi hal tersebut, Hizbullah menegaskan bahwa tindakan 'Israel' merupakan pelanggaran mencolok terhadap perjanjian gencatan senjata dan butir pertama nota kesepahaman Iran-AS yang menuntut penghentian permusuhan di semua front. Pihak perlawanan menegaskan bahwa mereka akan terus memantau situasi dan memiliki hak penuh untuk membela tanah air dan rakyatnya. (zarahamala/arrahmah.id)