Guyuran hujan pada awal November 2026 benar-benar membawa kelegaan, terutama bagi sejumlah wilayah di Kalimantan yang mengalami karhutla selama berbulan-bulan. Hujan ini pun dinilai dapat mengakhiri karhutla secara total. Namun ternyata di lapangan tidak sesederhana itu. Di balik api yang mulai padam, kabut asap yang kian menipis, api di bawah tanah gambut masih menjadi ancaman.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan jumlah titik karhutla menurun signifikan karena hujan. Dari luas karhutla yang awalnya 742 hektar menjadi 351 hektar. Namun api yang berada di bawah tanah gambut di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur belum sepenuhnya padam. Kondisi ini memicu peningkatan luas lahan dalam penanganan di dua wilayah tersebut. Di Kalimantan Tengah luas penanganan karhutla menjadi 547 hektar, sementara di Kalimantan Timur naik hingga 182 hektar.
Kondisi dilematis ini ditegaskan oleh Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono. Ia mengatakan hujan memang mempercepat pemadaman karhutla di permukaan, tetapi pada lahan gambut hujan ringan/hanya beberapa hari tidak akan mampu memadamkan bara api di bawah permukaan. Ini karena karakter gambut kering ketika terbakar umumnya mengalami smouldering combustion (pembakaran membara) yang berlangsung lama meski api tidak terlihat. (Tribunnews.com, 7/11/2026)
Karhutla Masalah Sistemik
Fakta di atas sangatlah ironis. Semestinya lahan gambut mudah untuk dipadamkan. Sebab secara alaminya gambut bersifat basah, memiliki kandungan air yang tinggi sekitar 80-90% dari beratnya sehingga berfungsi layaknya spons raksasa yang menghambat penyalaan api atau mustahil untuk terbakar. Kebakaran hutan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan merupakan indikator nyata bahwa ekosistem gambut telah rusak dan kehilangan fungsi hidrologisnya. Kondisi ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan ada faktor ulah tangan manusia (oligarki) di dalamnya.
Nyatanya, aktivitas seperti pembukaan lahan pertanian dan perkebunan terutama sawit secara masif dan skala besar yang dilakukan para oligarki seringkali diawali dengan pembuatan parit atau kanal/drainase besar untuk mengeringkan lahan. Saluran ini mengalirkan air keluar dari kubah gambut secara drastis sehingga lapisannya menjadi kering. Hal ini diperparah dengan masifnya penebangan hutan/deforestasi. Hilangnya tutupan pohon di atas lahan gambut membuat sinar matahari langsung menyinari permukaan tanah. Akibatnya penguapan air gambut menjadi cepat sehingga kelembaban alaminya hilang. Kondisi ini akhirnya membuat gambut rusak, kehilangan sifat hidrologis alaminya dan berubah menjadi seperti arang yang menolak air. Ketika ada sedikit saja percikan api dari pembukaan lahan, kebakaran langsung menjalar kemana-mana dan sulit dipadamkan.
Maka jelaslah bahwa karhutla dan sulitnya lahan gambut dipadamkan bukanlah sekadar bencana alam. Ini masalah sistemik akibat kesalahan tata kelola hutan dan lahan berbasis sistem kapitalisme neoliberal. Kapitalisme memandang hutan dan lahan bukan sebagai ekosistem yang berfungsi ekologis bagi kehidupan, melainkan ruang produksi bernilai jual tinggi. Siapa saja boleh memiliki serta memanfaatkannya asalkan memiliki modal besar.
Pandangan ini akhirnya melahirkan kebebasan dalam kepemilikan dan penguasaan hutan maupun lahan. Pemerintah dengan mudah memberikan izin kepada para pengusaha untuk mengelola serta memanfaatkan kawasan keduanya dalam skala luas. Inilah awal mula terjadinya berbagai bencana alam. Sebagai pengusaha, para oligarki tentu akan mengelola hutan sesuai kepentingan mereka yakni meraih keuntungan besar. Terlebih dalam sistem kapitalisme berlaku prinsip "mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk meraih untung sebesar-besarnya." Fokus utama pada pencapaian keuntungan tinggi akhirnya mendorong para oligarki melakukan pembukaan lahan secara brutal tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi alam ataupun manusia.
