ABU DHABI (Arrahmah.com) – Penguasa Uni Emirat Arab (UEA) telah membatalkan boikot ekonomi terhadap negara Zionis ‘Israel’, mengizinkan perjanjian perdagangan dan keuangan antara negara-negara tersebut dalam langkah penting lainnya menuju hubungan ‘normal’.
Kesepakatan yang ditengahi AS untuk membuka hubungan antara ‘Israel’ dan UEA diumumkan pada 13 Agustus. Hal itu mengharuskan ‘Israel’ untuk menghentikan rencana kontroversialnya untuk mencaplok tanah Tepi Barat yang diduduki yang dicari oleh Palestina.
Kantor berita WAM yang dikelola pemerintah UEA mengatakan langkah yang secara resmi mengakhiri boikot itu dilakukan atas perintah pemimpin UEA, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, penguasa Abu Dhabi.
WAM melansir keputusan baru tersebut memungkinkan ‘Israel’ dan perusahaan-perusahaan ‘Israel’ untuk melakukan bisnis di UEA, sebuah federasi dari tujuh kerajaan syekh di Semenanjung Arab. Ini juga memungkinkan untuk pembelian dan perdagangan barang ‘Israel’.
Keputusan undang-undang baru itu datang dalam upaya UEA untuk memperluas kerja sama diplomatik dan komersial dengan ‘Israel’, lapor WAM.
Ini menjabarkan “peta jalan menuju peluncuran kerjasama bersama, yang mengarah pada hubungan bilateral dengan merangsang pertumbuhan ekonomi dan mempromosikan inovasi teknologi”.
Pada hari Senin (24/8/2020), penerbangan komersial langsung pertama oleh maskapai penerbangan utama ‘Israel’ El Al diharapkan berada di Abu Dhabi, membawa pejabat AS dan ‘Israel’ termasuk menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner.
Pengumuman hari Sabtu (29/8) ini secara resmi menghapus undang-undang tahun 1972 tentang pembukuan UEA, karena tepat setelah pembentukan Emirates.
Undang-undang itu mencerminkan sikap yang dipegang secara luas oleh negara-negara Arab pada saat itu bahwa pengakuan ‘Israel’ hanya akan datang setelah Palestina memiliki negara merdeka mereka sendiri.
Perjanjian UEA-‘Israel’ dikecam oleh kelompok-kelompok Palestina setelah diumumkan, dengan kelompok-kelompok itu mengatakan tidak melakukan apa pun untuk melayani kepentingan Palestina dan mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Hamas, kelompok yang mengontrol Jalur Gaza, mengutuk kesepakatan itu, yang dikatakan sebagai “tikaman dari belakang yang berbahaya”.
“Perjanjian ini sama sekali tidak melayani kepentingan Palestina, melainkan melayani narasi Zionis. Perjanjian ini mendorong pendudukan [‘Israel’] untuk melanjutkan penolakannya terhadap hak-hak rakyat Palestina, dan bahkan melanjutkan kejahatannya terhadap rakyat kami,” juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Gerakan Fatah mengatakan UEA “mengabaikan kewajiban nasional, agama dan kemanusiaannya” terhadap perjuangan Palestina.
“‘Israel’ mendapat hadiah karena tidak mengumumkan secara terbuka apa yang telah dilakukannya terhadap Palestina secara ilegal dan terus-menerus sejak awal pendudukan,” kata Hanan Ashrwai, anggota komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
UEA menjadi negara Arab ketiga setelah Mesir dan Yordania yang saat ini memiliki hubungan diplomatik dengan ‘Israel’.
Dalam beberapa tahun terakhir, UEA telah mengadakan pembicaraan diam-diam dengan ‘Israel’ dan mengizinkan orang Israel dengan paspor kedua ke negara itu untuk perdagangan dan pembicaraan. (Althaf/arrahmah.com)
