TRIPOLI (Arrahmah.com) – Kandidat presiden di Libya menekan komisi pemilihan untuk menyelesaikan surat suara setelah mengumumkan penundaan pemilihan Jumat selama sebulan.
Jajak pendapat nasional seharusnya bertepatan dengan hari kemerdekaan Libya, menandai ulang tahun 1951 pembentukan Kerajaan Libya dari provinsi-provinsi yang sebelumnya dikendalikan oleh Inggris dan Prancis. Namun awal pekan ini, Komisi Pemilihan Umum Nasional mengumumkan bahwa pemilihan akan ditunda, menetapkan 24 Januari sebagai tanggal baru.
BacaJuga
Pada Jumat (24/12/2021), sekelompok kandidat yang mencari jabatan presiden meminta komisi untuk menyelesaikan daftar kandidat untuk pemilihan presiden dan parlemen, dan memperingatkan mereka tidak akan menerima penundaan lebih lanjut.
Tanggal itu dimundurkan sebulan di tengah berlanjutnya ketidaksepakatan antara kekuatan politik di negara itu mengenai aturan pemilihan. Libya tetap retak dan tercabik-cabik oleh kekerasan sejak pemberontakan yang didukung NATO pada 2011 melawan pemimpin saat itu Muammar Gaddafi, yang dieksekusi oleh lawan-lawannya.
Sebelum itu, komandan militer yang eksentrik itu selama beberapa dekade berhasil menyatukan masyarakat Libya yang longgar, menggunakan pendapatan minyak untuk meningkatkan standar hidup dan menghancurkan oposisi terhadap pemerintahannya. Salah satu putranya yang masih hidup termasuk di antara orang-orang yang bercita-cita menjadi presiden.
Pemilihan tersebut didukung oleh PBB dan dianggap sebagai kesempatan terbaik dalam beberapa tahun untuk mendamaikan faksi-faksi yang bersaing yang menguasai berbagai bagian negara dan menikmati dukungan dari pemain asing yang bersaing. Namun, ketidaksepakatan atas aturan yang tepat, termasuk untuk memverifikasi hasil, arbitrase perselisihan dan penegakan hasil, dan partisipasi kandidat yang sangat memecah belah, telah mengganggu pemilihan sejak awal.
Beberapa masalah berasal dari upaya parlemen untuk membagi pemilu terkait menjadi dua bagian, dengan pemilihan presiden menjadi yang pertama. Penentang langkah itu mengatakan Ketua Komite Aguila Saleh, yang mencalonkan diri sebagai presiden, berusaha memberikan keuntungan luar biasa kepada siapa pun yang memenangkan kursi kepresidenan.
Divisi lain menganggap kandidat utama dalam pemilihan presiden. Salah satunya adalah penjabat Perdana Menteri Abdulhamid al-Dbeibah dari pemerintahan sementara, yang mengambil alih kekuasaan pada Maret dengan tujuan khusus menyelenggarakan pemilihan umum. Kritikus mengatakan dia seharusnya menahan diri untuk tidak ambil bagian dalam pemilihan dan keputusannya untuk mencalonkan diri tidak adil.
Saif al-Islam Gaddafi, putra mendiang pemimpin Libya, dituduh melakukan kejahatan perang yang diduga dilakukan selama perang 2011, di mana ia diadili dan dijatuhi hukuman in absentia oleh pengadilan di Tripoli.
Komandan militer timur Khalifa Haftar dua tahun lalu menggunakan pasukan yang setia kepadanya untuk mengepung ibu kota, Tripoli, yang berlangsung lebih dari setahun dan menyebabkan kehancuran yang signifikan.
Beberapa jam setelah pengumuman komisi pemilihan, parlemen mengatakan akan membentuk komite untuk menyusun peta jalan untuk periode waktu setelah 24 Desember, tetapi tidak jelas apakah saran ini akan diterima.
Perkembangan itu juga semakin meragukan status pemerintah sementara, yang mandatnya secara teknis berakhir pada Jumat (24/12). Parlemen, yang berbasis di timur negara itu, menarik dukungannya dari badan eksekutif pada September.
Perselisihan tersebut sangat mustahil akan selesai selama jeda selama sebulan. Di tengah meningkatnya ketegangan sebelum tanggal pemungutan suara yang dijadwalkan, dilaporkan terjadi lonjakan kekerasan di Libya, termasuk oleh kelompok-kelompok bersenjata yang berusaha mengendalikan ladang minyak negara itu. (Althaf/arrahmah.com)