Kondisi ini semakin parah karena lemahnya penegakan hukum bagi para perusak hutan dan lahan. Kapitalisme meniscayakan terjadinya hubungan erat antara korporasi (industri sawit dengan pemangku kebijakan). Sehingga pada akhirnya, sanksi hukum terhadap pembakar hutan menjadi tidak tegas atau hanya berupa denda administratif yang ringan. Inilah penyebab terus terjadinya karhutla. Selama sistem kapitalisme masih diterapkan, maka karhutla akan terus terjadi. Karena itu sudah seyogyanya umat mencari atau beralih dari sistem rusak tersebut kepada sistem yang diturunkan Allah (Islam).
Penanganan Karhutla Butuh Solusi Islam
Sebagai agama sekaligus ideologi, Islam memandang hutan dan lahan sebagai aset berharga, sumber daya vital bagi pertahanan negara, kekuatan ekonomi, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Karena itu kebijakan yang diterapkan harus terikat kuat dengan syariat. Apalagi kedua SDA tersebut termasuk harta milik umat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.: “Kaum muslim berserikat dalam 3 hal yaitu air, padang rumput, dan api. (HR. Abu Dawud)
Hadis ini menjadi alasan kuat bahwa haram hukumnya hutan dan lahan diprivatisasi oleh swasta/korporasi baik melalui jual beli ataupun izin konsesi. Pengelolaannya wajib dilakukan oleh negara secara mandiri. Hasilnya untuk menjamin kemakmuran rakyat dan membiayai seluruh kebutuhan vital mereka seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitabnya an-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam menjelaskan bahwa negara wajib mengelola kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah), kemudian hasilnya dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat per individu. Negara wajib menjaga agar hutan dan lahan tidak dieksploitasi, dimonopoli, atau dirusak oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab.
Jika sudah terlanjur terjadi kerusakan maupun kebakaran, maka negara wajib segera melakukan penanganan ke titik pusatnya. Apabila kebakaran terjadi di lahan gambut, maka negara akan mengerahkan seluruh sumber daya, teknologi, berikut para ahli untuk memastikan bara api di kedalaman gambut benar-benar padam. Negara pun akan mengembalikan fungsi hidrologis gambut dengan membasahi kembali dan menjaga air di permukaan gambut agar tidak hilang, lalu melakukan penanaman ulang tanaman asli khas ekosistem gambut. Kemudian mengevakuasi rakyat yang terdampak ke tempat aman dibarengi pemenuhan seluruh kebutuhan dasar mereka seperti makanan, minuman, dan jaminan lainnya. Di samping itu negara akan menetapkan hukuman tegas dan menjerakan, tanpa pandang bulu kepada para pelaku perusak hutan.
Tentu kewajiban negara dalam menjaga serta mengelola hutan dan lahan ini berlaku sepanjang zaman. Sebab penguasa sejatinya adalah raa'in (pengurus) yang memiliki tanggung jawab atas kemaslahatan umat dan kelestarian alam. Sayangnya, dalam kepemimpinan kapitalisme neoliberal hari ini negara kehilangan fungsinya sebagai raa'in, sehingga tidak benar-benar mengurusi rakyat. Karhutla dibiarkan berlarut-larut penanganannya, walaupun sudah mendekati level gawat darurat.
Karena itu, sungguh jika ingin karhutla selesai sampai tuntas, umat harus berjuang dan berusaha keras agar sistem kapitalisme neoliberal ini hilang dari muka bumi. Lalu digantikan dengan sistem yang berasal dari wahyu Allah (Islam). Caranya teruslah mengkaji Islam kafah, lalu bergabung dengan jamaah dakwah Islam ideologis, kemudian bersama-sama menyerukan Islam ke tengah umat sampai tertanam kerinduan umat untuk kembali berhukum dengan Islam.
Wallahua'lam bis shawwab
